JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Republik Indonesia ketujuh membuat peta perpolitikan bergejolak, Rabu (23/7). Sejumlah partai politik yang awalnya mendukung pasangan Prabowo Subianto -Hatta Rajasa mulai ancang-ancang banting setir dan bergabung dengan Pemerintahan Presiden RI terpilih, Joko Widodo. Begitu pula yang terjadi dengan Partai Demokrat.
Indikasi merapatnya partai berlambang mercy besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut diungkapkan oleh Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin saat dijumpai usai melakukan penandatangan nota kesepahaman dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Kantor KemenkumHAM, Jakarta Rabu (23/7) kemarin.
“Saya kira Demokrat selalu siap menyesuaikan diri manakala untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat untuk menyumbang pikiran dan tenaga,” katanya menjawab pertanyaan wartawan perihal posisi Demokrat kelak.
Amir menegaskan, Demokrat tidak hanya siap bergabung dalam tataran pemerintahan, melainkan juga siap diajak memperkuat koalisi partai yang mengusung Jokowi di parlemen nanti. Demokrat, sambung dia, bisa menjadi faktor penyeimbang di parlemen apabila memang bergabung dalam koalisi Jokowi di parlemen. “Saya kira itu juga tugas mulia yang sangat siap untuk Demokrat jalani,” papar dia.
Lebih lanjut, Amir mengungkapkan banyak kader Demokrat yang tertarik untuk bergabung dengan kubu Joko Widodo baik dalam legislatif maupun dalam pemerintahan. Namun keputusan resmi bergabung tidaknya Demokrat dengan Jokowi sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Partai Demokrat, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Segala sesuatu biasanya ketua umum. Bagaimana arah dari ketua umum, itulah yang wajib kita ikuti. Walaupun beliau bertanya juga kepada kami tapi beliaulah yang menjadi penjuru daripada apa yang kami lakukan,” kata Amir.
Saat disinggung perihal harapannya terhadap pemerintahan Jokowi kelak terkait pembenahan dalam bidang hukum dan HAM, Amir enggan menggurui. Pihaknya berkeyakinan Jokowi lebih tahu perihal tersebut.
“Saya kita tidak perlu lagi diajar beliau sudah tahu, lebih tahu lah. Kerjakan saja apa yg saya kerjakan, sebaik yg saya mampu sampai di akhir masa jabatan saya,” pungkasnya mengakhiri sesi tanya jawab.
Sedangkan kemungkinan bakal bergabungnya gerbong Partai Golkar diisyarat langsung oleh wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla.
Dalam sambutannya di depan acara harlah PKB kemarin, JK sempat menyinggung tentang esensi keberadaan sebuah partai. Menurut dia, tidak ada partai yang dibangun untuk menjadi oposisi. “Oposisi itu kecelakaan saja, iya benar itu,” kata JK.
Termasuk, dia menyinggung, Partai Golkar yang sempat pernah dipimpinnya. “(Golkar) Biasanya sih nanti gabung,” kata mantan ketua umum DPP Partai Golkar tersebut. Selain Partai Demokrat dan Golkar, beberapa petinggi PPP sempat menunjukkan keinginan masuk ke koalisi.
Terkait kompisisi kabinet, hingga kemarin pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla masih belum mau mengungkap gambaran bangunan pemerintahan dan kabinet mereka nantinya. Baik, Jokowi maupun JK kompak mengungkapkan kalau proses politik lanjutan pasca pilpres kini masih sedang dijalankan.
“Itu nanti itu, masih ada waktu, kami akan bahas dulu,” kata Jokowi di sela kehadirannya di acara peringatan Harlah ke-16 PKB, di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta, kemarin.
Menurut dia, bentuk kabinet maupun elemen mana saja yang akan mengisinya belum bisa disampaikan karena masih sedang digodok. “Ini semua sedang disiapkan untuk nanti ketika Oktober (pelantikan, Red) sudah siap,” imbuh Jokowi.
Senada, di acara yang sama, JK juga belum mau membuka lebih lanjut gambaran kabinet yang akan dibentuk. “Belum, belum, itu belum,” elaknya.
Hingga saat ini, partai pengusung dan pendukung Jokowi-JK sementara masih terdiri dari empat partai di parlemen, plus satu partai nonparlemen. Mereka adalah PDIP, Partai Nasdem, PKB, Partai Hanura, dan PKPI.(sar/dyn/dil/mia/bay/jpnn/tom)
