46 Persen APBD Kota Tebingtinggi untuk Belanja Pegawai
TEBINGTINGGI- Tingginya belanja pegawai Pemko Tebingtinggi yang mencapai 64 persen, membuktikan kalau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2013 Kota Tebintinggi yang berjumlah Rp466,288 miliar belum berpihak ke masyarakat. Apalagi, masih banyak infrastruktur di Kota Lemang ini yang cukup memperihatinkan.
Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Direktur Eksekutif Masyarakat Pemerhati Pemerintahan dan Korupsi (MPPK) Kota Tebingtinggi Hasan Damanik. Menurutnya, DPRD dan Pemko Tebingtinggi belum terlalu memikirkan kepentingan masyarakat Kota Tebingtinggi.
“Di sinilah peran DPRD dalam mengontrol kebijakan Pemko Tebingtinggi khususnya dalam penyusunan mata anggaran. Mana yang berpihak ke masyarakat dan mana yang tidak,” kata Hasan kepada wartawan Sumut Pos, Senin (7/1). Dia juga mengatakan, DPRD seharusnya berprioritas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Tebingtinggi. Jangan sampai pembangunan yang dilakukan hanya itu-itu saja.
“Contohnya pembangunan Jalan Gunung Lauser Kota Tebingtinggi sepanjang 1,2 km sudah memakan anggaran Rp30 miliar, setiap tahun selalu ada anggaran dana untuk perbaikan, tetapi hasilnya selalu tetap rusak, kalau bisa dananya diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Tebingtinggi seperti pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM),” jelas Hasan lagi.
Sementara itu, Saiful, warga Jalan Gunung Martimbang, Kota Tebingtinggi, mengeluhkan kondisi drainase yang ada di lingkungannya. Pasalnya, jika hujan turun mereka selalu kebanjiran. Bukan itu saja, Jalan Gunung Martimbang sepanjang 500 meter kondisinya rusak parah.
Menyikapi hal ini, anggota DPRD Kota Tebingtinggi yang juga duduk di Badan Anggaran (Banggar) Zulfikar mengakui kalau APBD 2013 Kota Tebingtinggi senilai Rp466,288 miliar, belum berpihak ke masyarakat. Namun begitu, menurutnya, Pemko Tebingtinggi tetap melakukan pembangunan sesuai prioritas yang ada.
Kita tahu, kata Zulfikar, belanja pegawai lebih besar dari pada belanja langsung itu dikarena di jajaran Pemko Tebingtinggi ada sebanyak 3.000 lebih pegawai yang harus digaji berdasarkan jabatannya, justru dengan peningkatan pegawai bisa berjalanannya roda pemerintahan di Kota Tebingtinggi. (mag-3)
“Bukan hanya kita yang mendapat subsidi silang dari Pemerintah Pusat, bahkan di Sumut juga masih banyak menerima setelah diberlakukan peraturan otonomi daerah,” lugasnya.
Hal senada dikatakan anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar Ir Pahala Sitorus. “Yang kita harapkan PAD sebesar Rp40 miliar itu kan uangnya belum ada, itupun kita menggenjot sektor penghasilan dari pajak reklame, retribusi parkir dan pajak-pajak lainnya, Tebingtinggi Kota kecil,” katanya.(mag-3)
