25 C
Medan
Friday, November 22, 2024
spot_img

Demokrat Rombak DPP dan Fraksi

Minggu, Seluruh DPC Kumpul

JAKARTA-Langkah penataan dan penyelamatan partai oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengarah pula ke fraksi di parlemen dan dewan pimpinan pusat (DPP). Perombakan struktur segera dilakukan dalam waktu dekat.

Demokrat
Demokrat

“Akan ada rotasi dan reposisi di fraksi dan bisa saja di DPP,” ujar Ketua DPP PD Sutan Bhatoegana di kompleks parlemen kemarin (12/2). Menurut dia, langkah restrukturisasi itu adalah hal biasa saja. “Kan ada orang yang tepat, tetapi duduk di posisi yang tidak tepat. Tinggal dipindah-pindahkan saja,” tutur wakil ketua Fraksi PD itu.

Sutan menegaskan, tidak ada alasan lain dari rotasi selain penempatan personal yang tepat di posisi yang tepat. Meski demikian, dia belum mengetahui pasti posisi mana saja yang akan direposisi. Termasuk, kemungkinan restrukturisasi tersebut berlanjut ke tingkat pengurus-pengurus di daerah. “Semua menjadi kewenangan Majelis Tinggi PD,” tegasnya.

Saat pertemuan Majelis Tinggi PD di Cikeas pada 8 Februari lalu, SBY menyinggung belum optimalnya public relation partainya selama ini. Bukannya secara maksimal menyampaikan capaian-capaian keberhasilan pemerintah, beberapa kader justru kerap menampilkan ketidakkompakan di depan publik.
Dalam waktu dekat, PD berencana mengadakan rapat nasional sebagai kelanjutan dari rangkaian pertemuan di Cikeas. “Tapi, itu dilakukan nanti setelah pakta integritas dan urusan rotasi selesai,” ucap ketua Komisi VII DPR tersebut.

Perombakan kepengurusan di DPP PD terhitung belum lama dilakukan. Terakhir, rotasi sejumlah pengurus dilakukan pada pertengahan Desember 2012. Saat itu Ruhut Sitompul termasuk yang terkena rotasi.

Politikus yang kerap menyuarakan agar Anas Urbaningrum mundur dari kursi ketua umum tersebut dicopot dari jabatan ketua Departemen Informatika dan Komunikasi DPP PD. Ruhut digantikan oleh mantan pelawak Nurul Qomar yang sebelumnya menjabat sekretaris di departemen yang sama.
Sementara itu, Wasekjen DPP PD Saan Mustopa menegaskan bahwa semua elemen di PD akan menghormati apa pun keputusan Majelis Tinggi PD. “Sebab, semua dilaksanakan untuk kebaikan bersama,” tegas Saan.

Sekretaris Fraksi PD itu yakin, langkah-langkah yang dilakukan Majelis Tinggi PD nanti mampu mengembalikan elektabilitas partai. “Tetapi, tentu hal tersebut butuh waktu. Proses panjang itu membutuhkan kerja keras, konsistensi, dan kesabaran. Kami yakin, pelan-pelan elektabilitas PD pasti naik,” tutur politikus yang dikenal dekat dengan Anas Urbaningrum tersebut.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menyampaikan, Minggu mendatang (17/2) dihelat Rapimnas yang mengumpulkan seluruh DPC di seluruh Indonesia. DPC-DPC itu, menurut dia, dikumpulkan karena menjadi ujung tombak partai di tingkat bawah.”Setelah agenda tersebut, situasi di internal partai diharapkan lebih kondusif. “Semua berkomitmen untuk membesarkan partai,” tegas anggota Komisi I DPR itu.

Pada bagian lain, pengamat politik dari LIPI Siti Zuhro mengatakan bahwa pengambilalihan PD oleh SBY, termasuk penggalangan 33 DPD oleh SBY di Cikeas, belum tentu akan menguatkan partai. Menurut dia, sengketa antarelite dan antarkader di PD justru mencerminkan belum terbangunnya mekanisme penyelesaian konflik yang baik.

Fenomena pengambilalihan PD itu juga membuktikan belum beranjaknya partai tersebut menjadi partai kader yang matang dalam berpolitik. “Partai kan pilar demokrasi, bukan perseroan terbatas yang membedakan antara owner atau pemilik saham dengan pegawainya,” sindir Zuhro.
Zuhro menyebut, Partai Demokrat semakin tergantung pada satu figur saja, yaitu SBY. Bahkan, SBY kini memegang empat jabatan sekaligus, yakni ketua dewan pembina, ketua dewan kehormatan, ketua majelis tinggi, dan de facto ketua umum partai. Semua itu membuat iklim patronase di internal PD sulit dielakkan.

