SURABAYA-Langkah berani menyetorkan nama-nama oknum anggota DPR RI yang memeras BUMN kepada Badan Kehormatan (BK) dinilai Menteri BUMN Dahlan Iskan telah memenuhi tujuan.
“Sekarang tujuan saya tercapai. Saya dengar dari teman-teman direksi BUMN nggak ada pihak-pihak ganggu-ganggu lagi. Saya nggak pernah dengar itu lagi,” ucap Dahlan Iskan disela-sela menyetir mobil listrik RAVI. Dahlan secara khusus mengendarai mobil enam penumpang tersebut dari Bandara Juanda menuju Empire Palace Surabaya.
Dia mengungkapkan bahwa terserah bagi Badan Kehormatan (BK) DPR RI menindaklanjuti nama-nama yang di setorkan itu ataukah tidak. “Terserah mereka saja itu,” katanya. Kemarin, dia kembali menegaskan bahwa posisinya bukan pelapor. Namun, dia diminta untuk menyetorkan nama-nama anggota dewan yang diduga main peras tersebut. Upayanya itu, bukan dalam rangka mencampuri rumah tangga pihak lain.
Dahlan juga meyakinkan bahwa apa yang disetorkan tersebut sudah cukup. Tergantung BK mau menindaklanjuti bagaimana persoalan tersebut. “Tapi ibaratnya begini. Kalau saya jadi Ketua PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) sudah cukup bagi saya menjatuhkan sanksi bagi wartawan yang nggak benar,” terangnya. Namun, bila DPR menganggap apa yang dipaparkannya itu bohong, Dahlan meminta pihaknya diselesaikan secara hukum. “Dilaporkan saja kan selesai,” terangnya.
Dahlan mengungkapkan bahwa upaya itu adalah bagian dari membersihkan korupsi di negeri ini. Menurutnya, apabila BUMN bersih dari korupsi, setidaknya dia telah membantu membersihkan seperlima korupsi yang terjadi di tanah air.
Dia mengungkapkan yang sisa korupsi lainnya menjadi tugas dari pihak lain. Seperlima korupsi lainnya, menjadi tugas Polri, seperlima lagi menjadi tugas menteri dalam negeri. Sebab di level birokrasi juga banyak terjadi korupsi. “Dua perlima lagi korupsi ada di pengadilan dan sekitarnya,” katanya mengibaratkan maraknya korupsi di tanah air.
Dahlan menambahkan bahwa selama ini pihaknya memang terfokus untuk terus memperbaiki kinerja BUMN. Namun itu membutuhkan waktu. Di tahun pertama jabatannya, dia mengaku mendesak BUMN untuk memperbaiki kinerja. “Saya minta mereka menaikkan pendapatan. Saya desak mereka (BUMN),” ujarnya. Di tahun kedua, pihaknya kini terfokus memberantas praktik korupsi dan praktik tak sehat lainnya.
Di tahun berikutnya, Dahlan menjanjikan akan memperbaiki tender di BUMN. Maklum saja tender di BUMN tersebut jumlahnya mencapai puluhan ribu. Khusus PLN, yang pernah dipimpinnya saja mencapai 10 ribu.
Perbaikan itu, kata dia, lebih difokuskan terhadap dokumen tender. “Jangan sampai tender itu mengarah-arahkan begini-begini atau mengarahkan harus begitu-begitu,” katanya. Dokumen tender harus benar-benar tak membela kepentingan siapa pun. Baru selanjutnya, ia membenahi proses tender melalui e-procurement.
Terpisah, dukungan terus mengalir terhadap pengungkapan pemerasan BUMN oleh oknum DPR RI. Kemarin, dukungan datang dari PDIP. Keputusan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang menyerahkan daftar nama oknum DPR ke BK mendapat pujian dari partai berlambang banteng moncong putih.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP PDIP Maruarar Sirait dalam acara pelantikan pengurus Taruna Merah Putih dan seminar kebangsaan di Empire Palace kemarin. “Langkah tersebut sangat penting untuk mewujudkan good governance,” kata pria yang akrab dipanggil Ara tersebut.
Pria yang berangkat dari dapil Sumedang, Jabar tersebut berjanji bahwa bila memang ada oknum anggota DPR RI dari FPDIP yang terlibat, pihaknya akan menjatuhkan sanksi yang setimpal. “Tidak boleh ada main-main dan toleransi untuk hal tersebut (pemerasan BUMN, Red),” terangnya.
Untuk itu, di depan Dahlan Iskan langsung, Ara kemarin juga meminta agar tidak hanya berhenti sampai di BK DPR RI saja. “Sebaiknya juga langsung dilaporkan ke KPK. Kalau memang terbukti, partai tidak akan melindungi oknum anggotanya yang nakal,” tegasnya, ketika ditemui usai acara seminar kebangsaan yang digelar oleh Taruna Merah Putih kemarin.
Di bagian lain, Dahlan Iskan mengatakan bahwa bola kini berada di tangan BK. “Saya sudah menyerahkan ke BK. Dengan bukti-bukti yang saya yakin bisa ditindaklanjuti oleh BK. Bila BK berpandangan lain, maka itu kewenangan BK sendiri,” tutur mantan Dirut PLN tersebut.
Anggota Partai Demokrat Membantah
Sementara itu, para politisi Senayan berlomba-lomba menyampaikan bantahan, setelah dikirimkannya nama-nama anggota dewan yang diduga telah memalak BUMN ke Badan Kehormatan. Termasuk, lima nama yang disusulkan belakangan juga mulai gerah.
