Buruh Demo Tuntut Revisi Upah

MEDAN-Sekitar lima ribu buruh yang tergabung dalam Aliansi Pekerja / Buruh Bersatu Sumatera Utara (APBS) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Medan, Senin (21/10). Aksi buruh ini merupakan buntut dari ingkar janjinya Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota untuk melakukan revisi tentang kenaikan upah minimum provinsi (UMP) maupun upah minimum kota (UMK).

Unjuk rasa ini hampir berujung dengan bentrok, pasalnya mereka kecewa karena kehadirannya hanya diterima oleh Sekertaris Daerah (Sekda), Syaiful Bahri dan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker), Armansyah.

Buntutnya, para buruh sempat mengguncang pagar gerbang utama hingga rusak disatu sisi, beruntung aksi buruh ini dapat diredam sebelum pagar besi rusak secara keseluruhan. “Kami mau Plt Wali Kota yang menerima aksi para buruh ini, bukan Sekda atau yang lainnya,” teriak Ketua APBS, Gimin.

Gimin menyebutkan ada enam point tuntutan buruh dalam aksi kali ini. Pertama, mencabut Inpres nomor 9 tahun 2013. Kedua, menghapuskan out sourching. Ketiga, mengehentikan pemadaman listrik.

Keempat, menjamin ketersediaan gas. Kelima, revisi segera UMP dan UMK sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dan terakhir, menghentikan kekerasan terhadap pekerja /buruh . ” Mana janjimu Pak Plt Wali Kota yang ingin merevisi UMP dan UMK, jangan bohongi kami. Kalau tidak sanggup mundur saja dari jabatanmu,” teriaknya  lagi dan disambut tepuk tangan seluruh buruh yang hadir .

Sekitar satu jam melakukan orasi akhirnya Plt Wali Kota, Dzulmi Eldin hadir menemui para pengunjuk rasa. Eldin menyebutkan akan ada rapat dewan pengupahan pada esok hari, setelah itu hasil rapat tersebut akan diserahkan kepada Gubernur untuk dimintai persetujuan.

Mengenai sering matinya listrik, pria berkacamata ini menyebutkan bahwasannya PLN sudah berjanji krisis listrik sudah tidak akan terjadi lagi pada awal bulan November. ” Saya akan perjuangkan nasib buruh,” ungkapnya.

Sementara, di Belawan, seluruh pabrik di utara Kota Medan dan KIM (Kawasan Industri Medan) tetap beroperasi meski sebagian buruh ikut demonstrasi serta melakukan sweeping guna menuntut upah yang layak dan dihapuskanya sistem kerja outsourcing.

“Ada sebagian buruh yang ikut demo, tetapi aktivitas pabrik berjalan normal, karena sejumlah buruh lainya tetap bekerja seperti biasa,” ujar, Gandhi Tambunan, Dirut PT (Persero) KIM, pada Sumut Pos, Senin (21/10) kemarin.

Meski ada konsentrasi massa buruh, terkait dengan aksi unjuk rasa buruh sambung, Gandhi, namun kegiatan operasional tetap berjalan seperti biasa.”Buruh di KIM yang ikut unjuk rasa umumnya dari kalangan pengurus serikat pekerja,” katanya.

Dia membenarkan bahwa sejak pagi hari di KIM telah disiagakan personel kepolisian untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan saat demo buruh. Para buruh yang ikut unjuk rasa diperkirakan bergabung dengan sesama elemen buruh lainnya di beberapa lokasi.

“Salah satu lokasi titik kumpul massa buruh sebelum bertolak ke Medan yaitu di KIM 2, selanjutnya mereka bergerak menuju ke Medan,” ungkap, Gandhi. (dik/rul)

MEDAN-Sekitar lima ribu buruh yang tergabung dalam Aliansi Pekerja / Buruh Bersatu Sumatera Utara (APBS) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Medan, Senin (21/10). Aksi buruh ini merupakan buntut dari ingkar janjinya Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota untuk melakukan revisi tentang kenaikan upah minimum provinsi (UMP) maupun upah minimum kota (UMK).

Unjuk rasa ini hampir berujung dengan bentrok, pasalnya mereka kecewa karena kehadirannya hanya diterima oleh Sekertaris Daerah (Sekda), Syaiful Bahri dan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker), Armansyah.

Buntutnya, para buruh sempat mengguncang pagar gerbang utama hingga rusak disatu sisi, beruntung aksi buruh ini dapat diredam sebelum pagar besi rusak secara keseluruhan. “Kami mau Plt Wali Kota yang menerima aksi para buruh ini, bukan Sekda atau yang lainnya,” teriak Ketua APBS, Gimin.

Gimin menyebutkan ada enam point tuntutan buruh dalam aksi kali ini. Pertama, mencabut Inpres nomor 9 tahun 2013. Kedua, menghapuskan out sourching. Ketiga, mengehentikan pemadaman listrik.

Keempat, menjamin ketersediaan gas. Kelima, revisi segera UMP dan UMK sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dan terakhir, menghentikan kekerasan terhadap pekerja /buruh . ” Mana janjimu Pak Plt Wali Kota yang ingin merevisi UMP dan UMK, jangan bohongi kami. Kalau tidak sanggup mundur saja dari jabatanmu,” teriaknya  lagi dan disambut tepuk tangan seluruh buruh yang hadir .

Sekitar satu jam melakukan orasi akhirnya Plt Wali Kota, Dzulmi Eldin hadir menemui para pengunjuk rasa. Eldin menyebutkan akan ada rapat dewan pengupahan pada esok hari, setelah itu hasil rapat tersebut akan diserahkan kepada Gubernur untuk dimintai persetujuan.

Mengenai sering matinya listrik, pria berkacamata ini menyebutkan bahwasannya PLN sudah berjanji krisis listrik sudah tidak akan terjadi lagi pada awal bulan November. ” Saya akan perjuangkan nasib buruh,” ungkapnya.

Sementara, di Belawan, seluruh pabrik di utara Kota Medan dan KIM (Kawasan Industri Medan) tetap beroperasi meski sebagian buruh ikut demonstrasi serta melakukan sweeping guna menuntut upah yang layak dan dihapuskanya sistem kerja outsourcing.

“Ada sebagian buruh yang ikut demo, tetapi aktivitas pabrik berjalan normal, karena sejumlah buruh lainya tetap bekerja seperti biasa,” ujar, Gandhi Tambunan, Dirut PT (Persero) KIM, pada Sumut Pos, Senin (21/10) kemarin.

Meski ada konsentrasi massa buruh, terkait dengan aksi unjuk rasa buruh sambung, Gandhi, namun kegiatan operasional tetap berjalan seperti biasa.”Buruh di KIM yang ikut unjuk rasa umumnya dari kalangan pengurus serikat pekerja,” katanya.

Dia membenarkan bahwa sejak pagi hari di KIM telah disiagakan personel kepolisian untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan saat demo buruh. Para buruh yang ikut unjuk rasa diperkirakan bergabung dengan sesama elemen buruh lainnya di beberapa lokasi.

“Salah satu lokasi titik kumpul massa buruh sebelum bertolak ke Medan yaitu di KIM 2, selanjutnya mereka bergerak menuju ke Medan,” ungkap, Gandhi. (dik/rul)