“Politik kekerabatan menjadi realitas empiris dalam tubuh Demokrat. Kecenderungan menguatnya duet SBY sebagai Ketum dan Ibas sebagai Sekjen mulai berlangsung,” sentilnya.

Tak Ingin Demokrat Sumut Diadu Domba

Pengamat politik dari UI Iberamsjah menambahkan, pimpinan 33 DPD Partai Demokrat memang tampak “diam dan mennurut” terhadap SBY saat penandatanganan pakta integritas. Tetapi, dia menduga itu bukan sikap asli dari para pimpinan DPD.

“Saya melihatnya sebagai bagian dari misi rahasia untuk tetap melakukan perlawanan,” papar Iberamsjah. Menurut dia, para loyalis Anas saat kongres dua tahun lalu masih tetap terjaga.

Dan, apa yang diungkapkan Iberamsjah mendekati nyata di DPD Demokrat Sumut. Setidaknya dua petinggi Demokrat Sumut secara terbuka menyatakan perbedaan. Adalah  Wakil Ketua DPD Demokrat Sumut Sopar Siburian mengungkapkan bahwa pihaknya sampai hari ini tetap mendukung langkah yang diambil SBY. Pernyataan berbeda digelontorkan Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumut, Tahan Manahan Panggabean. Baginya,  Demokrat Sumut masih setia pada Anas. Tahan menilai Anas masih menjadi ketua umum Demokrat. “Kita harus menghormati langkah yang diambil Pak SBY selaku pendiri partai, jika untuk kepentingan Demokrat. Namun, jika harus mendepak Ketum, ya, kita tunggu dulu,” tegas Tahan.

Terkait dengan itu, Sutan Bathoegana cepat-cepat memberi pernyataan. “Tak ada faksi Anas, tak ada faksi SBY. Yang ada adalah faksi Demokrat,” tegasnya.

Kepada Sumut Pos di Jakarta, Sutan menerangkan pihaknya tidak mau Demokrat Sumut jeblok gara-gara muncul faksi-faksi pascapengambilalihan kendali partai SBY.

Pasalnya, menurut Ketua Komisi VII DPR itu, berdasarkan hasil survei, elektabilitas Demokrat di Sumut masih sangat baik, setidaknya dibandingkan dengan di daerah-daerah lain. “Demokrat itu ratingnya bagus di Sumut, dibandingkan dengan daerah lain. Makanya akan kita pompa terus,” ujar Sutan.
Sutan tak memungkiri adanya perbedaan sikap di internal Demokrat Sumut itu. Karenanya, DPP akan segera turun langsung ke Sumut untuk menemui para pengurus DPD dan para kader. Sutan bersama Waketum Demokrat Jhonny Allen Marbun, segera menggalang konsolidasi Demokrat Sumut.
“Kami nanti, saya bersama Jhonny Allen akan konsolidasi dengan jajaran Demokrat Sumut,” ujar Sutan.

Bahkan, karena Sumut dianggap sebagai lumbung kekuatan Demokrat, SBY menitip pesan khusus yang akan disampaikan ke jajaran petinggi Demokrat Sumut. “Kami akan sampaikan pesan SBY,” kata Sutan.

Apa pesan itu? Intinya, seluruh jajaran Demokrat hingga tingkat bawah harus diberi pemahaman mengenai pentingnya soliditas di saat ada masalah berat seperti sekarang ini.

“Kalau tak dikasih input-input ke bawah, takutnya mudah diadu domba oleh pihak eksternal,” terang salah seorang pendiri Demokrat itu.
Tadi malam memang ada pertemuan di Wisma Kartini Jalan T Cik Ditiro Medan. Tidak diketahui pertemuan itu digelar Sutan dan Jhonny Allen dengan DPD Demokrat Sumut atau DPC Medan. Namun, pertemuan itu cukup tertutup. Bahkan, ketika Sumut Pos berusaha mengkonfirmasi terkait pertemuan itu, tak ada satu pun kader Demokrat yang buka mulut. Hingga pukul 23.30 WIB tadi malam, informasi soal pertemuan itu masih tertutup. (sam/dyn/pri/c8/agm/jpnn)

Minggu, Seluruh DPC Kumpul

JAKARTA-Langkah penataan dan penyelamatan partai oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengarah pula ke fraksi di parlemen dan dewan pimpinan pusat (DPP). Perombakan struktur segera dilakukan dalam waktu dekat.

