MEDAN-Pembentukan konsorsium Pemprovsu dan 10 kabupaten/ kota sebagai alas usaha mendapatkan jatah saham PT Inalum akhirnya disepakati di Gubernuran, Kamis (14/2) malam.
Sepuluh daerah yang terlibat dalam penekenan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) itu adalah kabupaten/kota di kawasan Danau Toba dan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menjadi lokasi sumberdaya alam dalam produksi PT Inalum.
MoU diteken Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho, Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang, Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain, Bupati Samosir Mangindar Simbolon, Bupati Taput Torang Lumbantobing, Bupati Humbahas Maddin Sihombing, Bupati Tanahkaro Kena Ukur Karo Jambi Surbakti, dan Wali Kota Kota Tanjung Balai Thamrin Munthe. Sedangkan, Bupati Simalungun JR Saragih, Bupati Dairi KRA Johnny Sitohang Adinegoro, dan Bupati Tobasa Pandapotan Kasmin Simanjuntak berhalangan hadir.
Gatot mengingatkan kembali soal komitmen Pemprovsu dan 10 kabupaten/kota di pinggir Danau Toba yang berkomitmen kuat mendapat jatah saham PT Inalum yang rencananya diambil-alih sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia pada November ini. “Hari ini kita sepakat membentuk badan usaha patungan supaya kita tidak menjadi patung. Selama 30 tahun Sumut cuma menjadi penonton. Maka pengalaman pahit itu jangan kembali terulang,” tukasnya.
Dia menyayangkan masa 30 tahun penguasaan Jepang atas Inalum dengan porsi saham yang mencapai 58 persen, namun tak menyentuh kepentingan Sumut secara langsung. “Badan usaha bersama harus secepatnya diformulasikan teknisnya agar diarahkan menjadi badan usaha yang profesional,” kata Gatot sembari mengingatkan prospek PT Inalum yang menjanjikan keuntungan besar. ‘’Salah satu indikator negara maju adalah kebutuhan per kapita alumunium. Untuk kebutuhan dalam negeri saja kita masih kurang. Jadi ini akan sangat menguntungkan,” ujarnya.
MoU ini adalah langkah konkret Pemprovsu atas surat kepada Menko Perekonomian perihal proses pengambilalihan PT Inalum pada 2013.
Hadir dalam kesempatan itu mantan Gubsu yang juga anggota DPD RI Rudolf Pardede, Parlindungan Purba, Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga, pihak Otorita Asahan, Ketua DPRD dari 10 kabupaten/kota, dan Pembantu Rektor IV USU Prof Dr Ningrum Natasha Sirait. (rel/mag-5)
