JAKARTA-Para Pengurus Besar dan Pengurus Pusat cabor harus mengetatkan pembiayaan di luar Pelatnas. Hal tersebut disebabkan pada tahun ini, Kemenpora tidak mengalokasikan dana selain untuk sentralisasi latihan.
Tahun ini, dari anggaran Kemenpora sebesar Rp1,9 triliun yang disetujui APBN, jatah Pelatnas sebesar Rp250 miliar. Dana tersebut dikonsentrasikan untuk lima even. Yakni Sea Games dan Para Games di Myanmar, Islamic Solidarity Games di Riau, Asian Indoor Games di Incheon Korsel, serta Asian Youth Games di Nanjing Tiongkok.
Berdasarkan surat Kemenpora Nomor 0014/SETKEMENPORA/D.IV/1/2013 yang ditandatangani Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Prof Djoko Pekik, Kemenpora menolak pengajuan dana PB atau PP di luar Pelatnas. Misalnya untuk administrasi, pengelolaan dan peningkatan kapasitas manajemen organisasi, Rakernas dan Munas, kemitraan dan iuran internasional, pembinaan olahraga, serta Kejurda, Kejurnas, dan kejuaraan internasional (di luar agenda try out Pelatnas). “Untuk tahun ini memang kondisinya harus seperti itu.
arena kegiatan-kegiatan PB atau PP di luar Pelatnas memang tidak teralokasikan dalam pagu anggaran tahun ini. Mungkin ke depan, baru ada kembali,” tutur Djoko, Rabu (16/1).
Nah, tahun-tahun sebelumnya PB atau PP memang mengajukan proposal bantuan dana seandainya ingin menggelar kegiatan ke Kemenpora. Angkanya bervariasi. Misal untuk agenda munas atau Kejurnas, Kemenpora menyumbang Rp30-50 juta.
Karena itulah, dosen Universitas Negeri Jogja tersebut berharap pengurus PB dan PP bisa sekreatif mungkin untuk menyiasati kendala itu. Mungkin bisa saja dengan menggandeng sponsor untuk kerja sama.
Masalah penghentian tersebut mendapat respon beberapa cabor. Untuk cabor-cabor populer seperti sepak bola, basket, dan voli mungkin pemberhentian dana non Pelatnas bukan masalah berarti. Namun bagi cabor ‘kecil’, hal itu sungguh memberatkan.
Sekjen PB PGSI Dodi iswandi mengaku hal itu berat. “Tak semua cabor adalah cabor populer yang bisa dengan gampang dapat sponsor. Kalau sepak bola mungkin gampang mencari dana non subsidi pemerintah. Kami terus terang, gulat ini termasuk cabor yang tergantung dari subsidi pemerintah,” tutur Dodi. (dra/jpnn)
