29 C
Medan
Sunday, November 24, 2024
spot_img

PKS Klaim Diampuni SBY

JAKARTA-Di tengah desakan keluar dari Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengklaim telah mendapat ampun dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dengan pengampunan ini, PKS memastikan akan tetap berada di dalam koalisi sampai 2014 dan mempertahankan tiga menterinya di kabinet.

Jurubicara PKS Mardani Alisera menyatakan, SBY dan PKS sudah melakukan pembicaraan langsung mengenai polemik yang terjadi saat ini.
“Kami sudah berkomunikasi langsung dengan Pak SBY. Pertemuannya minggu lalu,” ujar Mardani, Minggu 23/6.

Ia tidak bersedia menyebut siapa pihak yang mewakili PKS dan dimana pertemuan itu dilakukan. Dia beralasan terlalu sensitif kalau hal itu disampaikan sekarang. Setelah semua clear dan suasana kondusif kembali, pihaknya baru akan menceritakan secara lengkap pertemuan itu.

Yang jelas, kata Mardani, dalam pertemuan itu SBY memahami sikap PKS yang berbeda dalam rencana kenaikan BBM. SBY tidak mempermasalahkan perbedaan tersebut tetapi lebih melihat sumbangsih PKS selama ini dalam mendukung pemerintahan SBY.

“Kebersamaan PKS dengan Pak SBY itu ‘kan bukan sekarang saja, tapi sejak 2004. Pak SBY tahu bagaimana besarnya dukungan kami saat pilpres 2004. Beliau datang ke kantorng-kantong PKS. Kalau 2009 memang tidak begitu terasa, kalau sudah banyak yang mendukung Pak SBY,” ujarnya.
Dalam pilpres, lanjut Mardani, PKS tidak hanya mengeluarkan tenaga dan keringat. Tapi juga darah agar SBY bisa menang. “Bukan hanya keringat, tapi juga darah. Tokoh-tokoh senior di Demokrat juga tahu dan sangat paham dengan hal itu,” jelasnya.

Dengan hasil pertemuan ini, PKS tetap komitmen berada di koalisi dan mendukung program pro rakyat SBY sampai 2014. Untuk pihak luar dan kader Demokrat yang ngotot minta PKS keluar koalisi, Mardani minta untuk mencontoh sikap SBY.
“Kita harus berpegang pada etika politik,” tegasnya.

Ngotot Tak Mau Hengkang

Itulah sebab Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim mengatakan, partainya tak mau dipaksa untuk keluar dari Setgab partai koalisi pendukung pemerintahan SBY. Ia beralasan, PKS masih yakin bisa memperjuangkan amanah reformasi dengan tetap bergabung di koalisi pendukung SBY.

“Karenanya biarkan kami menentukan sikap politik kami. Tanpa harus dipaksa dan ditekan oleh siapapun,” kata Hakim, Minggu (23/6).
Hakim menuturkan, ketika PKS memutuskan berkoalisi dengan SBY, hal itu dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. PKS meyakini SBY mampu melanjutkan amanah dan cita-cita reformasi.

Karenanya PKS tak mau dipaksa hengkang dari Setgab karena menolak kebijakan pemerintah mengurangi subsidi dalam APBN Perubahan 2013 yang berbuntut pada naiknya harga BBM. Hakim menegaskan, PKS memiliki hak yang dijamin konstitusi untuk menentukan posisi politiknya.
“Karenanya sikap memaksa-memaksa kami, mengompori dan menekan kami dan para menteri kami, untuk keluar atau mundur dari koalisi, adalah pengingkaran terhadap hak asasi dan hak berpolitik seseorang yang dijamin kontitusi. Biarkan PKS menentukan sikap politiknya, mana yang terbaik untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara,” jelasnya.

Namun, kabar PKS dapat ampunan dari SBY nampaknya belum sampai hingga ke telinga Ketua Harian Demokrat Syarief Hasan. Ia mengaku belum tahu kabar itu lantaran belum bertemu dengan Presiden SBY. Rencananya mereka baru akan bertemu hari ini.
“Saya nggak tahu. Ini (Minggu kemarin) kan hari libur,” ujar Menteri Koperasi dan UKM tersebut.

Tobat Sambel

Kalau dilihat dari pelanggaran yang dilakukan, kata Syarief, kesalahan PKS sudah menumpuk. Terlalu banyak sikap PKS yang berbeda dan menentang kebijakan pemerintah. Ia bahkan mengaku internal Demokrat sudah sangat capek meladeni bandelnya PKS selama ini.
“Tapi, Tuhan saja mengampuni hambanya. Karena itu, kalau sekarang maaf-maafan, tentu itu lebih baik,” cetusnya.

Tapi, Syaerif tidak bisa memastikan PKS sudah diampuni. “Kita lihat saja perkembangannya nanti,” tambahnya
Andaikan benar sudah diampuni, Syarief meminta PKS tidak berulah lagi. Ke depan PKS harus tetap komitmen mendukung pemerintah SBY dengan segala kebijakannya sampai 2014.

