Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mempersilakan jajaran menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II, untuk mundur dari jabatannya, jika ingin fokus mengurus masalah politik.
JAKARTA – Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG), Fadjroel Rachman mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Panglima Tertinggi TNI untuk melakukan langkah nyata demi menjaga netralitas tentara di pemilu presiden. Fadjroel menegaskan, jangan sampai kesan yang muncul justru SBY membiarkan TNI berpihak pada salah satu calon presiden (capres) berlatar belakang tentara.
Hal itu disampaikan Fadjroel menanggapi pemberitaan tentang adanya anggota bintara pembina desa (Babinsa) TNI di Jakarta Pusat yang menggiring pemilih agar memilih salah satu pasangan calon presiden dengan pura-pura mendata warga. Belakangan laporan serupa muncul dari Gunung Kidul di Yogyakarta dan Jawa Barat.
“SBY sebaiknya mengingatkan mereka netral terhadap siapapun. Artinya ditekankan bukan hanya yang berlatar belakang tentara yang berhak memimpin negeri ini, kalangan sipil juga berhak,” kata Fadjroel saat dihubungi di Jakarta, Jumat (6/6).
Lebih lanjut tokoh yang dikenal sebagai penentang Orde Baru itu menyodorkan analisanya tentang adanya temuan Babinsa TNI menggiring warga. Pertama, hal itu memang terstruktur sehingga tidak hanya terjadi di Jakarta Pusat saja, tetapi juga di daerah lain.
Analisa kedua yang disodorkan Fadjroel adalah tindakan sporadis oleh oknum komandan satuan tentara di lapangan yang bermain karena orderan dari pihak tertentu. Karena order itu maka komandan satuan di lapangan mengerahkan Babinsa.
Hanya saja Fadjroel meragukan kemungkinan yang kedua. Sebab, Babinsa yang dilaporkan itu disebut berpihak ke kubu salah satu capres berlatar belakang militer. “Kenapa tidak ke capres satunya? Kenapa ke yang berlatar militer?” ucapnya.(ara/jpnn)
Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mempersilakan jajaran menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II, untuk mundur dari jabatannya, jika ingin fokus mengurus masalah politik.
JAKARTA – Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG), Fadjroel Rachman mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Panglima Tertinggi TNI untuk melakukan langkah nyata demi menjaga netralitas tentara di pemilu presiden. Fadjroel menegaskan, jangan sampai kesan yang muncul justru SBY membiarkan TNI berpihak pada salah satu calon presiden (capres) berlatar belakang tentara.
Hal itu disampaikan Fadjroel menanggapi pemberitaan tentang adanya anggota bintara pembina desa (Babinsa) TNI di Jakarta Pusat yang menggiring pemilih agar memilih salah satu pasangan calon presiden dengan pura-pura mendata warga. Belakangan laporan serupa muncul dari Gunung Kidul di Yogyakarta dan Jawa Barat.
“SBY sebaiknya mengingatkan mereka netral terhadap siapapun. Artinya ditekankan bukan hanya yang berlatar belakang tentara yang berhak memimpin negeri ini, kalangan sipil juga berhak,” kata Fadjroel saat dihubungi di Jakarta, Jumat (6/6).
Lebih lanjut tokoh yang dikenal sebagai penentang Orde Baru itu menyodorkan analisanya tentang adanya temuan Babinsa TNI menggiring warga. Pertama, hal itu memang terstruktur sehingga tidak hanya terjadi di Jakarta Pusat saja, tetapi juga di daerah lain.
Analisa kedua yang disodorkan Fadjroel adalah tindakan sporadis oleh oknum komandan satuan tentara di lapangan yang bermain karena orderan dari pihak tertentu. Karena order itu maka komandan satuan di lapangan mengerahkan Babinsa.
Hanya saja Fadjroel meragukan kemungkinan yang kedua. Sebab, Babinsa yang dilaporkan itu disebut berpihak ke kubu salah satu capres berlatar belakang militer. “Kenapa tidak ke capres satunya? Kenapa ke yang berlatar militer?” ucapnya.(ara/jpnn)
