JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden terpilih Joko Widodo bergerak cepat usai ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu presiden. Jokowi memutuskan untuk tidak menunggu sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di MK untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta.
Rencananya, setelah lebaran Jokowi akan mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan gubernur DKI Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri untuk fokus mempersiapkan pemerintahan setelah dilantik 20 Oktober mendatang.
“Saya tidak akan mengajukan cuti tambahan, nanti setelah lebaran pokoknya (mengajukan pengunduran diri),” ujar Jokowi merespon pertanyaan wartawan tentang rencana pengunduran diri atau akan mengambil cuti tambahan.
Jokowi mengatakan, keputusannya untuk mengundurkan diri tanpa menunggu penetapan hasil gugatan sengketa pemilu presiden di MK dilakukan agar Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama memiliki kewenangan yang lebih besar untuk melakukan eksekusi. Pasalnya, saat ini Ahok hanya memiliki kewenangan yang sangat terbatas sebagai pelaksana tugas gubernur DKI Jakarta.
Jokowi mencontohkan, sebagai pelaksana tugas, Ahok tidak dapat menandatangani hasil rapat paripurna DPRD DKI Jakarta yang membahas sejumlah rancangan peraturan daerah. Karena itu, dia harus aktif bekerja sebagai gubernur sehari setelah ditetapkan KPU sebagai presiden terpilih.
Selain itu, sebagai pelaksana tugas Ahok juga tidak bisa mengambil kebijakan strategis seperti melakukan mutasi dan promosi sejumlah kepala unit pelaksana teknis yang dinilai tidak mampu bekerja. “Makanya saya minta beliau (Jokowi) tak mengambil cuti lagi,” imbuh Ahok di tempat yang sama.
Setelah mundur, Jokowi bakal mulai menyiapkan menteri-menteri anggota kabinetnya dan mendetilkan rencana perampingan postur kabinet. Untuk itu, Jokowi bakal membentuk kantor transisi yang akan menangani seluruh masalah terkait dengan postur kabinet dan program prioritas.
“Tim baru menyiapkan (postur kabinet). Kita akan melihat persoalan dan siapa yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Personel siapa saja, kalau sudah final baru ke saya,” katanya.
Jokowi juga menyambut baik tawaran Presiden SBY untuk bersama-sama membahas RAPBN 2015. Rencananya, Agustus mendatang pemerintah akan mengajukan RAPBN 2015 ke DPR. Karena Jokowi-JK memiliki janji kampanye dan program prioritas yang harus diselesaikan tahun depan, RAPBN 2015 yang diajukan ke DPR harus disesuaikan dengan program-program Jokowi-JK.
Jokowi membantah pemberitaan yang menyatakan dia akan memberi kuota 20 persen kursi menteri pada partai pendukungnya. Meski mengakui ada menteri dari kalangan parpol, namun prioritas utamanya adalah profesionalisme.
“Saya akan berbicara dengan Pak Jusuf Kalla setelah lebaran. Yang banyak adalah kalangan profesional. Saat ini baru perencanaan detil, masih ada waktu sekitar dua setengah bulan lagi,” kata Jokowi. (fai/riz)
