MEDAN-Rencana revitalisasi sejumlah pasar di Kota Medan mendapat perhatian serius sejumlah pihak termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan. Meski mendukung revitalisasi pasar, DPRD Medan tetap mengingatkan Pemko Medan untuk benar-benar memperhatikan kepentingan mendasar dari pasar itu sendiri, yakni pedagang dan konsumen yang tidak lain adalah masyarakat Kota Medan.
PASAR: Seorang pedagang menanti pejual di Pasar Sikambing Medan, beberapa waktu lalu. //redyanto/sumut pos
“Pemerintah harus benar-benar memperhatikan kepentingan para pedagang sehingga kebijakan-kebijakan yang akan dilahirkan dari revitalisasi pasar ini tidak membebani pedagang,” ungkap Anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Juliandi Siregar, Minggu (13/1).
Juliandi mengungkapkan, revitalisasi pasar yang akan dilakukan Pemko Medan jangan sampai memberikan dampak negatif bagi pedagang. “Ini yang kami wanti-wantikan. Jangan sampai revitalisasi nantinya malah merugikan pedagang itu sendiri,” ungkapnya.
Juliandi menegaskan, soal besar uang sewa kios, retribusi haruslah dikomunikasikan dengan pedagang sehingga pedagang tidak merasa terbebani. “Itu sangat penting. Besaran sewa kios dan retribusi yang dibebankan nantinya harus benar-benar bisa diterima pedagang,” sebutnya seraya mengatakan kalau Pemko Medan harus benar-benar membangun komunikasi yang baik dengan para pedagang.
Juliandi menyebutkan, keberadaan pasar di Kota Medan memang sudah saatnya dilakukan perubahan, terutama dalam permasalahan tata kelola pasar sehingga pasar khususnya pasar tradisional benar benar menjadi daya tarik, bukan hanya bagi warga Medan melainkan warga di luar Medan. “Sudah saatnya pasar-pasar di Medan khususnya pasar tradisional tata kelolanya diperbaiki, sehingga bisa menjadi daya tarik tersendiri seperti halnya pasar-pasar di Kota Solo,” pungkas Juliandi. (ial)
MEDAN-Rencana revitalisasi sejumlah pasar di Kota Medan mendapat perhatian serius sejumlah pihak termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan. Meski mendukung revitalisasi pasar, DPRD Medan tetap mengingatkan Pemko Medan untuk benar-benar memperhatikan kepentingan mendasar dari pasar itu sendiri, yakni pedagang dan konsumen yang tidak lain adalah masyarakat Kota Medan.
PASAR: Seorang pedagang menanti pejual di Pasar Sikambing Medan, beberapa waktu lalu. //redyanto/sumut pos
“Pemerintah harus benar-benar memperhatikan kepentingan para pedagang sehingga kebijakan-kebijakan yang akan dilahirkan dari revitalisasi pasar ini tidak membebani pedagang,” ungkap Anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Juliandi Siregar, Minggu (13/1).
Juliandi mengungkapkan, revitalisasi pasar yang akan dilakukan Pemko Medan jangan sampai memberikan dampak negatif bagi pedagang. “Ini yang kami wanti-wantikan. Jangan sampai revitalisasi nantinya malah merugikan pedagang itu sendiri,” ungkapnya.
Juliandi menegaskan, soal besar uang sewa kios, retribusi haruslah dikomunikasikan dengan pedagang sehingga pedagang tidak merasa terbebani. “Itu sangat penting. Besaran sewa kios dan retribusi yang dibebankan nantinya harus benar-benar bisa diterima pedagang,” sebutnya seraya mengatakan kalau Pemko Medan harus benar-benar membangun komunikasi yang baik dengan para pedagang.
Juliandi menyebutkan, keberadaan pasar di Kota Medan memang sudah saatnya dilakukan perubahan, terutama dalam permasalahan tata kelola pasar sehingga pasar khususnya pasar tradisional benar benar menjadi daya tarik, bukan hanya bagi warga Medan melainkan warga di luar Medan. “Sudah saatnya pasar-pasar di Medan khususnya pasar tradisional tata kelolanya diperbaiki, sehingga bisa menjadi daya tarik tersendiri seperti halnya pasar-pasar di Kota Solo,” pungkas Juliandi. (ial)
