Laporan: Laila Azizah
Krisis listrik di Sumatera Utara (Sumut) dan sekitarnya belum juga bisa diatasi oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan pun mendesak salahsatu direktur PLN untuk tinggal di Medan dan jangan berani kembali ke Jakarta hingga masalah listrik di Sumut beres.
“Saya minta salahsatu direktur PLN untuk tinggal di Medan sampai persoalan listrik di Medan teratasi,” seru Dahlan, melalui pesan singkatnya, Minggu (23/2).
Hal itu diminta Dahlan agar direksi PLN bisa merasakan penderitaan warga Medan dan Sumut yang hidup tanpa penerangan selama dua pekan. “Kalau semua direksi PLN tinggal di Jakarta tidak akan bisa merasakan apa yang dirasakan masyarakat Medan 10 hari terakhir ini,” tegasnya.
Dahlan menuturkan, persoalan kekurangan pasokan listrik semakin memuncak ketika tiba-tiba masyarakat sekitar Kualanamu minta pembangkit listrik 30 MW yang ada di daerah itu dimatikan atau tidak boleh dihidupkan. Keadaan itu diperparah dengan pembangkit di Belawan yang tengah dalam perbaikan dan baru beres dua pekan lagi. Karenanya pria asal Magetan ini minta agar PLN berembuk dengan warga di sana.
Menanggapi permintaan Dahlan ini, Manajer Senior Komunikasi PLN, Bambang Dwiyanto mengatakan, PT PLN sudah berupaya keras untuk mengatasi krisis listrik di wilayah Sumut. “Sudah berbagai upaya kita lakukan. Direktur Operasi Jawa, Bali, Sumatera, sibuk mondar-mandir ke Medan,” ujarnya.
Apa progres upaya penanganan? Bambang menyebutkan, setidaknya dua hal yang bisa dilakukan dalam waktu dekat. Pertama, pekan depan ini sudah ada pasokan dari PLTU Labuhanangin. “Karena Labuhanangin sudah selesai proses pemeliharaannya,” ujarnya.
Kedua, menyikapi aksi protes warga di sekitar Kualanamu, maka PLN saat ini sedang dalam proses membuatkan dinding peredam di ruang mesin pembangkit. “Sekarang ini sudah hampir selesai,” ujar Bambang.
Dia menyesalkan aksi warga yang menolak keberadaan mesin pembangkit itu. “Kita sudah berupaya keras, kita sewakan mesin, sudah tinggal klik 30 MW. Karena ditolak, hilang kesempatan itu. Dampaknya ya seperti sekarang ini, pemadaman,” beber Bambang.
Namun diakui Bambang, kasus penolakan warga seperti itu tidak hanya terjadi di Sumut, tapi juga di beberapa daerah lainnya. Petugas PLN, lanjutnya, banyak menghadapi hambatan dari warga saat berupaya mengatasi krisis pasokan listrik. “Mau membebaskan lahan susah, mesin ditolak karena dianggap mengganggu. Ya kami berharap masyarakat bisa memahami persoalan ini,” tegasnya.
Sementara General Manager PT PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (KITSU) Bernandus Sudarmata mengatakan, sampai saat ini Sumut masih mengalami defisit 250-300 MW. Hal ini menyebabkan pemadaman listrik bergilir di wilayah Sumut hingga Sumatera Bagian Utara setiap hari selama 2 jam hingga 3 jam lamanya.
Labuhanangin Masih Masuk Angin
Dipaparkan Bernandus, defisit terjadi akibat mesin pembangkit di Belawan yakni GT 2.2 tengah dilakukan perawatan (overhaul). Kemudian, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Labuanangin yang terletak di Tapanuli Tengah itu, yang berkapasitas 2×115 MW dan hanya bisa memberikan daya 2×90 MW, juga mengalami kerusakan. “Dalam pekan ini PLTU Labuhanangin mudah-mudahan sudah bisa beroperasi. Sekarang dalam perbaikan, sedang ‘masuk angin.’ Ada kerusakan di sistem kontrol. Kalau terlalu tinggi beban bisa cepat rusak pembangkitnya. Pekan ini sudah pulih,” kata Bernandus.
Persoalan lainnya, kata Bernandus, genset sewa dari Singapura yang diletakkan di Kualanamu, berhenti beroperasi sejak sebulan lalu. Genset itu terpaksa dihentikan beroperasional karena mendapat protes dari warga. “Waktu kita letakkan genset itu di Kualanamu karena kondisi darurat untuk mengatasi listrik. Ternyata diproses warga yang berjarak 15 meter-20 meter karena suara gensetnya bising. Saat ini kita sedang meminta izin warga agar diberikan izin mengoperasionalkan genset,” kata Bernandus lagi.
Dikatakan Bernandus, penempatan genset sewa sebesar 30 MW di Kualanamu karena lokasi lebih strategis. Sebab, dalam menempatkan genset harus ada gardu induk, bahan bakarnya mudah didapat. “Ada 150 MW genset yang kita sewa dari Singapura dan Malaysia. Genset itu ditempatkan di Payapasir Belawan, Tanjungmorawa, Kualanamu, dan lainnya. Nah, yang diprotes warga hanya di Kualanamu. Kalau di lokasi lain tak ada masalah dan sudah beroperasional,” papar Bernandus lagi.
Bernandus meyakinkan kalau pemadaman listrik pada akhir Februari ini karena pada awal Maret pasokan listrik mulai pulih. Yakni, mesin GT 2.2 sudah pulih dengan daya 180 MW, PLTU Labuhanangin juga di akhir Febuari sudah bisa beroperasional dengan daya 100 MW. “Akan ada juga tambahan daya dari (PLTU) Naganraya mudah-mudahan bisa mencapai 100 MW. Saat ini pasokannya masih 50 MW,” harapnya.
