31.8 C
Medan
Friday, December 6, 2024
spot_img

OJK Blokir 10.000 Rekening Judi Online, 14 di Sumut

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat memblokir 10.000 rekening yan terindikasi denan judi online. Sebanyak 14 rekening di antaranya di Sumatera Utara (Sumut).

Demikian disampaikan Kepala OJK Provinsi Sumut, Khoirul Muttaqien pada acara ‘Sinergi OJK dan Media Partner Membangun Perekonomian Sumut’, yang diselenggarakan OJK Sumut, di Marianna Resort Samosir, Senin (18/11) sore.

Acara ini berlangsung selama dua hari, yakni 18-19 Nopember 2024, dan dihadiri Yusri selaku Direktur Pengawasan PUJK, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Sumatera Utara. Yovvi Sukandar selaku Deputi Direktur Pengawasan PUJK, Edukasi, Pelindungan Konsumen OJK Provinsi Sumatera Utara dan Togi Hendrik Siagian selaku Pengawas Senior Deputi Direktur Pengawasan LJK 1 OJK Provinsi Sumatera Utara. Pesertanya wartawan ekonomi yang sehari-hari meliput di Kantor OJK Provinsi Sumut.

Muttaqien mengatakan, akhir-akhir ini ada penekanan aktivitas judi online. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bilang ada penurunan aktivitas judi online.

“OJK kerja sama dengan instansi terkait untuk menekan aktivitas ini. Namun kewenangan OJK terbatas dan hanya bisa memblokir saat ini mencapai 10.000 rekening secara nasional. “Di antaranya 14 rekening dari Sumut,” tegasnya.

Ia menyebutkan, sasaran judi online dan pinjaman online (Pinjol) ilegal itu saat ini anak-anak SMA. Bahkan sudah merambah ke daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).

“Jadi di mana dapat akses internet mereka bisa melakukan aktivitas tersebut. Inilah daerah paling rawan seperti di Nias. Mereka top up pakai jasa pembayaran dompet digital (e-wallet) seperti DANA, LinkAja, Gopay, OVO dan sebagainya. Walaupun mereka tidak mempunyai rekening di bank, namun ada e-wallet,” katanya.

Oleh karena itu, sambungnya, OJK pada Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Oktober 2024 sasarannya perbanyak literasi dan edukasi ke anak-anak SMA, seperti di Nias.

Muttaqien menyebutkan, Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang disahkan pada 12 Januari 2023, menambah banyaknya tugas OJK dalam rangka penguatan literasi, inklusi dan perlindungan konsumen.

Selain UU P2SK, terang Muttaqien, OJK juga merespon Presiden baru dengan sekira 50 Kementerian ditambah Kepala Daerah yang baru. Jadi bagaimana kondisi perekonomian daerah yang dibayangi kondisi ekonomi global. “Ke depan kami akan terus berkoordinasi dengan mitra,” katanya.

Ia mengapresiasi wartawan Sumut yang termasuk pemberitaan terbanyak se Indonesia untuk kreativitas dan produktivitas.

Sementara itu, Yovvi Sukandar selaku Deputi Direktur Pengawasan PUJK, Edukasi, Pelindungan Konsumen OJK Provinsi Sumut mengaskan untuk tidak menyebarkan data pribadi kepada pihak lain, terkhusus pada orang yang tak dikenal. Hal ini disebabkan banyaknya modus penipuan yang sudah banyak memakan korban.

Saat ini, sebutnya, OJK terus sosialisasi dalam menghadapi banyak nya modus penipuan yang terjadi pada masyarakat luas. “Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk sangat ekstra hati-hati dalam memberikan data diri pribadi, terutama seperti NIK, KTP, foto wajah, apalagi kalau misalnya sudah diminta untuk merekam, memberikan foto wajah dan sebagainya,” ujarnya.

Adapun, tuturnya, penipuan yang dilakukan bermacam-macam seperti pinjaman online maupun judi online. Dan ini pihak OJK bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mencegah hal ini terjadi. “Banyak konsumen tidak mengetahui bahwa data mereka digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” sebutnya.

Dalam hal ini, Yovvi menegaskan bahwa OJK telah mengatur keamanan dan kerahasiaan data konsumen dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023. Salah satu contoh penipuan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab adalah dengan mendekati salah satu remaja di beberapa pusat perbelanjaan, berpura pura memberikan dompet digital untuk mendapatkan data pribadi si remaja tersebut.

“Disini remaja ini tidak sadar dengan memberikan data seperti nama pribadi, tanggal lahir sampai nama ibu kandung, alhasil hal ini menjadi sasaran empuk bagi pelaku,” imbuhnya.

Yovvi mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk ekstra hati-hati dalam membagikan informasi data diri pribadi. Semoga semua terlindungi dengan edukasi dan juga pemahaman yang lebih baik.

