JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kinerja DPR 2009-2014 yang segera memasuki masa purna masih jeblok saja di mata publik. Berdasar survei Cirus Surveyors Group, DPR masih konsisten dengan penilaian buruk karena mayoritas publik menilai para wakil rakyat itu belum menjalankan fungsi sebagaimana mestinya.
Direktur Riset Cirus Kadek Dwita Apriani menyatakan, mayoritas 2.200 responden di 33 provinsi menilai bahwa DPR hingga saat ini tidak menjalankan fungsi untuk menerima masukan publik. Dalam tiga fungsi DPR, yakni anggaran, pengawasan, dan legislasi, semua mendapat penilaian merah.
“Untuk fungsi pengawasan, hanya 18,3 persen responden yang sependapat bahwa DPR telah menjalankan fungsi. Sementara itu, 51,9 persen responden menyatakan tidak,” ujar Kadek dalam keterangan pers Cirus di Restoran Pulau Dua, Jakarta, kemarin (5/1).
Dalam hal penilaian publik terkait dengan kerja dalam memperjuangkan aspirasinya, para anggota dewan ditambah senator juga mendapat penilaian positif minim. Angka kepercayaan responden terhadap DPRD provinsi, DPR, maupun DPD di bawah 20 persen.
“Responden memberikan sedikit apresiasi terhadap DPRD kabupaten/kota yang masih mampu memperjuangkan aspirasi. Namun, angkanya pun hanya 32,6 persen,” jelasnya. Angka ketidakpercayaan responden terhadap DPR paling tinggi, yakni mencapai 60,1 persen.
Imbas penilaian buruk itu, tidak banyak responden yang menyatakan akan memilih anggota dewan maupun senator di periode saat ini. Persentase terbaik hanya ada di DPRD kabupaten/kota. Sebanyak 33 persen responden menyatakan akan memilih kembali anggota dewannya. “DPR dan DPD mendapat peluang keterpilihan kembali paling rendah,” kata Kadek.
Setali tiga uang dengan DPR, tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik juga sangat rendah. Hanya 9,4 persen responden yang memiliki kepercayaan dengan parpol. Selebihnya, 40 persen responden, menyatakan tidak percaya dan 39,2 persen kurang percaya.
Direktur Eksekutif Cirus Surveyors Group Andrinof Chaniago menilai, hasil survei itu seharusnya menjadi bahan evaluasi khusus bagi parpol dan DPR. Hal tersebut merupakan warning karena rendahnya tingkat kepercayaan publik masih terjadi menjelang pemilu. “Secara tidak langsung, ini adalah tamparan bagi partai,” ujarnya.
Andrinof menambahkan, rendahnya kepercayaan publik adalah kritik yang membangun. Masukan penting itu sebenarnya ditujukan untuk membangun kualitas berpikir dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga politik.
“Tidak mungkin dengan hasil ini kita bilang bubarkan partai, tapi marilah partai membenahi diri,” ujarnya.
Jika perlu, lanjut Andrinof, parpol harus bertobat. Sebab, publik mungkin belum sepenuhnya percaya bahwa parpol dan DPR hanya memperbaiki diri. “Jangan tiba-tiba menawarkan janji baru. Tapi, seolah-olah dosa lama itu orang lupa. Padahal, publik tidak lupa,” tandasnya. (bay/c7/tom/jpnn/rbb)
