PEKANBARU- Krisis listrik yang terjadi di Sumut saat ini sudah diprediksi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak tiga tahun silam. Akan tetapi peringatan itu terbentur oleh kesulitan PLN memperoleh izin pembangunan PLTA Asahan dari Gubsu Syamsul Arifin yang menjabat kala itu.
Dahlan menyebutkan dirinya tak mampu berbuat lebih banyak mengatasi krisis listrik saat ini lantaran urusan energi listrik merupakan lingkup kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, dan bukan dirinya selaku Menteri BUMNn
Saat disinggung banyaknya ‘serangan’ yang dialamatkan kepada dirinya terkait krisis listrik di Sumut, Riau, Kalimantan, dan sejumlah provinsi lain, Dahlan mengingatkan ‘serangan’ itu salah alamat.
‘’Tapi biar sajalah. Tapi perlu diluruskan, saya sekarang menteri yang urusi BUMN. Teknis kelistrikan itu urusan Dirut PLN dan (Menteri) ESDM,’’ ungkap Dahlan kepada Sumut Pos selepas acara ‘’Menari Melayu Bersama 22.000 Pelajar se-Pekanbaru’’ yang diselenggarakan oleh Riau Pos Grup (kelompok Sumut Pos Grup) di Jalan Gajah Mada, depan Tugu Perjuangan Rakyat Riau, Pekanbaru, Minggu (13/10).
Acara kolosal ini tercatat memecahkan rekor tarian Melayu dengan peserta terbanyak di dunia sehingga mendapatkan penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI).
Saat ditanya kenapa dirinya selalu bersedia menjawab masalah krisis listrik, Dahlan menyebutkan, respons yang disampaikannya sebatas beban moral sebagai pejabat negara yang menjadi bagian pemerintah.
Sembari berjalan menuju panggung berikutnya dengan balutan pakaian adat Melayu ‘Teluk Belanga’, Dahlan mengingatkan, posisi dirinya mengurusi krisis listrik juga terkait lingkup tugasnya mengawasi kinerja PT PLN yang notabene ‘anak semang’ BUMN.
‘’Sekali lagi, saya juga mau menjawab karena saya ini bagian dari pemerintah yang juga mantan dirut PT PLN. Kalau soal teknis ya, tanyakan sama Dirut PLN atau kementerian yang berkaitan dengan itu,” tegasnya lagi.
Soal prediksi krisis listrik di Sumut, Dahlan mengungkapkan, saat menjadi orang nomor satu di PLN, dirinya sudah menggagas pembangunan pembangkit listrik di Asahan. PT PLN, lanjut dia, sudah menyiapkan 250 juta dolar AS (Rp2,8 triliun) untuk membangun pembangkit listrik dengan kapasitas 180 megawatt (MW).
“Kontraktor juga sudah ada. Tapi Gubernur Sumut (Syamsul Arifin, Red) tidak mau mengeluarkan izin,” ujarnya.
Jauh-jauh hari, lanjut Dahlan, dirinya sudah mengingatkan, apabila izin tidak dikeluarkan, Sumut akan mengalami krisis listrik. “Dulu saya sampai perang terbuka dengan beliau di media, tetapi izin tak kunjung keluar. Sekarang gubernur baru sudah mengizinkan, tetapi sudah terlambat dua tahun,” dia menguatkan.
Dahlan juga pernah merencanakan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Sarulla, tetapi urung direalisasikan karena mendapat panggilan menjadi Menteri BUMN.
“Saat saya dipanggil Bapak Presiden dan meminta saya menjadi Menteri BUMN awalnya saya menolak sebab di depan Bapak Presiden saya katakan pekerjaan saya belum selesai untuk mengatasi listrik di wilayah Sumut, termasuk di Riau,” katanya.
Dahlan menyadari krisis listrik di Sumut ini sudah menuai aksi protes masyarakat yang meminta PLN segera mengakhiri pemadaman bergilir ini. Pemadaman yang terjadi 2-3 kali sehari, masing-masing tiga hingga lima jam, sehingga membuat kehidupan warga Sumut terganggu.
Hingga kini, kata Dahlan, PLTP Sarulla belum juga terealisasi karena direksi yang sekarang tidak berani membangun PLTP. “Dulu kalau saya membangun, itu melanggar aturan karena PLN tidak boleh membangun sendiri pembangkitnya. Tetapi, saya nekat karena saya tidak bisa membayangkan Sumatera akan krisis listrik. Sayang, saya sudah keburu ditarik ke BUMN,” ujarnya.
November Membaik
Dari Jakarta, pihak PT PLN mengakui bahwa urusan teknis penanganan krisis listrik di wilayah Sumut merupakan tanggung jawab perusahaan setrum plat merah itu. Langkah-langkah teknis penanganan terus dilakukan sebagai penjabaran dari perintah Menteri BUMN Dahlan Iskan agar krisis listrik di Sumut cepat teratasi.
Detil langkah-langkah teknis menjadi urusan PLN, bukan Kementerian BUMN di bawah pimpinan Dahlan Iskan. Termasuk masalah target penyelesaian mengatasi krisis, juga urusan PLN.
Nah, mengenai target penyelesaian krisis ini, Manajer Senior Komunikasi Korporat PT PLN, Bambang Dwiyanto, mengakui ada sejumlah masalah teknis yang menjadikan tambahan pasokan listrik menjadi agak molor.