Demokrat
Demokrat

“Akan ada rotasi dan reposisi di fraksi dan bisa saja di DPP,” ujar Ketua DPP PD Sutan Bhatoegana di kompleks parlemen kemarin (12/2). Menurut dia, langkah restrukturisasi itu adalah hal biasa saja. “Kan ada orang yang tepat, tetapi duduk di posisi yang tidak tepat. Tinggal dipindah-pindahkan saja,” tutur wakil ketua Fraksi PD itu.

Sutan menegaskan, tidak ada alasan lain dari rotasi selain penempatan personal yang tepat di posisi yang tepat. Meski demikian, dia belum mengetahui pasti posisi mana saja yang akan direposisi. Termasuk, kemungkinan restrukturisasi tersebut berlanjut ke tingkat pengurus-pengurus di daerah. “Semua menjadi kewenangan Majelis Tinggi PD,” tegasnya.

Saat pertemuan Majelis Tinggi PD di Cikeas pada 8 Februari lalu, SBY menyinggung belum optimalnya public relation partainya selama ini. Bukannya secara maksimal menyampaikan capaian-capaian keberhasilan pemerintah, beberapa kader justru kerap menampilkan ketidakkompakan di depan publik.
Dalam waktu dekat, PD berencana mengadakan rapat nasional sebagai kelanjutan dari rangkaian pertemuan di Cikeas. “Tapi, itu dilakukan nanti setelah pakta integritas dan urusan rotasi selesai,” ucap ketua Komisi VII DPR tersebut.

Perombakan kepengurusan di DPP PD terhitung belum lama dilakukan. Terakhir, rotasi sejumlah pengurus dilakukan pada pertengahan Desember 2012. Saat itu Ruhut Sitompul termasuk yang terkena rotasi.

Politikus yang kerap menyuarakan agar Anas Urbaningrum mundur dari kursi ketua umum tersebut dicopot dari jabatan ketua Departemen Informatika dan Komunikasi DPP PD. Ruhut digantikan oleh mantan pelawak Nurul Qomar yang sebelumnya menjabat sekretaris di departemen yang sama.
Sementara itu, Wasekjen DPP PD Saan Mustopa menegaskan bahwa semua elemen di PD akan menghormati apa pun keputusan Majelis Tinggi PD. “Sebab, semua dilaksanakan untuk kebaikan bersama,” tegas Saan.

Sekretaris Fraksi PD itu yakin, langkah-langkah yang dilakukan Majelis Tinggi PD nanti mampu mengembalikan elektabilitas partai. “Tetapi, tentu hal tersebut butuh waktu. Proses panjang itu membutuhkan kerja keras, konsistensi, dan kesabaran. Kami yakin, pelan-pelan elektabilitas PD pasti naik,” tutur politikus yang dikenal dekat dengan Anas Urbaningrum tersebut.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menyampaikan, Minggu mendatang (17/2) dihelat Rapimnas yang mengumpulkan seluruh DPC di seluruh Indonesia. DPC-DPC itu, menurut dia, dikumpulkan karena menjadi ujung tombak partai di tingkat bawah.”Setelah agenda tersebut, situasi di internal partai diharapkan lebih kondusif. “Semua berkomitmen untuk membesarkan partai,” tegas anggota Komisi I DPR itu.

Pada bagian lain, pengamat politik dari LIPI Siti Zuhro mengatakan bahwa pengambilalihan PD oleh SBY, termasuk penggalangan 33 DPD oleh SBY di Cikeas, belum tentu akan menguatkan partai. Menurut dia, sengketa antarelite dan antarkader di PD justru mencerminkan belum terbangunnya mekanisme penyelesaian konflik yang baik.

Fenomena pengambilalihan PD itu juga membuktikan belum beranjaknya partai tersebut menjadi partai kader yang matang dalam berpolitik. “Partai kan pilar demokrasi, bukan perseroan terbatas yang membedakan antara owner atau pemilik saham dengan pegawainya,” sindir Zuhro.
Zuhro menyebut, Partai Demokrat semakin tergantung pada satu figur saja, yaitu SBY. Bahkan, SBY kini memegang empat jabatan sekaligus, yakni ketua dewan pembina, ketua dewan kehormatan, ketua majelis tinggi, dan de facto ketua umum partai. Semua itu membuat iklim patronase di internal PD sulit dielakkan.