Kemarin, anggota Komisi XI dari Partai Demokrat Achsanul Qosasi berinisiatif untuk datang menemui para awak media di komplek parlemen, Senayan, Jakarta. Pada kesempatan tersebut yang bersangkutan menyampaikan bantahan kalau dirinya ikut dalam upaya pemerasan. Khususnya, terhadap direksi PT Merpati Nusantara Airlines seperti yang telah diinfomasikan Dahlan Iskan dalam keterangannya kepada BK.
Dia mengakui, kalau memang sempat ada pertemuan antara sekitar 10-15 anggota DPR dari Komisi IX bersama Dirut PT Merpati Rudy Setyopurnomo. Ditemani sejumlah direksi, pertemuan itu dilaksanakan di ruang kerja ketua Komisi XI sebelum melakukan rapat kerja sekitar 2-3 bulan lalu. “Saya lupa persisnya, tapi pertemuan itu memang ada,” ujar Achsanul.
Namun, dia menambahkan, kalau dalam pertemuan itu tidak ada terlontar upaya pemerasan seperti yang diinformasikan. “Jadi, kami bukan dalam meminta (fee) di dalam forum kecil itu. Diskusi kecil itu biasa. Tidak ada pemerasan. Tuduhan memeras ini menyakitkan,” ujar Achsanul.
Pasca disusulkan lima nama plus satu nama yang justru dipuji karena ikut mencegah rekan-rekannya, telah beredar sejumlah inisial. Lima inisial nama tersebut yaitu AQ, ATP, LM, ARW, dan MIQ.
Mantan wakil ketua Komisi XI itu melanjutkan kalau pertemuan tersebut hanya sebatas ngobrol-ngobrol biasa terkait rencana penyertaan modal negara (PMN) untuk Merpati. Saat itu, lanjut dia, pertemuan bukan dalam posisi untuk menyetujui atau menolak. Sebab, hal tersebut sudah diputuskan pada 2011 lalu. Yaitu, saat dirut masih dijabat Sardjono Johnny.
“Jadi, kami hanya minta business plan-nya. Saat Dirut Merpati masih Pak Johnny, lengkap dan detail sekali. Namun, waktu Pak Rudy business plan tidak ada,” papar Achsanul.
Achsanul menjamin, disetujuinya PMN senilai Rp561 miliar untuk Merpati pada masa kepemimpinan Jhonny tanpa ada janji commitment fee. Pasalnya, menurut dia, semua pihak tahu kalau Merpati perusahaannya selalu rugi. Nilai kerugiannya mencapai Rp778 miliar plus utang hingga sekitar Rp2 triliun. “Duit dari mana lagi, masa iya kita mintakan duit lagi,” katanya.
Meski demikian, dia mengakui, kalau sempat ada anggota yang menanyakan masih perlu tidaknya PMN. Hal itu muncul, menurut dia, karena sebelumnya di awal menjabat, Rudy sempat menyampaikan kalau PMN tersebut tidak perlu. “Ternyata dia (Rudy) bilang masih perlu. Kalau begitu, kami langsung minta business plan-nya. Tidak bahas lagi soal besaran PMN karena sudah disetujui sebelumnya,” tegasnya.
Lantas terkait namanya yang sudah terlanjur disampaikan ke BK sebagai salah satu anggota yang diduga ikut melakukan upaya pemalakan, Achsanul menyatakan, kalau dirinya hanya bisa menunggu dan mengikuti proses selanjutnya. “Iya saya memang di situ, tapi tidak ada itu pemerasan. Saya serahkan saja sama Pak Dahlan dan BUMN tolong dibuktikan, kalau ada rekaman dibuka saja, atau kalau ada bukti serah terima uang sampaikan saja,” katanya.
Dia menegaskan, dirinya tidak akan mengambil posisi melawan. “Ibaratnya, kita sudah kalah tiga kosong, Pak Dahlan ini sedang sangat disukai publik, sebaliknya DPR sedang banyak disorot negatif,” imbuhnya.
Achsanul juga sepakat kalau persoalan dugaan pemerasan BUMN itu langsung saja dibawa ke aparat penegak hukum. Baik kepada KPK, kejaksaan, atau kepolisian. “Kalau seperti ini, saya sebenarnya sudah mendapat vonis politik dan vonis sosial,” jelas wakil sekretaris Fraksi Partai Demokrat itu.
Ketua DPR Marzuki Alie mengakui telah menerima laporan detil dari BK mengenai laporan Dahlan Iskan. Sehingga, dia mengetahui peristiwa yang dilaporkan Dahlan tersebut. “Saya sudah tanya BK. Pantau terus,” katanya di gedung parlemen, kemarin.
Peristiwa yang dilaporkan Dahlan, terang Marzuki, didasarkan pada informasi Dirut salah satu unit BUMN. Di antaranya muncul di sela-sela rapat atau diskusi sejumlah anggota Komisi XI DPR dengan mitra kerjanya. “Ada yang menanyakan jatah. Tapi, jatah apa nggak tahu,” ujarnya.
Marzuki menyampaikan dirinya memiliki pengalaman sebagai direksi BUMN. Sebelum masuk ke Partai Demokrat pada 2002, Marzuki memang pernah membangun karir sebagai Direktur Komersial PT Semen Baturaja. Dianggap berprestasi menyelamatkan perusahaan dari krisis ekonomi 1997, Marzuki diangkat menjadi Direktur Utama pada November 2001.
Menurut Marzuki, oknum anggota DPR tidak akan minta ‘upeti’ kalau tahu direksinya bersih. “Oknum anggota minta pasti tahu direksinya kotor. Makanya, itu oknum yang memanfaatan situasi. Jangan loe (kamu, red) sendiri ambil uang negara, gue (aku, red) juga kebagian. Itu nggak betul juga,” tegasnya. (git/ano/dyn/pri/jpnn)