“Allah juga akan marah kalau ada umatnya yang minta ampun, tapi setelah diampuni berbuat dosa lagi. Diampuni lagi, berbuat dosa lagi. Jadi, jangan tobat sambel. Setelah diampuni, jangan berbuat salah lagi,” pungkasnya. (ian/rm/gil/jpnn)

JAKARTA-Di tengah desakan keluar dari Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengklaim telah mendapat ampun dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dengan pengampunan ini, PKS memastikan akan tetap berada di dalam koalisi sampai 2014 dan mempertahankan tiga menterinya di kabinet.

Jurubicara PKS Mardani Alisera menyatakan, SBY dan PKS sudah melakukan pembicaraan langsung mengenai polemik yang terjadi saat ini.
“Kami sudah berkomunikasi langsung dengan Pak SBY. Pertemuannya minggu lalu,” ujar Mardani, Minggu 23/6.

Ia tidak bersedia menyebut siapa pihak yang mewakili PKS dan dimana pertemuan itu dilakukan. Dia beralasan terlalu sensitif kalau hal itu disampaikan sekarang. Setelah semua clear dan suasana kondusif kembali, pihaknya baru akan menceritakan secara lengkap pertemuan itu.

Yang jelas, kata Mardani, dalam pertemuan itu SBY memahami sikap PKS yang berbeda dalam rencana kenaikan BBM. SBY tidak mempermasalahkan perbedaan tersebut tetapi lebih melihat sumbangsih PKS selama ini dalam mendukung pemerintahan SBY.

“Kebersamaan PKS dengan Pak SBY itu ‘kan bukan sekarang saja, tapi sejak 2004. Pak SBY tahu bagaimana besarnya dukungan kami saat pilpres 2004. Beliau datang ke kantorng-kantong PKS. Kalau 2009 memang tidak begitu terasa, kalau sudah banyak yang mendukung Pak SBY,” ujarnya.
Dalam pilpres, lanjut Mardani, PKS tidak hanya mengeluarkan tenaga dan keringat. Tapi juga darah agar SBY bisa menang. “Bukan hanya keringat, tapi juga darah. Tokoh-tokoh senior di Demokrat juga tahu dan sangat paham dengan hal itu,” jelasnya.

Dengan hasil pertemuan ini, PKS tetap komitmen berada di koalisi dan mendukung program pro rakyat SBY sampai 2014. Untuk pihak luar dan kader Demokrat yang ngotot minta PKS keluar koalisi, Mardani minta untuk mencontoh sikap SBY.
“Kita harus berpegang pada etika politik,” tegasnya.

Ngotot Tak Mau Hengkang

Itulah sebab Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim mengatakan, partainya tak mau dipaksa untuk keluar dari Setgab partai koalisi pendukung pemerintahan SBY. Ia beralasan, PKS masih yakin bisa memperjuangkan amanah reformasi dengan tetap bergabung di koalisi pendukung SBY.

“Karenanya biarkan kami menentukan sikap politik kami. Tanpa harus dipaksa dan ditekan oleh siapapun,” kata Hakim, Minggu (23/6).
Hakim menuturkan, ketika PKS memutuskan berkoalisi dengan SBY, hal itu dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. PKS meyakini SBY mampu melanjutkan amanah dan cita-cita reformasi.

Karenanya PKS tak mau dipaksa hengkang dari Setgab karena menolak kebijakan pemerintah mengurangi subsidi dalam APBN Perubahan 2013 yang berbuntut pada naiknya harga BBM. Hakim menegaskan, PKS memiliki hak yang dijamin konstitusi untuk menentukan posisi politiknya.
“Karenanya sikap memaksa-memaksa kami, mengompori dan menekan kami dan para menteri kami, untuk keluar atau mundur dari koalisi, adalah pengingkaran terhadap hak asasi dan hak berpolitik seseorang yang dijamin kontitusi. Biarkan PKS menentukan sikap politiknya, mana yang terbaik untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara,” jelasnya.

Namun, kabar PKS dapat ampunan dari SBY nampaknya belum sampai hingga ke telinga Ketua Harian Demokrat Syarief Hasan. Ia mengaku belum tahu kabar itu lantaran belum bertemu dengan Presiden SBY. Rencananya mereka baru akan bertemu hari ini.
“Saya nggak tahu. Ini (Minggu kemarin) kan hari libur,” ujar Menteri Koperasi dan UKM tersebut.

Tobat Sambel

Kalau dilihat dari pelanggaran yang dilakukan, kata Syarief, kesalahan PKS sudah menumpuk. Terlalu banyak sikap PKS yang berbeda dan menentang kebijakan pemerintah. Ia bahkan mengaku internal Demokrat sudah sangat capek meladeni bandelnya PKS selama ini.
“Tapi, Tuhan saja mengampuni hambanya. Karena itu, kalau sekarang maaf-maafan, tentu itu lebih baik,” cetusnya.

Tapi, Syaerif tidak bisa memastikan PKS sudah diampuni. “Kita lihat saja perkembangannya nanti,” tambahnya
Andaikan benar sudah diampuni, Syarief meminta PKS tidak berulah lagi. Ke depan PKS harus tetap komitmen mendukung pemerintah SBY dengan segala kebijakannya sampai 2014.

“Allah juga akan marah kalau ada umatnya yang minta ampun, tapi setelah diampuni berbuat dosa lagi. Diampuni lagi, berbuat dosa lagi. Jadi, jangan tobat sambel. Setelah diampuni, jangan berbuat salah lagi,” pungkasnya. (ian/rm/gil/jpnn)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/