“Politik kekerabatan menjadi realitas empiris dalam tubuh Demokrat. Kecenderungan menguatnya duet SBY sebagai Ketum dan Ibas sebagai Sekjen mulai berlangsung,” sentilnya.

Tak Ingin Demokrat Sumut Diadu Domba

Pengamat politik dari UI Iberamsjah menambahkan, pimpinan 33 DPD Partai Demokrat memang tampak “diam dan mennurut” terhadap SBY saat penandatanganan pakta integritas. Tetapi, dia menduga itu bukan sikap asli dari para pimpinan DPD.

“Saya melihatnya sebagai bagian dari misi rahasia untuk tetap melakukan perlawanan,” papar Iberamsjah. Menurut dia, para loyalis Anas saat kongres dua tahun lalu masih tetap terjaga.

Dan, apa yang diungkapkan Iberamsjah mendekati nyata di DPD Demokrat Sumut. Setidaknya dua petinggi Demokrat Sumut secara terbuka menyatakan perbedaan. Adalah  Wakil Ketua DPD Demokrat Sumut Sopar Siburian mengungkapkan bahwa pihaknya sampai hari ini tetap mendukung langkah yang diambil SBY. Pernyataan berbeda digelontorkan Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumut, Tahan Manahan Panggabean. Baginya,  Demokrat Sumut masih setia pada Anas. Tahan menilai Anas masih menjadi ketua umum Demokrat. “Kita harus menghormati langkah yang diambil Pak SBY selaku pendiri partai, jika untuk kepentingan Demokrat. Namun, jika harus mendepak Ketum, ya, kita tunggu dulu,” tegas Tahan.

Terkait dengan itu, Sutan Bathoegana cepat-cepat memberi pernyataan. “Tak ada faksi Anas, tak ada faksi SBY. Yang ada adalah faksi Demokrat,” tegasnya.

Kepada Sumut Pos di Jakarta, Sutan menerangkan pihaknya tidak mau Demokrat Sumut jeblok gara-gara muncul faksi-faksi pascapengambilalihan kendali partai SBY.

Pasalnya, menurut Ketua Komisi VII DPR itu, berdasarkan hasil survei, elektabilitas Demokrat di Sumut masih sangat baik, setidaknya dibandingkan dengan di daerah-daerah lain. “Demokrat itu ratingnya bagus di Sumut, dibandingkan dengan daerah lain. Makanya akan kita pompa terus,” ujar Sutan.
Sutan tak memungkiri adanya perbedaan sikap di internal Demokrat Sumut itu. Karenanya, DPP akan segera turun langsung ke Sumut untuk menemui para pengurus DPD dan para kader. Sutan bersama Waketum Demokrat Jhonny Allen Marbun, segera menggalang konsolidasi Demokrat Sumut.
“Kami nanti, saya bersama Jhonny Allen akan konsolidasi dengan jajaran Demokrat Sumut,” ujar Sutan.

Bahkan, karena Sumut dianggap sebagai lumbung kekuatan Demokrat, SBY menitip pesan khusus yang akan disampaikan ke jajaran petinggi Demokrat Sumut. “Kami akan sampaikan pesan SBY,” kata Sutan.

Apa pesan itu? Intinya, seluruh jajaran Demokrat hingga tingkat bawah harus diberi pemahaman mengenai pentingnya soliditas di saat ada masalah berat seperti sekarang ini.

“Kalau tak dikasih input-input ke bawah, takutnya mudah diadu domba oleh pihak eksternal,” terang salah seorang pendiri Demokrat itu.
Tadi malam memang ada pertemuan di Wisma Kartini Jalan T Cik Ditiro Medan. Tidak diketahui pertemuan itu digelar Sutan dan Jhonny Allen dengan DPD Demokrat Sumut atau DPC Medan. Namun, pertemuan itu cukup tertutup. Bahkan, ketika Sumut Pos berusaha mengkonfirmasi terkait pertemuan itu, tak ada satu pun kader Demokrat yang buka mulut. Hingga pukul 23.30 WIB tadi malam, informasi soal pertemuan itu masih tertutup. (sam/dyn/pri/c8/agm/jpnn)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/