JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Rizal Ramli mengatakan keinginan Gus Dur dahulunya melepas Polri dari TNI tahun 1999 antara lain untuk menjadikan seluruh jajaran Polri agar lebih manusiawi, disegani dan dekat dengan rakyat serta melepaskannya sebagai kekuatan tempur.
Menurutnya, kalau masih saja mengedepankan kekuatan tempur, sok kuasa dan semakin jauh dari rakyatnya sendiri, bahkan akhir-akhir ini telah nimbrung pula di sektor tambang, sebaiknya negara menyiapkan reformasi babak kedua untuk Polri yakni meletakan polisi di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Kalau tidak juga berubah, kita tiru saja struktur kepolisian di negara Amerika Serikat yakni polisi harus berada di bawah para gubernur negara-negara bagian. Kalau sekarang seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) itu,” kata Rizal Ramli, di kantor Econit, kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (12/3).
Posisi Polri yang langsung di bawah Presiden RI setelah dilepas dari TNI lanjut Rizal, secara relatif memang tidak menimbulkan sebuah kesadaran baru tentang paradigma polisi yang berada di lingkungan masyarakat sipil di negara demokrasi.
Karena itu, menempatkan polisi di bawah kendali para gubernur adalah pilihan terakhir bagi negara kalau benar-benar polisi itu tidak mau mereformasi dirinya secara internal.
“Kalau tidak bisa mengatur diri-sendiri, kita dorong negara yang mengaturnya. Itu pilihan pahit memang. Tapi itu jauh lebih baik ketimbang Polri seenaknya mempertontonkan hidup mewah dan terus-menerus konflik dengan TNI yang disaksikan rakyatnya sendiri,” ujar Rizal Ramli. (fas/jpnn)
JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Rizal Ramli mengatakan keinginan Gus Dur dahulunya melepas Polri dari TNI tahun 1999 antara lain untuk menjadikan seluruh jajaran Polri agar lebih manusiawi, disegani dan dekat dengan rakyat serta melepaskannya sebagai kekuatan tempur.
Menurutnya, kalau masih saja mengedepankan kekuatan tempur, sok kuasa dan semakin jauh dari rakyatnya sendiri, bahkan akhir-akhir ini telah nimbrung pula di sektor tambang, sebaiknya negara menyiapkan reformasi babak kedua untuk Polri yakni meletakan polisi di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Kalau tidak juga berubah, kita tiru saja struktur kepolisian di negara Amerika Serikat yakni polisi harus berada di bawah para gubernur negara-negara bagian. Kalau sekarang seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) itu,” kata Rizal Ramli, di kantor Econit, kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (12/3).
Posisi Polri yang langsung di bawah Presiden RI setelah dilepas dari TNI lanjut Rizal, secara relatif memang tidak menimbulkan sebuah kesadaran baru tentang paradigma polisi yang berada di lingkungan masyarakat sipil di negara demokrasi.
Karena itu, menempatkan polisi di bawah kendali para gubernur adalah pilihan terakhir bagi negara kalau benar-benar polisi itu tidak mau mereformasi dirinya secara internal.
“Kalau tidak bisa mengatur diri-sendiri, kita dorong negara yang mengaturnya. Itu pilihan pahit memang. Tapi itu jauh lebih baik ketimbang Polri seenaknya mempertontonkan hidup mewah dan terus-menerus konflik dengan TNI yang disaksikan rakyatnya sendiri,” ujar Rizal Ramli. (fas/jpnn)
