Forum Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara (FPM-SU) menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi nilai tukar rupiah yang terus mengalami tekanan. Situasi ini dinilai menjadi sinyal bahwa pengelolaan ekonomi nasional sedang menghadapi persoalan serius yang tidak boleh dianggap biasa. Ketika rupiah terus melemah, dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat melalui kenaikan harga barang, meningkatnya biaya produksi dan menurunnya daya beli rakyat.
Ketua FPM-SU Ilham Panggabean menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap kondisi ekonomi nasional. Menurutnya, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia sebagai institusi yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi harus mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik dan memberikan solusi nyata atas berbagai tantangan yang dihadapi bangsa saat ini.
“Kondisi rupiah yang terus berada dalam tekanan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Ketika nilai tukar melemah, yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat kecil. Harga kebutuhan meningkat, biaya hidup bertambah, sementara daya beli masyarakat semakin tertekan. Karena itu, pemerintah tidak boleh hanya memberikan narasi optimisme tanpa menunjukkan hasil yang nyata,” tegas Ilham Panggabean.
Selain persoalan nilai tukar rupiah, FPM-SU juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara. Menurut Ilham Panggabean, setiap rupiah yang berasal dari APBN pada hakikatnya adalah uang rakyat yang harus digunakan secara tepat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
FPM-SU juga menilai bahwa munculnya berbagai polemik dan perbedaan informasi di ruang publik menunjukkan perlunya penguatan koordinasi antar-lembaga negara. Pemerintah harus memastikan bahwa komunikasi publik berjalan baik sehingga tidak menimbulkan kebingungan maupun menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Atas dasar itu, lanjutnya, FPM-SU mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran ekonomi pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Menurut Ilham Panggabean, kondisi ekonomi saat ini membutuhkan langkah tegas dan keberanian politik untuk memastikan bahwa seluruh pejabat yang mengemban amanah mampu bekerja secara maksimal demi kepentingan bangsa.
“Kami meminta Presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi total terhadap Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Jangan sampai rakyat terus dibebani oleh tekanan ekonomi sementara para pengambil kebijakan tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Jabatan publik adalah amanah, bukan hak istimewa yang harus dipertahankan dalam kondisi apapun,” katanya.
Ilham Panggabean menegaskan bahwa apabila terdapat pejabat yang tidak mampu menghadirkan solusi dan terobosan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, maka langkah terhormat adalah mengundurkan diri atau diganti oleh Presiden.
“Jika tidak mampu menjaga kepercayaan publik dan tidak mampu menghadirkan perbaikan yang nyata terhadap kondisi ekonomi nasional, maka lebih baik mundur. Indonesia membutuhkan pemimpin dan pengambil kebijakan yang bekerja dengan hasil, bukan sekadar retorika. Presiden harus berani mengambil keputusan demi kepentingan rakyat dan masa depan ekonomi Indonesia,” tutup Ilham Panggabean. (dmp)
