JAKARTA-Menko Kesra Agung Laksono, sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Menpora, menegaskan bahwa pemerintah belum dapat memberikan rekomendasi buat PSSI untuk menggelar Kongres.
“Sampai sekarang, verifikasi peserta belum dilakukan. Maka pemerintah belum dapat memberi rekomendasi untuk kongres di Palangkaraya karena tidak memenuhi yang disyaratkan,” kata Agung Laksono dalam konperensi pers di kantor Menpora, Jakarta, Minggu (9/12). “Kami tidak dalam kapasitas memberikan izin, tapi memberikan rekomendasi ke kepolisian. Kami tidak memberikan rekomendasi jadi kepolisian tentu tidak akan mengeluarkan izin,” lanjutnya.
PSSI sejatinya akan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Palangkaraya pada hari Senin (10/12) besok. Dari kesepakatan JC, voters di acara itu adalah voters di Kongres Solo. Namun, sebelum itu akan dilakukan verifikasi terlebih dulu sebelum kongres dimulai pada hari Senin pagi.
“Kedua belah pihak (PSSI dan KPSI) sudah bersedia melaksanakan kongres, ada angin bagus tadi malam. Peserta dari Kongres Solo, diverifikasi, tapi tak dilaksanakan, maka tak jadilah saya keluarkan rekomendasi. Tidak ada kongres PSSI kalau tidak sesuai MoU. Saya berpegangan kepada MoU bahwa sudah ada kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak. Tinggal melaksanakan saja,” tandasnya.
“Kami sudah melakukan sejauh mungkin kewenangan yang ada dalam pemerintah. Siapa saja yang tidak sesuai aturan maka bukan Kongres PSSI,” papar Agung.
Selanjutnya Agung menguraikan bahwa dirinya telah mendesak PSSI dan KPSI agar bisa segera menggelar Kongres sesuai MoU. Desakan itu dilakukan Agung demi menghindari sanksi menyusul adanya permintaan FIFA agar permasalahan dalam sepakbola Indonesia dapat segera dituntaskan. Jika konflik belum juga tuntas, sampai 10 Desember, FIFA berencana membawa permasalahan Indonesia ke Sidang Komite Eksekutif-nya di Jepang pada 14 Desember. Jika itu terjadi maka potensi sanksi jauh lebih besar dari ancaman-ancaman sebelumnya.
“Tanggal 7 setelah saya ditetapkan oleh Presiden SBY untuk melakukan tugas-tugas menpora, saya sudah berkonsultasi dengan bapak Andi Mallarangeng sendiri, dengan pejabat baik di kemenpora dan kemenkokesra, dan tokoh-tokoh persepakbolaan lainnya,” terang Agung, yang juga menjabat sebagai Menko Kesra, dalam konperensi pers di kantor Menpora, Jakarta, Minggu (9/12).
“Maka saya membuat surat berdasarkan surat FIFA tersebut, mendesak PSSI maupun KPSI dan pihak-pihak yang terkait untuk segera melaksanakan kongres, sesuai MoU,” lanjutnya seraya menjelaskan bahwa itu dilakukan untuk menghindarkan Indonesia terkena sanksi.
Akan tetapi, pelaksanaan Kongres itu lantas mengalami kendala karena voters Solo belum diverifikasi oleh Joint Committe (JC). Itulah yang kemudian membuat Pemerintah belum memberikan rekomendasi pelaksanaan Kongres untuk PSSI di Palangkaraya—maupun niatan KPSI untuk menggelar Kongres sendiri di Jakarta.
“Sampai sekarang verifikasi peserta belum dilakukan oleh JC sehingga kami belum menerima hasilnya. Yang melakukan harus JC, yaitu dari kedua pihak, tidak bisa satu pihak saja. Saya tak berhak beri rekomendasi karena tak sesuai kesepakatan,” tegasnya. (bbs/jpnn)
