25 C
Medan
Tuesday, November 26, 2024
spot_img

Perjelas Business Plan, Merpati Ditenggat Sebulan

DILELANG: Sebuah pesawat Twin Otter, milik maskapai penerbangan Merpati Nusantara, terlihat parkir di landasan Bandara Sentani, Papua, beberapa waktu lalu.
DILELANG: Sebuah pesawat Twin Otter, milik maskapai penerbangan Merpati Nusantara, terlihat parkir di landasan Bandara Sentani, Papua, beberapa waktu lalu.

JAKARTA – Merpati Nusantara Airlines (MNA) kembali punya nafas untuk menerbangi langit Nusantara. Ini setelah pemerintah lebih memilih opsi restrukturisasi ketimbang opsi likuidasi yang sempat mengemuka.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan, pemerintah setuju merestrukturisasi Merpati melalui skema konversi utang. Artinya, utang Merpati kepada pemerintah maupun BUMN lain yang menggunung, akan dikonversi menjadi penyertaan modal negara (PMN) dan  saham. “Dengan begitu, buku (laporan keuangan) Merpati menjadi bersih,”  ujarnya usai rapat di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian kemarin (12/11).

Sebagaimana diketahui, hingga saat ini Merpati memiliki utang Rp6,5 triliun. Utang itu tersebar kepada Pertamina, Angkasa Pura, maupun pemerintah, termasuk utang pajak. Dengan beban utang yang begitu besar, tidak ada satupun investor yang mau bekerja sama dengan Merpati.

Dalam skema restrukturisasi, utang Merpati kepada BUMN akan dikonversi menjadi saham. Sehingga, nanti Pertamina dan Angkasa Pura akan memiliki sekian persen saham Merpati. Adapun utang kepada pemerintah akan dikonversi menjadi PMN nontunai, sehingga seolah-olah pemerintah menyuntikkan modal ke Merpati. Sedangkan utang pajak masih harus dibayar.

Dahlan mengakui, upaya penyelamatan Merpati sangat sulit. Bahkan, PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) yang diberi tugas merestrukturisasi Merpati pun sampai angkat tangan. Pemerintah juga sudah beberapa kali menyuntikkan modal hingga ratusan miliar, tapi tetap saja rapor kinerja keuangan Merpati selalu merah.“Rekomendasi PPA, Merpati ditutup saja karena sudah tidak bisa diselamatkan,” katanya.

 

Namun, lanjut dia, dengan persetujuan pemerintah untuk mengkonversi utang, maka ada kemungkinan Merpati bisa mencari investor atau partner bisnis. Bahkan, bisa juga nantinya Merpati bergabung dengan Garuda. “Kalau utangnya sudah bersih, Garuda juga tidak akan terbebani,” ucapnya.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menambahkan, keberadaan Merpati masih dibutuhkan untuk melayani angkutan di wilayah Indosesia Timur. Sebab, terbatasnya jalur transportasi darat membuat Merpati menjadi andalan bagi masyarakat di wilayah tersebut. “Jadi, Merpati punya peluang mengembangkan bisnis di wilayah timur,” ujarnya.

Karena itu, lanjut Hatta, dalam satu bulan ke depan, pemerintah akan meminta manajemen Merpati untuk mengusulkan rencana bisnisnya. Hal itulah yang akan menjadi pertimbangan akhir pemerintah untuk menyetujui proses restrukturisasi. “Setelah itu, kita akan ajukan ke Komisi VI DPR untuk memperoleh persetujuan restrukturisasi,” katanya.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Radjasa meminta kepada PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) untuk merancang rencana bisnis (business plan) selama satu bulan. Permintaan ini disampaikan sebagai bentuk upaya penyelamatan perseroan.

Menurut Hatta, selama ini business plan yang dirancang oleh Merpati masih dikategorikan belum jelas. Sehingga untuk menggandeng pihak ketiga upaya melakukan kerjasama masih sangat sulit.

“Di satu sisi buku keuangan Merpati masih tergolong negatif atau memiliki banyak utang kepada pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta sekitar Rp6,5 triliun,” ucap Hatta usai menggelar rapat koordinasi (Rakor) tentang restrukturisasi Merpati di Gedung Kementerian Perekonomian, Jakarta, Selasa (12/11).

Karena itu, pemerintah berencana akan melakukan penyelamatan terhadap Merpati setelah penerbangan pelat merah itu merancang business plan terlebih dahulu. Nantinya, utang yang akan dikonversi menjadi saham diantaranya, utang pemerintah sebanyak Rp 2 triliun akan diubah menjadi penyertaan modal negara (PMN) non cash atau menjadi saham.

“Tapi utang pajak yang dimiliki oleh Merpati sebanyak Rp700 juta tidak bisa diubah menjadi saham dan perusahaan harus membayar dengan cash,” papar Hatta yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Sementara nasib utang yang dimiliki Merpati kepada 20 perusahaan BUMN nantinya juga akan dirubah menjadi saham.

