JAKARTA – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta agar hasil ujian nasional (UN) 2013 tidak dijadikan penentu kelulusan dan tiket masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
“Kalau menteri pendidikan dan kebudayaan beserta jajarannya tetap ngotot, maka kami guru, siswa dan orangtua siswa akan melakukan gugatan secara hukum,” ujar Sekretaris Jenderal FSGI, Retno Listyarti dalam jumpa pers di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Minggu (28/4).
Alasan pengajuan gugatan hukum tersebut, kata Retno, karena mereka yang paling dirugikan akibat keteledoran pemerintah. Mereka pun mendorong DPR untuk menghapus pelaksanaan UN.
“DPR khususnya Komisi X agar memutuskan secara politis menghapus UN, tahun 2013 adalah pelaksanaan UN yang terakhir,” ucap Retno. (gil/jpnn)
JAKARTA – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta agar hasil ujian nasional (UN) 2013 tidak dijadikan penentu kelulusan dan tiket masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
“Kalau menteri pendidikan dan kebudayaan beserta jajarannya tetap ngotot, maka kami guru, siswa dan orangtua siswa akan melakukan gugatan secara hukum,” ujar Sekretaris Jenderal FSGI, Retno Listyarti dalam jumpa pers di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Minggu (28/4).
Alasan pengajuan gugatan hukum tersebut, kata Retno, karena mereka yang paling dirugikan akibat keteledoran pemerintah. Mereka pun mendorong DPR untuk menghapus pelaksanaan UN.
“DPR khususnya Komisi X agar memutuskan secara politis menghapus UN, tahun 2013 adalah pelaksanaan UN yang terakhir,” ucap Retno. (gil/jpnn)
