JAKARTA-Warga Sumatera Utara patut berbangga dengan prestasi yang berhasil diraih Kota Medan dan Kabupaten Humbang Hasundutan.
Keduanya meraih penghargaan sepuluh besar kabupaten/kota dengan kinerja terbaik penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2011. Menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Djohermansyah Djohan, Medan menempati urutan kelima terbaik dari 93 kota se-Indonesia. Sementara Humbang Hasundutan, menempati urutan kesepuluh terbaik dari 411 kabupaten yang ada (lihat grafis).
“Penghargaan diberikan setelah Kemendagri mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2011. Dan setelah menilai berdasarkan paramater penyelenggaraan pemerintah daerah (pemda) dan pelayanan publik yang ada, kita menilai daerah-daerah tersebut memiliki kinerja yang cukup baik,” katanya saat mengumumkan daerah-daerah berkinerja terbaik pada Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XVII, digelar di Jakarta, Kamis (25/4).
Di tempat yang sama, Mendagri Gamawan Fauzi juga mengucapkan selamat kepada daerah-daerah peraih penghargaan tersebut. Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintahan daerah Medan dan Humbang Hasundutan, patut ditiru oleh sejumlah daerah otonomi yang ada. Sebagai contoh terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), banyak daerah yang membelanjakan hingga 70 persen untuk membayar aparatur yang ada.
“Artinya kan berarti hanya tinggal 28 persen untuk masyarakat. Itu kan tidak adil. Nah hal ini yang kita evaluasi. Jangan minta tambah-tambah pegawai lagi. Bayangkan ada daerah penduduk miskinnya di atas 20 persen dari total penduduk yang ada. Tapi rumah pejabatnya mewah, mobilnya mahal, kantornya juga megah. Ini kan tidak pantas. Justru prioritas anggaran itu di masyarakat. Diindikasikan belanja modal itu rata-rata baru 18 persen, harus ditingkatkan menjadi minimal 28 persen,” katanya.
Untuk itu sejalan dengan semangat peringatan Hari Otonomi Daerah kali ini, Gamawan mengajak para kepala daerah kembali merefleksikan serta memperkokoh tanggung jawab akan amanah serta tugas untuk memberdayakan prinsip-prinsip otonomi. “Guna mewujudkan daerah menjadi lebih mandiri, maju dan sejahtera dalam kerangka NKRI,” katanya.
Gamawan memastikan, kebijakan otonomi daerah telah menghasilkan banyak kemajuan. Namun harus disadari bahwa masih perlu dilakukan pembenahan dalam penyelenggaraan daerah. Antara lain terkait kompetensi sumberdaya manusia aparatur yang ada. Juga sinergitas perencanaan pembagunan antar tingkat pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
“Pegelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel juga penting untuk terus ditingkatkan. Demikian juga dengan peningkatan tata kelola pemerintahan,” katanya.
Selain itu, Gamawan juga mengingatkan 4 hal lain yang perlu disikapi bersama. Yaitu terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di mana peringkat Indonesia masih perlu ditingkatkan. Karena berdasarkan penelitian UNDP tahun 2012, peringkat Indonesia baru menempati urutan 121 dari 187 negara yang ada.
“Dalam hal pelayanan publik, kita dapat melihat bagaimana penilaian Bank Dunia mengenai kemudahan memulai usaha. Untuk itu saya kira di Indonesia hal ini juga masih perlu terus ditingkatkan. Karena kita baru menempati ranking 128 dari 185 negara. Hal lain kondisi infrastruktur, di berbagai daerah masih sangat memprihatinkan, sehingga belum mampu mendukung kegiatan-kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat secara maksimal,” katanya. (gir)
[table caption=”Peraih Kinerja Terbaik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011″ id=”grafis” delimiter=”.”]
Provinsi[attr colspan=”2″]
[attr style=”width:20px”]1. Jawa Timur
2. Jawa Tengah
3. Sulawesi Selatan
Kabupaten [attr colspan=”2″]
1. Tuban
2. Tulungagung
3. Jombang
4. Pacitan
5. Purbalingga
6. Semarang
7. Enrekan
8. Sleman
9. Jepara
10. Humbang Hasundutan
Kota[attr colspan=”2″]
1. Tangerang
2. Madiun
3. Jogjakarta
4. Depok
5. Medan
6. Cimahi
7. Surakarta
8. Mojokerto
9. Tegal
10. Sawahlunto[/table]
