LONDON, SUMUTPOS.CO – Sebuah jajak pendapat yang diadakan oleh Economist Intelligence Unit menunjukkan bahwa Melbourne adalah kota paling layak dihuni. Namun, jajak pendapat ini juga menunjukkan bahwa gejolak di Ukraina dan Timur Tengah mendorong peringkat beberapa kota jatuh.
Wina, Vancouver dan Toronto menduduki peringkat kedua, ketiga dan keempat di dalam daftar 140 negara yang diumumkan pada hari Selasa (19/8). Peringkat terendah diduduki oleh Damaskus, ibukota Suriah yang tengah dilanda perang, dan di atasnya adalah Dhaka di Bangladesh, Port Moresby di Papua Nugini dan Lagos, Nigeria.
Survei The Economist juga menyertakan daftar kota-kota yang tingkat kenyamanan untuk ditinggalinya menurun dalam lima tahun terakhir.
Damaskus sekali lagi disebut sebagai kota terburuk, dengan catatan penurunan 28 persen dalam lima tahun terakhir, tapi kota-kota lain yang ada di daftar termasuk kota-kota Rusia, St. Petersburg dan Moskow, keduanya menurun sebanyak 3,3 persen, Sofia turun sebanyak 3,5 persen dan Athena turun sebanyak 3,7 persen.
Kyiv, ibukota Ukraina di mana pemberontak Rusia memerangi pasukan Ukraina di bagian timur negara tersebut, turun 17,8 persen, menurut survei tersebut dan berada di urutan 124 dari 140.
“Peringkat tersebut…menunjukkan bahwa sejak 2009 tingkat kenyamanan untuk ditinggali rata-rata di seluruh dunia telah turun sebanyak 0,7 persen dipimpin oleh penurunan sebesar 1,3 persen di angka untuk stabilitas dan keamanan,” kata EIU dalam sebuah pernyataan.
“Walaupun tampaknya kecil, angka ini menunjukkan bahwa lebih dari 50 kota yang disurvei mengalami penurunan dalam tingkat kenyamanan untuk ditinggali selama lima tahun terakhir.
“Konflik baru-baru ini di Ukraina dan Timur Tengah menggarisbawahi dampak berkelanjutan dari satu dekade peristiwa-peristiwa destabilisasi mulai dari perang di Irak sampai Intifada Palestina dan pergolakan di Arab,” tambahnya.
Survei EIU menilai tingkat layak huni kota-kota berdasarkan beberapa faktor kunci, termasuk stabilitas dan kualitas layanan kesehatan, budaya, lingkungan, pendidikan dan infrastruktur. (VOA)