Dia memberi contoh mengenai genset-genset sewaan. “Diesel-diesel (genset, Red) sewaan itu masih dalam proses install. Nah, itu juga perlu untuk menentukan tempatnya di mana. Belum lagi harus memasang jaringannya agar tersambung ke gardu induk,” terang Bambang Dwiyanto kepada Sumut Pos di Jakarta, Minggu (13/10).
“Jadi memang perlu waktu untuk urusan hal teknis semacam itu,” imbuhnya lagi.
Jadi, kapan pastinya kelar? Bambang optimistis pada November tahun ini kondisi listrik di Sumut akan jauh lebih baik. Pasalnya, selain ada genset-genset sewaan, kebutuhan listrik Sumut juga akan mendapat tambahan pasokan dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nagan Raya, Aceh, sebesar 110 MW.
Saat ini, lanjut dia, pasokan dari Nagan Raya itu sedang dalam tahapan dites alias ujicoba. “Atau dalam tahapan conditioning. Diharapkan bulan depan sudah beroperasi secara resmi,” terang Bambang.
Sekali lagi ditegaskan bahwa PLN berupaya secara maksimal menjalankan instruksi Menteri BUMN Dahlan Iskan agar penanganan dilakukan secara cepat. “Kami sudah berupaya semaksimal mungkin menjalankan perintah Pak Menteri,” ujar dia.
Bambang juga menjelaskan, pihaknya sudah melakukan survei dengan bertanya langsung ke sejumlah pelanggan listrik di Sumut. “Sekarang relatif lebih baik. Jika bulan lalu pemadaman bisa tiga hingga empat kali dalam sehari, sekarang sekali sehari selama tiga jam,” jelasnya.
3 Mesin Gas Turbin Tak Beroperasi
Di sisi lain, kasus hukum yang menjerat 5 pejabat PLN sepertinya akan terus menimbulkan dampak krisis listrik di Sumatera bagian Utara (Sumbagut). Sebab buntut dari bergulirnya kasus dugaan korupsi tersebut, penyidik Kejagung menyita dan menyegel mesin gas turbine (GT) di Blok 2 PLTGU Sicanang Kecamatan Medan Belawan. Dampaknya, pengoperasian dua mesin pembangkit yang selama ini memasok listrik ke Sumut, Pekan Baru dan Aceh, itupun terhenti.
“Melihat kondisi byar pet yang terjadi di Sumbagut, sepertinya harus ada solusi hukum dari pihak kejaksaan. Mesin pembangkit di PLTGU Belawan yang disegel tanpa bisa dioperasikan justru akan menambah dampak buruk krisis listrik di daerah ini,” kata, Idris Luthfi, anggota Komisi VII DPR RI saat melakukan sidak (infeksi mendadak) ke PLTGU Sicanang, Belawan, Sabtu (13/10) kemarin.
Terkait atas penyegelan dilakukan penyidik, Idris berjanji melalui komisinya akan segera berkoordinasi dengan pihak Kejagung, untuk mencari solusi agar penyitaan barang bukti mesin pembangkit GT 2.1 dan GT 2.2 tidak sampai mengganggu sistem kelistrikan di Sumbagut.
“Tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, solusi dari penyegelan ini harus ada dan kita akan sampaikan permasalahan ini ke Kejagung. Jangan pula dampak penyegelan itu justru menimbulkan kerugian di masyarakat Sumut lebih besar, ketimbang kerugian dari nilai korupsi kasus itu,” ungkapnya.
Senior Operasi Blok 2 PLTGU Sicanang Belawan, Tukiman mengatakan, sejak penyegelan dilakukan tim penyidik Kejagung pada sebulan lalu, mengakibatkan pengoperasian mesin pembangkit GT 2.1 dan GT 2.2 di blok 2 terhenti.
“Saya belum bisa menjamin listrik akan normal, karena sampai saat ini mesin pembangkit gas turbine pengoperasianya berhenti karena adanya penyegelan dari Kejagung,” katanya.
Dari 4 unit mesin gas turbine berada di dua blok areal PLTGU Sicanang Belawan lanjut dia, cuma 1 unit yang beroperasi yakni mesin GT 1.1 di blok 1, sedangkan GT 1.2 di blok yang sama mengalami kerusakan. Sementara, 2 unit mesin gas turbine lainya di Blok 2 yakni GT 2.1 dan GT 2.2 tidak dioperasikan karena masih diproses hukum.
“Kalau dua mesin turbine dioperasikan dengan beban penuh saja hanya menghasilkan 160 MW). Sekarang yang beroperasi hanya 1 unit, sedang 3 unit lagi disegel dan rusak. Jadi sepertinya sulit untuk memenuhi kebutuhan daya yang diperlukan,” ujar Tukiman.
Dia menambahkan, dalam kondisi normal dengan mengoperasikan 4 unit mesin pembangkit gas turbine, PLTGU Belawan hanya menghasilkan daya pas-pasan atau mencapai lebih dari 1106 MW, tanpa mempunyai daya cadangan. Ini disebabkan, 100 persen listrik yang dipasok ke Sumut, Pekan Baru dan Aceh, sekitar 70 persenya berasal dari PLTGU Belawan.
“Apabila dioperasikan 4 mesin pembangkit, memang bisa mengatasi kekurangan listrik, tapi daya cadangan kita tidak ada. Jadi idealnya kalau pun ke empat mesin gas turbine dioperasikan, kita juga mesti mempunyai mesin pembangkit lainya yang menghasilkan daya cadangan,” pungkasnya.(val/sam/rul)
