JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelesaikan seluruh proses administrasi terkait kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 9 April 2014.
Dengan selesainya proses administrasi, lembaga penyelenggara pemilu ini berharap Kementerian Keuangan dapat segera mencairkan anggaran paling lambat dalam bulan Januari ini.
“Mudah-mudahan Januari ini sudah selesai. Administrasi yang disiapkan sudah selesai, termasuk soal anggaran,” ujar Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Jakarta, Senin (13/1).
Menurut Ferry, anggaran pemilu perlu dipastikan cair di bulan Januari, mengingat banyaknya kebutuhan logistik yang harus segera dibiayai.
Sebagai gambaran, sebagian besar pengadaan kata Ferry, dilakukan secara terpusat. Sehingga jika anggaran terlambat, maka akan sangat berdampak bagi pelaksanaan pemilu karena terhambatnya pengadaan logistik.
“Dari KPU pusat itu yang dikirim ke daerah antara lain surat suara, tinta sidik jari dan segel. Kalau untuk kotak suara sudah ada di sana (yang sebelumnya digunakan pada pemilu 2009 dan pemilihan kepala daerah),” katanya.
Saat ditanya apakah seluruh anggaran yang diajukan kemungkinan akan dipenuhi Kemenkeu, Ferry mengaku belum dapat menjelaskan lebih jauh. Namun dari sejumlah pengadaan yang diusulkan, beberapa di antaranya diketahui telah ditolak Kemenkeu. Antara lain terkait permintaan mobil untuk KPU di daerah.
“Jadi bukan soal logistik (yang ditolak). Termasuk misalnya teman-teman meminta pengadaan speedboat. Itu uangnya akan dikembalikan ke negara,” ujarnya.(gir)
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelesaikan seluruh proses administrasi terkait kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 9 April 2014.
Dengan selesainya proses administrasi, lembaga penyelenggara pemilu ini berharap Kementerian Keuangan dapat segera mencairkan anggaran paling lambat dalam bulan Januari ini.
“Mudah-mudahan Januari ini sudah selesai. Administrasi yang disiapkan sudah selesai, termasuk soal anggaran,” ujar Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Jakarta, Senin (13/1).
Menurut Ferry, anggaran pemilu perlu dipastikan cair di bulan Januari, mengingat banyaknya kebutuhan logistik yang harus segera dibiayai.
Sebagai gambaran, sebagian besar pengadaan kata Ferry, dilakukan secara terpusat. Sehingga jika anggaran terlambat, maka akan sangat berdampak bagi pelaksanaan pemilu karena terhambatnya pengadaan logistik.
“Dari KPU pusat itu yang dikirim ke daerah antara lain surat suara, tinta sidik jari dan segel. Kalau untuk kotak suara sudah ada di sana (yang sebelumnya digunakan pada pemilu 2009 dan pemilihan kepala daerah),” katanya.
Saat ditanya apakah seluruh anggaran yang diajukan kemungkinan akan dipenuhi Kemenkeu, Ferry mengaku belum dapat menjelaskan lebih jauh. Namun dari sejumlah pengadaan yang diusulkan, beberapa di antaranya diketahui telah ditolak Kemenkeu. Antara lain terkait permintaan mobil untuk KPU di daerah.
“Jadi bukan soal logistik (yang ditolak). Termasuk misalnya teman-teman meminta pengadaan speedboat. Itu uangnya akan dikembalikan ke negara,” ujarnya.(gir)
