Warga melihat-lihat buku di kios buku Lapangan Merdeka Jalan Stasiun Medan. Pedagang buku masih bertahan diareal tersebut meskipun sudah direlokasi.
i, pasalnya menurut pedagang kios yang dibangun Pemko Medan tidak lyak, karena berada dijalur hijau KA dan menganggu pengguna jalan yang melintas di Jalan Pegadaian Medan.
MEDAN,SUMUTPOS.CO-Pemerintah Kota Medan akhirnya membatalkan rencana relokasi para pedagang buku bekas dari Lapangan Merdeka, Medan. Kebijakan yang diambil adalah dengan melakukan revitalisasi kios berjualan para pedagang buku yang terdapat di sisi Timur Lapangan Merdeka.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kota Medan Gunawan Lubis.
“Sesuai permintaan mereka di sini akan dibuat bangunan berlantai 2, mereka akan berjualan di lantai 2 itu nantinya, sedangkan di lantai 1 untuk parkir kendaraan,” katanya, Senin (16/12/2013).
AKan tetapi, dengan rencana revitalisasi tersebut, Gunawan meminta agar seluruh pedagang buku yang masih bertahan di Lapangan Merdeka agar segera pindah ke lapak yang terdapat di Jalan Pegadaian, Medan.
Sebab menurutnya, pembagunan ini baru bisa dilakukan jika para pedagang sudah mengosongkan lokasi.
“Nanti mereka akan kembali ke sini lagi, ada sekitar 220 kios yang akan dibangun untuk mereka,” ujarnya.
Hari ini pengosongan lapak berjualan para pedagang buku dipastikan selesai dilakukan. Para pedagang menurutnya, sudah bersedia dipindahkan dengan catatan Pemko Medan membuat pernyataan mengenai revitalisasi tersebut.
Seperti diketahui, ratusan pedagang buku bekas Lapangan Merdeka yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Buku Lapangan Merdeka (P2BLM) berulang kali menolak untuk direlokasi.
Seperti yang terjadi, Senin siang ini, mereka melakukan aksi blokir jalan Bukit Barisan, Medan.
Bersama dengan sejumlah mahasiswa, mereka menempatkan ban bekas dibadan jalan serta menduduki badan jalan sehingga tidak bisa dilalui. Aksi ini mereka lakukan sebagai bentuk penolakan mereka atas rencana pengosongan lapak berjualan mereka di sisi Timur Lapangan Merdeka, oleh Pemerintah Kota Medan.
“Kami menolak relokasi, kami mau revitalisasi,” kata Kuasa Hukum P2BLM, Taufik Umar Dani. [ded]