“Semuanya bisa dilakukan asalkan Merpati bisa merancang business plan yang jelas. Jadi jika semua utang yang dimiliki Merpati dirubah menjadi saham, maka buku keuangan Merpati menjadi biru dan bersih dari utang. Sehingga Merpati bisa mendapatkan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengembangan perusahaan,” tegas dia.(owi/chi/jpnn)

DILELANG: Sebuah pesawat Twin Otter, milik maskapai penerbangan Merpati Nusantara, terlihat parkir di landasan Bandara Sentani, Papua, beberapa waktu lalu.
DILELANG: Sebuah pesawat Twin Otter, milik maskapai penerbangan Merpati Nusantara, terlihat parkir di landasan Bandara Sentani, Papua, beberapa waktu lalu.

JAKARTA – Merpati Nusantara Airlines (MNA) kembali punya nafas untuk menerbangi langit Nusantara. Ini setelah pemerintah lebih memilih opsi restrukturisasi ketimbang opsi likuidasi yang sempat mengemuka.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan, pemerintah setuju merestrukturisasi Merpati melalui skema konversi utang. Artinya, utang Merpati kepada pemerintah maupun BUMN lain yang menggunung, akan dikonversi menjadi penyertaan modal negara (PMN) dan  saham. “Dengan begitu, buku (laporan keuangan) Merpati menjadi bersih,”  ujarnya usai rapat di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian kemarin (12/11).

Sebagaimana diketahui, hingga saat ini Merpati memiliki utang Rp6,5 triliun. Utang itu tersebar kepada Pertamina, Angkasa Pura, maupun pemerintah, termasuk utang pajak. Dengan beban utang yang begitu besar, tidak ada satupun investor yang mau bekerja sama dengan Merpati.

Dalam skema restrukturisasi, utang Merpati kepada BUMN akan dikonversi menjadi saham. Sehingga, nanti Pertamina dan Angkasa Pura akan memiliki sekian persen saham Merpati. Adapun utang kepada pemerintah akan dikonversi menjadi PMN nontunai, sehingga seolah-olah pemerintah menyuntikkan modal ke Merpati. Sedangkan utang pajak masih harus dibayar.

Dahlan mengakui, upaya penyelamatan Merpati sangat sulit. Bahkan, PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) yang diberi tugas merestrukturisasi Merpati pun sampai angkat tangan. Pemerintah juga sudah beberapa kali menyuntikkan modal hingga ratusan miliar, tapi tetap saja rapor kinerja keuangan Merpati selalu merah.“Rekomendasi PPA, Merpati ditutup saja karena sudah tidak bisa diselamatkan,” katanya.

 

Namun, lanjut dia, dengan persetujuan pemerintah untuk mengkonversi utang, maka ada kemungkinan Merpati bisa mencari investor atau partner bisnis. Bahkan, bisa juga nantinya Merpati bergabung dengan Garuda. “Kalau utangnya sudah bersih, Garuda juga tidak akan terbebani,” ucapnya.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menambahkan, keberadaan Merpati masih dibutuhkan untuk melayani angkutan di wilayah Indosesia Timur. Sebab, terbatasnya jalur transportasi darat membuat Merpati menjadi andalan bagi masyarakat di wilayah tersebut. “Jadi, Merpati punya peluang mengembangkan bisnis di wilayah timur,” ujarnya.

Karena itu, lanjut Hatta, dalam satu bulan ke depan, pemerintah akan meminta manajemen Merpati untuk mengusulkan rencana bisnisnya. Hal itulah yang akan menjadi pertimbangan akhir pemerintah untuk menyetujui proses restrukturisasi. “Setelah itu, kita akan ajukan ke Komisi VI DPR untuk memperoleh persetujuan restrukturisasi,” katanya.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Radjasa meminta kepada PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) untuk merancang rencana bisnis (business plan) selama satu bulan. Permintaan ini disampaikan sebagai bentuk upaya penyelamatan perseroan.

Menurut Hatta, selama ini business plan yang dirancang oleh Merpati masih dikategorikan belum jelas. Sehingga untuk menggandeng pihak ketiga upaya melakukan kerjasama masih sangat sulit.

“Di satu sisi buku keuangan Merpati masih tergolong negatif atau memiliki banyak utang kepada pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta sekitar Rp6,5 triliun,” ucap Hatta usai menggelar rapat koordinasi (Rakor) tentang restrukturisasi Merpati di Gedung Kementerian Perekonomian, Jakarta, Selasa (12/11).

Karena itu, pemerintah berencana akan melakukan penyelamatan terhadap Merpati setelah penerbangan pelat merah itu merancang business plan terlebih dahulu. Nantinya, utang yang akan dikonversi menjadi saham diantaranya, utang pemerintah sebanyak Rp 2 triliun akan diubah menjadi penyertaan modal negara (PMN) non cash atau menjadi saham.

“Tapi utang pajak yang dimiliki oleh Merpati sebanyak Rp700 juta tidak bisa diubah menjadi saham dan perusahaan harus membayar dengan cash,” papar Hatta yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Sementara nasib utang yang dimiliki Merpati kepada 20 perusahaan BUMN nantinya juga akan dirubah menjadi saham.

“Semuanya bisa dilakukan asalkan Merpati bisa merancang business plan yang jelas. Jadi jika semua utang yang dimiliki Merpati dirubah menjadi saham, maka buku keuangan Merpati menjadi biru dan bersih dari utang. Sehingga Merpati bisa mendapatkan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengembangan perusahaan,” tegas dia.(owi/chi/jpnn)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/