Pernyataan Presiden SBY bahwa ada beberapa partai yang telah melanggar 11 butir kesepakatan dalam kontrak politik koalisi mendapat sambutan dingin dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurut Sekjen PKS, Anis Matta, pihaknya sudah sesuai dengan kontrak yang dimaksud Ketua Setgab tersebut.
“Kami tidak merasa ada kontrak yang dilanggar di dalam koalisi. Dan apa yang kami lakukan sudah sesuai dengan garis batas koalisi. Jadi kami bingung, partai mana saja yang dianggap melanggar oleh SBY itu,” kata Anis, saat dihubungi INDOPOS (grup Sumut Pos) dalam menanggapi konpers SBY soal koalisi, semalam (1/3).
Menurut Anis, kontrak politik yang dimaksud adalah menciptakan pemerintahan yang bersih. “Dibentuknya koalisi itukan ingin membantu kebijakan pemerintah dan ikut menciptakan pemerintahan yang bersih bebas KKN. Nah, apa yang kami lakukan sudah sesuai dengan hal itu. jadi kami bingung, kalau memang semua menuduh PKS melanggar kesepakatan itu,” tuturnya.
Atas dasar itu, Anis menegaskan bahwa secara garis besar F-PKS tidak terlalu menghiraukan adanya desakan-desakan dari pihak tertentu yang intinya menyudutkan pihaknya. Sebab, katanya, dalam pelaksanaan koalisi tentunya ada mekanisme yang menjadi dasar keputusan.
“Pada dasarnya kita tidak terlalu menghiraukan desakan itu. Kan saat ini hanya ada satu cara mengeluarkan PKS dengan koalisi, mungkin dengan memakai surat dari SBY dan ditandatanganinya. Buat PKS tidak ada masalah karena itu adalah perikatan moral dan keterikatan integritas,” kata Anis.
Anis pun menyatakan pasrah jika memang SBY akan memecat PKS dari koalisi. “Kami masuk koalisi itu kan karena ajakan SBY. Jadi jika SBY tidak berkenan maka itu juga kembali pada keputusan beliau. Jadi siapa yang memulai, maka dia yang harus mengakhiri,” imbuhnya.
Wakil Ketua DPR ini menegaskan bahwa dengan 57 anggota F-PKS di gedung Senayan akan lebih mudah menjalankan oposisi jika benar-benar dikeluarkan dari koalisi. PKS telah mempunyai pengalaman oposisi saat pemerintahan Megawati, walau saat itu hanya beranggotakan 7 orang.
Selanjuntya, Anis mengungkapkan, dengan adanya kondisi politik yang berkembang saat ini tentunya masyarakat juga mempunyai dasar penilaian terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Karena menurutnya apa yang menjadi dasar pelaksanaan sistem di koalisi adalah kontrak politik yang telah disepakati bersama untuk mendukung pemerintahan hingga tahun 2014.(dil/jpnn)
