MEDAN- Tim pemeriksa dugaan pencucian rapor di SMA Negeri 5 Medan telah selesai melakukan tugas. Hasilnya diserahkan ke Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan untuk diambil kebijakan. Direncanakan, hari ini hasilnya diumumkan ke publik.
Pemeriksaan diinstruksikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Parluhutan Hasibuan. Pemeriksaan yang dilakukan di antaranya rapor siswa, buku induk, daftar kumpulan nilai (DKN), serta Pengkalan Data Siswa Sekolah (PDSS). Manfaat dari pemeriksaan itu untuk melihat kesamaan nilai secara keseluruhan.
Adapun tim yang turun dari Dinas Pendidikan Kota Medan untuk melakukan pemeriksaan di SMA Negeri 5 Medan, Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan (Kabid Dikmenjur), Marasutan Siregar sebagai ketua tim dan tiga orang lainnya Tumanggor, Maralitua Saragih, dan Amran.
Selain data-data nilai, tim juga melakukan pemanggilan terhadap Pembantu Kepala Sekolah I SMA Negeri 5 Medan Edy Satianto dan dilanjutkan oleh dua staf penginput data Fery dan Ari ke kantor Dinas Pendidikan Kota Medan di ruangan Kabid Dikmenjur.
Selain melakukan pemeriksaan, tim juga membawa sejumlah barang bukti di antaranya seluruh yang berkaitan dengan nilai siswa kelas XII.
Ditemui di Kantor Dinas Pendidikan Kota Medan, Marasutan enggan memberikan keterangan lebih detail terkait hasil pemeriksaan timnya di SMA Negeri 5 Medan. “Saat ini belum bisa diumumkan hasilnya, karena itu tugasnya Kepala Dinas, kita hanya sebagai petugas teknis. Hari ini (kemarin, Red) hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Medan untuk ditindaklanjuti, “ ujarnya, Senin (1/4).
Terpisah, Parluhutan Hasibuan ketika dihubungi via telponnya mengaku belum menerima hasil pemeriksaan dari tim yang telah ditugaskan ke SMA Negeri 5 Medan. “Saya sedang ada rapat di SMAN 3 Medan, nanti coba saya cek di kantor,” kata pria yang akrab disapa Luhut.
Dia berjanji, apapun yang disampaikan oleh tim inspektorat, akan dipublikasikan. “Hasil temuan akan kami umumkan,” janjinya.
Terkait dengan penempatan tenaga honorer untuk penginputan data PDSS, Luhut menilai kebijakannya murni dari Kepala Sekolah SMAN 5 Medan. “Itu wewenangnya masing-masing kepala sekolah, Dinas Pendidikan Medan tidak berhak mencampuri,” ucapnya mengakhiri. (mag-8)
