MEDAN- Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Sumatera Utara (Provsu), di Jalan Darussalam, Medan, digeruduk puluhan massa yang mengatasnamakan Institut Pemberdayaan Rakyat untuk Pemantau Demokrasi (INTerRuPSI), Rabu (31/10).
Aksi massa INTerRuPSI itu memprotes pengajuan tambahan anggaran sebesar Rp400 juta oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) Kota Padang sidimpuan dalam pelaksanaaan Pilkada 2012 kepada DPRD Kota Padangsidimpuan. Padahal sebelumnya APBD Kota Padangsidimpuan Tahun 2012 sudah menetapkan anggaran Rp1 miliar untuk kebutuhan Panwaslukada.
“Panwaslukada Padangsidimpuan juga mendapat dana pilgubsu dalam jumlah yang besar. Jadi tak ada alasan minta tambahan anggaran. Apalagi sudah ada anggaran dari APBD 2012 sebesar Rp1 miliar.
Bukan tak mungkin ada indikasi Panwaslukada Sidimpuan memperkaya diri sendiri,’’ ungkap Koordinator Lapangan (Korlap) INTerRUPSi, Fadli Hamsi dalam aksi tersebut.
Dia mengatakan pihaknya akan melakukan berbagai aksi dan tekanan menolak penambahan anggaran karena masih banyak kebutuhan rakyat yang lebih penting daripada kebutuhan ‘ecek-ecek’ yang diajukian oleh Panwaslukada Padang Sidempuan.
Humas Panwaslu Sumut Fakhruddin seusai menerima massa aksi di Kantor Panwaslu berjanji segera menindaklanjuti masalah tersebut. Dia mengatakan langkah awal yang akan dilakukan oleh Panwaslu Sumut adalah memanggil ketua dan anggota Panwaslu Kada Padangsidimpuan. Hanya saja Fakhruddin mengaku belum bisa menjelaskan tindakan yang akan diambil kepada ketua Panwaslukada Sidimpuan bila tudingan massa itu benar adanya.
“Saat ini kami menerima dan mengapresiasi sikap kritis INTerRuPSI,” katanya. (ari)
