LABUHANBATU- Akibat honor tak cair-cair, perangkat panitia Pilkada dan Pemilu di wilayah Labuhanbatu yang terdiri atas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan suara (PPS), dan Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) mengancam meletakkan jabatan. Mereka mengaku sudah bekerja dua bulan namun belum ada anggaran apa pun yang mereka dapatkan.
“Kami minta Sekretaris KPUD mencairkan honor bulan April dan Mei. Tak alasan untuk mengganjal itu. Kami sudah bekerja,” tegas Ketua PPK Kecamatan Rantau Utara, Syahdan Saibani Rambe.
Ditambahkan, Ketua PPS Kelurahan Rantauprapat, Jamil, PPS Siringo-ringo PM Sitorus, dan PPS Sirandorung, Andi Simatupang, mengaku sudah memberikan uang pendahuluan kepada Pantarlih.
“Karena mereka terus mendesak ya, kami tegaskan sekretaris harus memikirkan hal itu. Jangan dikarenakan ada niat lain, kami yang jadi sengsara,” kata mereka. Salah seorang Pantarlih juga mengancam tak akan memberikan data yang dikerjakannya kepada pihak PPK jika honornya tak dibayar.
“Kalian pikir kami kerja tak pakai biaya. Semua harus pakai uang. Jadi kami tak akan berikan data ini sebelum honor kami diberikan sekarang,’’ terangnya sembari mendapat tepukan tangan dari puluhan Pantarlih lain.
Pertemuan antara para perangkat Pemilu itu dengan Sekretaris KPUD Kabupaten Labuhanbatu Gargaran Siregar pada Jumat (7/6) juga tak membuahkan hasil. Menurut Gargaran, pencairan hak kepada PPK, PPS, dan Pantarlih itu harus sesuai prosedur dan mekanisme. “Jika ada pleno oleh KPU akan dibayarkan. Kami siap membayarkan,” katanya.
Puluhan PPK, PPS, dan Pantarlih menunggu jawaban konkret hingga pukul 18.30 WIB, namun belum juga terlihat tanda-tanda pencairan. Akhirnya surat pengunduran diri secara massal diserahkan kepada komisioner, Syam Hasri.
“Kami tunggu pekan ini. Jika tak juga dibayarkan anggap saja surat itu sebagai surat pengunduran diri,” ujar mereka. (jok)
