JAKARTA- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan pekan depan akan mengumpulkan sejumlah gubernur dan bupati/walikota wilayah Sumatera di Medan. Di kota ini, Dahlan akan menjelaskan secara langsung proyek pembangunan transmisi 500 Kilo Volt (KV).
“Tanggal 7 April 2014 ini kita akan kumpul di Medan. Saya akan undang lagi gubernur dan bupati semuanya untuk saya jelaskan proyek ini,” ungkap Dahlan di Gedung BRI, Jakarta, Rabu (2/4). Dengan penjelasan itu Dahlan berharap proyek yang akan dibangun oleh BUMN Karya bersama PLN mendapat dukungan dari semua pihak. Termasuk bila nantinya mengalami kendala perizinan tanah.
Sejauh ini, mantan Dirut PLN itu optimistis proyek yang menelan dana sekitar Rp10 triliun itu bisa berjalan dengan baik. Dahlan juga menilai proyek transmisi ini akan banyak membawa keuntungan, baik bagi perusahaan pelat merah dan untuk masyatakat di Sumatera.
“Jangka waktu pembangunan dua tahun. Ini akan berjalan karena menjadi aksi korporasi dan keuntungan yang didapat perusahaan lebih besar, keuntungan buat negara juga besar,” terang mantan Ketua PWI itu.
Mengacu perencanaan (site plan), pembangunan proyek transmisi 500 kilo volt di Sumatera yang digarap oleh PLN bersama BUMN Karya akan dibagi dalam beberapa paket. Rencananya ada 12 paket yang akan dibagi. Hal ini dilakukan agar pengerjaan proyek transmisi segera rampung.
Kelak, paket 12 akan dibangun oleh PLN, paket 1 dan 2 dikerjakan oleh Wijaya Karya, paket 3 dan 10 oleh PT PP, paket 4 oleh Hutama Karya, paket 7, 8 dan 9 oleh Waskita. Selanjutnya paket 6 dan 11 akan digarap oleh Adhi Karya. Sedang paket 5 akan dikerjakan antara Hutama Karya atau Adhi Karya.
Total yang terlibat ada enam BUMN. Panjang totalnya ada seribu km, itu mulai dibangun dari Palembang-sampai Medan. Yang paling pendek itu 80 km, yang paling pajang 150 kilometer.
‘’Sumber dananya 70 persen dari perbankan BUMN dan 30 persen oleh masing-masing perusahaan yang terdiri atas BUMN Karya dan PLN,’’ kata Dahlan.
Sementara, untuk proses pembangunan akan dibentuk anak usaha baru, yang merupakan kerjasama dari perusahaan BUMN yang telah ditujuk untuk mengerjakan masing-masing paket dengan pemerintah provinsi di wilayah masing-masing.
Dahlan mengutus BUMN Karya untuk membantu PLN membangun transmisi dengan kapasitas 500 KV. Ke lima BUMN Konsorsium itu yakni PT Hutama Karya, PT Wijaya Karya, PT Waskita Karya, PT Adhi Karya, dan PT Pembangunan Perumahan (PP). Terobosan ini untuk membantu PLN yang diperkirakan tak akan mampu mengatasi kebutuhan listrik sendirian.
Dalam waktu bersamaan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan jajarannya untuk mengatasi masalah kekurangan pasokan listrik di Sumatera Utara (Sumut). Instruksi ini disampaikannya dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/4).
“Terkait Sumut, Bapak Presiden meminta di atas shortage yang ada, dengan sesegera mungkin menuntaskan hambatan-hambatan yang ada,” kata Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, saat memberikan keterangan pers usai rapat.
Menurut Hatta, ada beberapa upaya jangka pendek yang telah dirumuskan untuk mengatasi masalah ini. Pertama adalah mempercepat penyelesaian PLTU Nagan Raya dan Pangkalan Susu. Selain itu, saat ini tengah dikerjakan pemeliharaan dan penanganan gangguan di PLTU Belawan dan PLTU Labuhan Angin.
Pemerintah juga akan mengaktifkan pengoperasian sewa Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) MFO mulai dari bulan April sampai Juni. “Ini untuk jangka pendek untuk atasi ini,” papar Hatta.
Hatta menambahkan, ada usulan agar pasokan listrik dari PT Inalum ditingkatkan. Namun, usulan ini masih dikaji terlebih dahulu oleh Kementerian Perindustrian bersama pihak terkait.
“Excess power di PT Inalum, 90 MW ditambahkan menjadi 135 MW. Usulan ini tentu harus melalui pengkajian, karena Inalum membutuhkan standby power juga,” ujar menteri yang juga Ketua Umum PAN ini.
Sementara di tempat yang sama, Gubsu Gatot Pujo Nugroho mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk menindaklanjuti instruksi presiden. Menurutnya, usai pemilu legislatif, akan kembali digelar rapat koordinasi untuk mengatasi masalah defisit listrik di wilayah Sumut.
“Nanti setelah 9 April akan dikoordinasikan lagi. Tadi pak Presiden menargetkan dalam waktu dua bulan harus sudah teratasi,” ujarnya.
Direktur Utama PLN Nur Pamudji memastikan bahwa transmisi dari PLTU Pangkalan Susu ke Binjai sudah diatasi. Dikatakan, tanggal 4 April nanti sambungan tersebut sudah mulai dialiri arus listrik.
“Tapi arahnya dari Binjai ke Pangkalan Susu dulu, supaya bisa dites,” kata Pamudji kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/4).
Sebelumnya, pembangunan transmisi ini sempat terkendala masalah pembebasan tanah. Namun, PLN akhirnya berhasil menemukan kata sepakat dengan warga dan sudah menyelesaikan masalah tersebut.
Meski begitu, lanjutnya, pembangkit listrik ini baru bisa beroperasi secara penuh pada bulan Oktober mendatang. Pasalnya, PLTU yang terletak di Kabupaten Langkat ini masih harus melalui tahap uji coba selama enam bulan.“PLTU nya kan baru jadi, dites dulu, sampai peralatannya oke semua baru dinyalakan. Kalau semuanya lancar, testing lolos semua itu 6 bulan, jadi sekitar Oktober,” ujar Pamudji. (chi/dil/jpnn/val)
