PSMS tengah dalam usaha mengakhiri dualisme dengan target Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) September mendatang. Sampai saat ini dukungan klub-klub tengah digalang sebagai persyaratan mutlak digelarnya musyawarah tersebut. Kabarnya dukungan klub-klub untuk pencabutan mandat dua ketua umum dan penggodokan PT PSMS terus bertambah.
Namun klub-klub anggota PSMS sebenarnya belum satu suara menyikapi bakal digelarnya musyarawarah ini. Seperti dalam pemilihan ketua umum yang tetap masuk dalam skenario rencana musyawarah, klub anggota melihat tidak perlu lagi ada sosok ketua umum baru.
Sekretaris PS Putra Buana, Halim Panggabean mengatakan di era kompetisi profesional seperti saat ini pemilihan ketua umum seharusnya tidak lagi dilakukan.
“Ini bukan era perserikatan lagi. Seharusnya peran ketua umum ditiadakan. Yang perlu dilakukan ya pembentukan PT itu dengan Direktur utama.Untuk apa ada ketua umum lagi kalau memang perannya tidak jelas. Nantinya tumpang tindih,” ujar Halim saat berbincang kemarin.
Berkaca dari keadaan PSMS di tiga musim belakangan, ketua umum memang tidak menunjukkan peran positif bagi tim. PSMS dilanda kesulitan finansial dan tak satupun sponsor hinggap.
Terparah, musim ini, terdapat dua ketua umum yang tak mampu berbuat banyak memperbaiki kondisi klub berlambang daun tembakau ini.
Bukankah hal itu harus dilakukan dengan perubahan AD/ART? Halim mengatakan secara otomatis AD/ART era perserikatan berubah dengan kondisi pesepakbolaan tanah air.
“Ya kalau AD/ART perserikatan harusnya otomatis. Jadi PSMS tidak lagi bergantung pada klub-klub anggota. Apalagi sejak klub-klub itu harusnya berada di bawah naungan Pengcab PSSI Medan. Tapi memang semuanya serba rancu sekarang jadi perlu diluruskan di musyawarah nanti,” ujarnya. (don)