“Untuk mengetahui data kita masih aman atau tidak, bisa kita akses www.periksadata.com di sini kita ketik email kita, nanti akan ada jawaban terkait sudah diakses atau belum oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya. (dwi/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat memblokir 10.000 rekening yan terindikasi denan judi online. Sebanyak 14 rekening di antaranya di Sumatera Utara (Sumut).

Demikian disampaikan Kepala OJK Provinsi Sumut, Khoirul Muttaqien pada acara ‘Sinergi OJK dan Media Partner Membangun Perekonomian Sumut’, yang diselenggarakan OJK Sumut, di Marianna Resort Samosir, Senin (18/11) sore.

Acara ini berlangsung selama dua hari, yakni 18-19 Nopember 2024, dan dihadiri Yusri selaku Direktur Pengawasan PUJK, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Sumatera Utara. Yovvi Sukandar selaku Deputi Direktur Pengawasan PUJK, Edukasi, Pelindungan Konsumen OJK Provinsi Sumatera Utara dan Togi Hendrik Siagian selaku Pengawas Senior Deputi Direktur Pengawasan LJK 1 OJK Provinsi Sumatera Utara. Pesertanya wartawan ekonomi yang sehari-hari meliput di Kantor OJK Provinsi Sumut.

Muttaqien mengatakan, akhir-akhir ini ada penekanan aktivitas judi online. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bilang ada penurunan aktivitas judi online.

“OJK kerja sama dengan instansi terkait untuk menekan aktivitas ini. Namun kewenangan OJK terbatas dan hanya bisa memblokir saat ini mencapai 10.000 rekening secara nasional. “Di antaranya 14 rekening dari Sumut,” tegasnya.

Ia menyebutkan, sasaran judi online dan pinjaman online (Pinjol) ilegal itu saat ini anak-anak SMA. Bahkan sudah merambah ke daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).

“Jadi di mana dapat akses internet mereka bisa melakukan aktivitas tersebut. Inilah daerah paling rawan seperti di Nias. Mereka top up pakai jasa pembayaran dompet digital (e-wallet) seperti DANA, LinkAja, Gopay, OVO dan sebagainya. Walaupun mereka tidak mempunyai rekening di bank, namun ada e-wallet,” katanya.

Oleh karena itu, sambungnya, OJK pada Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Oktober 2024 sasarannya perbanyak literasi dan edukasi ke anak-anak SMA, seperti di Nias.

Muttaqien menyebutkan, Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang disahkan pada 12 Januari 2023, menambah banyaknya tugas OJK dalam rangka penguatan literasi, inklusi dan perlindungan konsumen.

Selain UU P2SK, terang Muttaqien, OJK juga merespon Presiden baru dengan sekira 50 Kementerian ditambah Kepala Daerah yang baru. Jadi bagaimana kondisi perekonomian daerah yang dibayangi kondisi ekonomi global. “Ke depan kami akan terus berkoordinasi dengan mitra,” katanya.

Ia mengapresiasi wartawan Sumut yang termasuk pemberitaan terbanyak se Indonesia untuk kreativitas dan produktivitas.

Sementara itu, Yovvi Sukandar selaku Deputi Direktur Pengawasan PUJK, Edukasi, Pelindungan Konsumen OJK Provinsi Sumut mengaskan untuk tidak menyebarkan data pribadi kepada pihak lain, terkhusus pada orang yang tak dikenal. Hal ini disebabkan banyaknya modus penipuan yang sudah banyak memakan korban.

Saat ini, sebutnya, OJK terus sosialisasi dalam menghadapi banyak nya modus penipuan yang terjadi pada masyarakat luas. “Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk sangat ekstra hati-hati dalam memberikan data diri pribadi, terutama seperti NIK, KTP, foto wajah, apalagi kalau misalnya sudah diminta untuk merekam, memberikan foto wajah dan sebagainya,” ujarnya.

Adapun, tuturnya, penipuan yang dilakukan bermacam-macam seperti pinjaman online maupun judi online. Dan ini pihak OJK bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mencegah hal ini terjadi. “Banyak konsumen tidak mengetahui bahwa data mereka digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” sebutnya.

Dalam hal ini, Yovvi menegaskan bahwa OJK telah mengatur keamanan dan kerahasiaan data konsumen dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023. Salah satu contoh penipuan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab adalah dengan mendekati salah satu remaja di beberapa pusat perbelanjaan, berpura pura memberikan dompet digital untuk mendapatkan data pribadi si remaja tersebut.

“Disini remaja ini tidak sadar dengan memberikan data seperti nama pribadi, tanggal lahir sampai nama ibu kandung, alhasil hal ini menjadi sasaran empuk bagi pelaku,” imbuhnya.

Yovvi mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk ekstra hati-hati dalam membagikan informasi data diri pribadi. Semoga semua terlindungi dengan edukasi dan juga pemahaman yang lebih baik.

“Untuk mengetahui data kita masih aman atau tidak, bisa kita akses www.periksadata.com di sini kita ketik email kita, nanti akan ada jawaban terkait sudah diakses atau belum oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya. (dwi/han)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/