MEDAN, SUMUTPOS.CO – Melihat belum adanya kejelasan dalam konflik Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Perjuangan Mahasiswa (PPM-UISU) kembali melakukan aksi ke gedung Gubernur dan DPRD Sumut. Tuntutan dalam aksi ini masih sama dengan tuntutan yang disampaikan beberapa minggu lalu.
Dalam aksinya, puluhan mahasiswa melakukan long march dengan menaiki sepeda motor dari kampus UISU Al-Muhawwarah menuju kantor Gubsu dan lanjut ke DPRDSU. Aksi ini kembali menuntut negara khususnya pemerintah Sumut untuk dapat bersikap tegas serta menuntut agar pihak yang merasa dirinya yayasan UISU agar tidak melakukan intervensi terhadap polemik yang terjadi.
Hal ini disampaikan oleh Koordinator Lapangan PPM-UISU, Ahmad Habibi, Kamis (12/12). “Aksi kita masih sama seperti yang lalu. Hanya ada satu tambahan lagi dalam tuntutan kita yakni stop itervensi yang mengaku dirinya sebagai yayasan,” katanya.
Tambahnya, saat di kantor Gubsu, pihaknya disambut oleh salah seorang staf yang menyarankan agar para mahasiswa menyurati Gubernur agar dapat dilakukan audiensi.
“Aksi kali ini merupakan aksi lanjutan dari aksi kami yang lalu. Namun, di kantor gubernur salah seorang staf menjumpai kami dan mengatakan agar kami menyurati gubernur saja, supaya dapat dilakukan audiensi,” jelas Ahmad sembari mengatakan, saat ke DPRDSU pihaknya juga tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.
Setelah penyatuan akademik UISU pada pada 11 September 2013 lalu antara UISU Al-Munawwarah dan Al-Manar, tambahnya, pihaknya masih melihat adanya upaya dari yang mengaku dirinya sebagai yayasan UISU untuk melakukan intervensi. “Kami takut intervensi itu malah akan mengganggu proses penyatuan yang sebelumnya telah dicapai,” ujarnya. (put)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Melihat belum adanya kejelasan dalam konflik Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Perjuangan Mahasiswa (PPM-UISU) kembali melakukan aksi ke gedung Gubernur dan DPRD Sumut. Tuntutan dalam aksi ini masih sama dengan tuntutan yang disampaikan beberapa minggu lalu.
Dalam aksinya, puluhan mahasiswa melakukan long march dengan menaiki sepeda motor dari kampus UISU Al-Muhawwarah menuju kantor Gubsu dan lanjut ke DPRDSU. Aksi ini kembali menuntut negara khususnya pemerintah Sumut untuk dapat bersikap tegas serta menuntut agar pihak yang merasa dirinya yayasan UISU agar tidak melakukan intervensi terhadap polemik yang terjadi.
Hal ini disampaikan oleh Koordinator Lapangan PPM-UISU, Ahmad Habibi, Kamis (12/12). “Aksi kita masih sama seperti yang lalu. Hanya ada satu tambahan lagi dalam tuntutan kita yakni stop itervensi yang mengaku dirinya sebagai yayasan,” katanya.
Tambahnya, saat di kantor Gubsu, pihaknya disambut oleh salah seorang staf yang menyarankan agar para mahasiswa menyurati Gubernur agar dapat dilakukan audiensi.
“Aksi kali ini merupakan aksi lanjutan dari aksi kami yang lalu. Namun, di kantor gubernur salah seorang staf menjumpai kami dan mengatakan agar kami menyurati gubernur saja, supaya dapat dilakukan audiensi,” jelas Ahmad sembari mengatakan, saat ke DPRDSU pihaknya juga tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.
Setelah penyatuan akademik UISU pada pada 11 September 2013 lalu antara UISU Al-Munawwarah dan Al-Manar, tambahnya, pihaknya masih melihat adanya upaya dari yang mengaku dirinya sebagai yayasan UISU untuk melakukan intervensi. “Kami takut intervensi itu malah akan mengganggu proses penyatuan yang sebelumnya telah dicapai,” ujarnya. (put)
