JAKARTA – Dugaan permainan Irham Buana Nasution dalam ‘mengurus’ sengketa Pilkada di wilayah Sumut yang masuk ke Mahkamah Konsitusi (MK), rupanya sudah diketahui banyak pihak, terutama para pengacara yang biasa menangani sengketa Pilkada.
Roder Nababan, seorang pengacara, merasa sudah banyak dirugikan dengan dugaan permainan Irham, mantan Ketua KPU Sumut itu yang disinyalir sudah sering cincai-cincai dengan Akil Mochtar.
Roder pun mendesak agar Irham segara diproses hukum, atas dugaan memonopoli penunjukkan tim pengacara, yakni Sedarita Ginting dkk, untuk menangani hampir seluruh sengketa pemilukada di wilayah Sumut, sebagai pengacara pihak KPU kabupaten/kota dan KPU Sumutn
Sebagai tahap awal, Roder mendorong Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelisik aliran dana di rekening Irham.”Saya akan melaporkan Irham ke PPATK,” ujar Roder Nababan saat dihubungi koran ini, kemarin (21/10).
Pengacara asal Taput itu membeber kerugian yang dialaminya akibat dugaan ulah Irham. Dia menjelaskan, hampir seluruh perkara pilkada di MK asal Sumut, ditangani Sedarita Ginting dkk, yang di dalamnya ada nama Nasrul Ichsan Nasution, yang disebut-sebut adik kandung Irham.
Nah, yang menurut Roder juga aneh, hampir seluruh sengketa pemilukada asal Sumut, disidangkan di MK dengan ketua panelnya Akil Mochtar. “Dan semua pemilukada di Sumut, kecuali Tapsel, masuk MK,” terang Roder.
Yang dirasakan Roder juga aneh, para pengacara yang tergabung dalam timnya Sedarita Ginting itu seolah-olah sudah tahu putusan MK sebelum dibacakan. “Saya pernah bertemu mereka di Roxy (kawasan Roxy, Jakarta, Red), mereka sepertinya sudah tahu isi putusan. Ini yang membuat saya bingung dan saya merasa dirugikan,” ujar Roder, yang saat ini sedang menangani kasus sengketa Pilkada Taput, yang tak lama lagi disidangkan di MK.
Sementara, sumber koran ini membeber modus KPU di wilayah Sumut, yang atas arahan Irham, menggunakan jasa Sedarita Ginting dkk agar bisa memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa, anggaran untuk pembelaan dipecah menjadi dua.
“Misal tarif Rp350 juta, mereka pecah Rp180 juta dan Rp170 juta. Ini agar bisa menunjuk langsung. Karena sesuai aturan, di bawah Rp200 juta bisa menunjuk langsung tanpa tender,” ungkap sumber.
Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mendesak agar keuangan KPU Sumut semasa dipimpin Irham Buana Nasution segera diaudit.
Koordinator Bidang Investigasi FITRA, Uchok Sky Khadafi mengatakan, audit ini perlu sebagai langkah awal proses hukum terhadap Irham, yang diduga melakukan penunjukkan langsung tim pengacara KPU Sumut.
Jika sudah diketahui secara pasti jumlah kerugian uang negara, yang jika untuk kasus Pilkada merupakan uang APBD, baru lah bisa menjadi dasar untuk dimulainya penindakan secara hukum. Pernyataan yang sama disampaikan mantan Ketua KPU Sumut Surya Perdana, menggantikan Irham Buana Nasution, audit perlu dilakukan karena yang digunakan itu adalah uang Negara. “Karena yang digunakan adalah uang negara, jadi satu rupiah pun penggunaan itu perlu diaudit. Standard Operasional Prosedur (SOP) itu kan ada. Saya kira Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPK-P) punya SOP untuk mengaudit suatu lembaga Negara,” katanya.
Dikatakannya lagi, proses audit yang akan memeriksa sekretariat KPU Sumut ini untuk meminta pertanggung jawaban penggunaan anggaran. “Kuasa penggunaan anggaran itu adalah sekretaris. Jadi nanti sekretaris yang mempertanggung jawabkan keuangan yang digunakan. Anggaran itu kan sudah diajukan kepada Pemerintah. Sekarang kita lihat penggunaannya sesuai atau tidak,” tuturnya.
Usaha konfirmasi ke Irham Buana terkait berbagai tudingan ini masih terus diusahakan Sumut Pos. Namun, Irham bak ditelan bumi. Misalnya, Minggu (20/10), saat wartawan sambangi kediaman Irham, tepatnya setelah salat magrib, dua orang sekuriti penjaga pos keamanan di gerbang masuk komplek menghentikan wartawan.
Kedua sekuriti itu mengaku diperintahkan pihak keluarga Irham untuk menahan siapa saja wartawan yang belum ada janji untuk datang ke rumah Irham. “Nggak bisa, Pak Irham perintahkan orang tidak dikasih masuk kalau belum ada janji,” kata sekuriti itu.
Dia mengatakan Irham mempersoalkan pemberitaan miring di media sehingga banyak yang tidak dikenal mendatangi rumahnya. “Katanya banyak berita dan teror sama dia (Irham, Red). Makanya jangan sembarangan orang datang katanya. Kami pun sempat kena dan dimarahi gara-gara mengizinkan orang datang ke rumahnya,” sebutnya sembari mengatakan amarah bukan dari Irham langsung tapi dari pihak rumah atau keluarga Irham.
Sebelumnya, ketika ditunggu di masjid saat salat magrib, Irham tak kunjung datang. Dari sekuriti diketahui bahwa Irham jarang salat di masjid dekat rumahnya. Saat disinggung apakah Irham ada di rumah, sekuriti yang enggan menyebutkan namanya itu mengaku tidak ada melihat. “Kayaknya nggak ada, seminggu ini nggak pernah nampak, biasanya kalau masuk buka kaca mobil, ini nggak ada. Cuma sopirnya saja yang nampak,” ucapnya. (sam/mag-2)
