MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) di Jalan Diponegoro Medan ditutupi puluhan truk berplat nomor Aceh pada Senin (10/2) sekira pukul 11.00 WIB. Kedatangan puluhan pengemudi truk yang tergabung dalam Himpunan Mobilisasi Barang di Darat (Himpmobar’D) itu untuk melakukan unjuk rasa atas ‘perampokan’ yang dilakukan petugas Jembatan Timbang Gebang Kabupaten Langkat.
Ketua Himpmobar Boasa Simanjuntak dalam orasinya menegaskan sepak terjang oknum petugas Jembatan Timbangan Gebang yang melakukan aksi ‘perampokan’ dengan menggunakan jasa preman. Itulah sebab pihaknya meminta Pemprovsu mengevaluasi kinerja Dishubsu. “Sudah meminta uang sebesar Rp300 ribu, sopir truk kena tilang pula lagi. Kalau tidak mau bayar, sopir harus pulang. Sementara bagi yang punya uang lewat. Yang lebih parah lagi, bagi sopir yang akan membayar sesuai perda, untuk mendapatkan surat resmi harus membayar pula lagi sebesar Rp50 ribu,” ujar Boasa.
Kebanyakan truk ini, sambungnya, mengangkut pupuk subsidi. “Kalau masalah penindakkan tonase kita setuju. Kami datang ke sini karena terjadinya perampokan di Jembatan Timbang Gebang Kabupaten Langkat dengan modus penertiban tonase. Ini dilakukan tanpa adanya pengawasan maka terjadilah perampokan,” tegasnya.
“Rata-rata truk yang dikenakan kutipan pada para sopir truk sebesar Rp300-500 ribu, sedangkan yang membawa alat berat dikenakan Rp2 juta,” tambahnya.
Tak berapa melakukan orasi akhirnya para sopir truk ini diterima Darwin Purba (Kabid Darat Dishubsu), Ali Amas (Dishub), dan Erwinsyah Biro Hukum Pemprovsu.
“Kami juga sudah menutup 6 jembatan timbang di Riau. Apakah ini harus kami lakukan juga di Sumut. Ada beberapa jembatan timbang yang menjadi pemasok uang dari hasil rampokan di antaranya Jembatan Timbang Gebang, Jembatan Timbang Limapuluh, dan Jembatan Timbang Simpangrunding,” ancam Boasa di hadapan pejabat Pemprovsu tersebut.
Dalam pertemuan tersebut Boasa juga menyebutkan beberapa kecurangan di Jembatan Timbang Gebang, di antaranya alat penunjuk berat di jembatan timbang tersebut sengaja dimatikan.”Untuk itu kami meminta pada hari ini juga (kemarin, Red) agar Jembatan Timbang Gebang segera dihentikan,” tegasnya.
Sementara itu Darwin Purba, dalam pertemuan itu mengatakan bahwa mereka sepakat dengan apa yang dilakukan para sopir truk tersebut. “Sebenarnya kita satu jalan untuk menertibkan. Kami juga berharap para sopir jangan mengimingimingi petugas karena ini juga adanya saling keterkaitan.Saya akan sampaikan pada pimpinan. Tapi masalah penyidikan (polisi) karena itu kewenangan mereka,” ucap Darwin.
Belum selesai Darwin menjelaskan, Boasa kembali mengatakan bahwa seluruh jasa jembatan timbang memakai jasa preman. Jasa preman ini untuk mengantisipasi sopir yang keberatan dan mengantisipasi sopir yang membayar ke dalam (resmi). Untuk itu, sambungnya lagi, mereka meminta agar Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho segera mengevaluasi Dishubsu, khususnya Jembatan Timbang Gebang. (rud/rbb)