Bernandus mengaku, pihaknya tengah mengejar target penyelesaian perbaikan pembangkit yang harus diselesaikan secepatnya. Sebab akan masuk tahun Pemilu, Piala Dunia, Pilpres, dan Bulan Ramadan.
Sementara itu, Pengamat Kelistrikan Sumut, Surya Tarmizi Kasim mengkritisi Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho yang tidak ikut mendorong penyelesaian listrik yang tengah dihadapi. Sebab, tim penyelesaian persoalan listrik yang dibentuk Gubsu berdasarkan SK-nya, justru mandeg tidak berjalan. “Seharusnya leader commander-nya orang PLN, bukan malah orang PLN jadi anggota sehingga sulit mengambil keputusan,” tuturnya.
Sebelumnya, Dirut PLN Nur Pamudji yang diwawancai Sumut Pos mengatakan, krisis listrik di Sumut bisa teratasi kalau pembangkit listrik di Pangkalansusu bisa beroperasi. Sebab, PLTU Pangkalansusu menghasilkan daya 2×200 MW. Sedangkan saat ini Sumut mengalami defisit 250 MW-300 MW.
Namun sejumlah kendala terjadi pada pelaksanaan PLTU Pangkalansusu, yakni terkait kompensasi lahan serta seringnya tower listrik (sutet) dicuri besi-besinya sehingga tower tumbang dan rusak.
Manajer Operasi Konstruksi PT PLN Unit Induk Pembangunan II, Ir Robert Aprianto Purba juga mengatakan, PLTU Pangkalansusu seyogianya sudah bisa beroperasi sejak Juni 2013 lalu, mengalami keterhambatan. Keterlambatan itu akibat ulah warga di tiga desa di Kabupaten Langkat yang meminta kompensasi penggantian lahan mereka dengan harga mahal. “Padahal, jika proyek ini selesai, mampu mengatasi krisis listrik di Sumut yang sering mengalami byarpet (pemadaman),” kata Robert.
Jaringan transmisi yang dibangun pihaknya, kata Robert, sepanjang 275 kV PLTU Sumut-Binjai sepanjang 70 km route sebanyak 217 tower, melalui sebanyak 29 Desa dan 13 Kecamatan. Dari 29 desa, ada 90 persil lahan milik warga masyarakat yang sampai saat ini belum berhasil dibayarkan kompensasi di bawah jaringan yaitu di Kecamatan Padangtualang, Kecamatan Gebang, Kecamatan Seilepan, Kecamatan Berandan Barat, dan Kecamatan Pangkalansusu. Utamanya dari ke-90 persil milik warga masyarakat tersebut belum mau menerima pembayaran PLN dan utamanya masih meminta harga yang lebih tinggi lagi dari harga yang telah ditetapkan oleh Tim Penaksir Harga Independen, yang telah pula diverifikasi oleh BPKP Provinsi Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan, lanjutnya, maka untuk ke 90 warga masyarakat tersebut, bersama dengan aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan, maka dana kompensasi sebesar yang telah ditetapkan oleh Tim Appraisal, BKPK dan Kejaksaan tersebut akan dititipkan di Pengadilan Negeri Stabat dan proses pembangunan tetap dilaksanakan sebagai upaya PLN untuk mengatasi krisis listrik yang telah lama dialami oleh warga Sumatera Utara.
“Apabila dalam kelanjutan pembangunan jaringan tersebut pada daerah di 5 Kecamatan tersebut terkendala dan dihalangi oleh warga, maka PLN akan meminta bantuan PoLRI dan TNI untuk melakukan pengamanan dalam proses konstruksinya,” tegas Robert.
Warga di desa tersebut meminta pergantian lahan sebesar Rp2,5 juta per meter. Harga ini tidak masuk akal. “Bukan pihak PLN yang menentukan harga, namun tim independen yang menentukan harga jual lahan dan ganti rugi tanaman. Harganya telah ditetapkan oleh Tim Penaksir Harga Independen (Tim Appraisal) yang telah melakukan penilaian tanah, tanaman dan bangunan sesuai dengan profesionalisme yang dimiliki oleh Konsultan Appraisal,” papar Robert.
Dari kendala-kendala tersebut, pihaknya sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan warga di desa yang mematok harga tinggi. Namun pihaknya sudah meminta bantuan aparat polisi dan sudah melakukan MoU dengan TNI yang akan mengawal keamanan karena sudah menghalangi pembangunan jaringan listrik.
Di sisi lain, Manajer PLTU Pangkalansusu Amansyah Purba mengatakan, proyek telah mencapai 94 persen. “Pembangunan PLTU Pangkalansusu dengan biaya Rp2 triliun, yang seharusnya sudah beroperasi Juni lalu, kini mulai rampung dan siap uji coba operasi,” ujar Amansyah Purba.
Memasuki tahap akhir pembangunan PLN mengalami kendala masalah jaringan transmisi sebesar 275K-V, yang mengalami keterlambatan karena negosiasi pembebasan lahan hingga tower transmisi yang dicuri orang. Pembangunan PLTU itu dikerjakan oleh konsorsium tiga perusahaan besar yakni Guangdong Power Enginering untuk pengerjaan mechanical dan electrical, PT Nincec Multi imensi untuk pengerjaan sipil dan PT Bagus Karya untu pengerjaan supporting PLTU. (chi/jpnn/sam/rbb)
