PARIS- Perlawanan pasukan loyalis Presiden Libya Muammar Kadhafi belum bisa dipatahkan, hal itu membuat sejumlah negara NATO harus memutar otak. Prancis bersama Inggris akan mengirimkan penasihat militer untuk membantu pasukan pemberontak menyelesaikan konflik melawan pasukan pemerintah.
Juru bicara pemerintah Prancis, Francois Baroin menekankan, Prancis sama sekali tidak berniat untuk mengirimkan pasukan ke Libya. ’’Hanya penasihat militer dalam jumlah kecil akan dikirimkan untuk membantu Dewan Transisi Nasional untuk mengorganisasikan perlindungan terhadap masyarakat sipil,’’ ujarnya.
Dia menambahkan jumlah tak lebih dari 10 orang dan kebijakan tersebut merupakan bagian dari kerjasama koalisi barat dalam upaya campur tangan dalam krisis politik Libya. Para penasihat militer itu akan memberikan masukan kepada para pemimpin pemberontak tentang cara mengorganisasi pasukan mereka yang terpecah-pecah melawan tentara pemerintah. Masalah terbesarnya adalah pasukan Kadhafi mempunyai senjata lebih lengkap dan terlatih.
Mereka juga akan berkomunikasi dengan NATO di lokasi di mana pasukan pemberontak dan tentara Kadhafi berada.
Baroin enggan untuk mengungkapkan negara mana saja yang akan berpartisipasi dalam program tersebut. ’’Kami tidak dalam posisi untuk berbicara tentang negara lain,’’ jelasnya. Inggris bersama Prancis adalah dua negara yang berada di garda terdepan melakukan intervensi di Libya.
Di hari yang sama, Pimpinan Pemberontak Libya Mustafa Abdel Jalil bertemu Presiden Prancis Nicolas Sarkozy di Paris. Kunjungan tersebut untuk memenuhi undangan Sarkozy yang sempat tertunda.
Jalil kemungkinan akan meminta NATO untuk meningkatkan intensitas serangan udara. Namun, seorang sumber dari kelompok oposisi menyatakan, Jalil mungkin juga akan memberikan daftar nama pejabat Libya yang bisa diajak kerjasama ketika Muammar Kadhafi lengser.
Kantor kepresidenan Sarkozy menjelaskan, pembicaraan antara keduanya fokus pada menciptakan transisi demokratis di Libya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Libya Abdul Ati al Obeidi juga mengisyaratkan bahwa masa depan Libya bisa dinegosiasikan. Hingga saat ini pemerintah Libya menolak untuk membahas negosiasi tentang pengunduran diri Kadhafi dan mengisyaratkan bahwa pemilu hanya bisa dilangsungkan jika serangan udara barat dihentikan.
’’Hanya jika pemboman ini dihentikan, kata al Obeidi. Setalah enam bulan berikutnya, pemilu yang yang ddi bawah pengawasan PBB bisa dilangsungkan,’’ menurut siaran radio BBC seperti dilansir Reuters.
Obeidi menambahkan, pemilu tersebut bisa mencakup berbagai isu yang muncul di tengah rakyat Libya. ’’Semuanya bisa dinegosiasikan, termasuk masa depan Kadhafi sebagai pemimpin Libya,’’ paparnya. (cak/jpnn)
