26 C
Medan
Friday, November 22, 2024
spot_img

Pemecatan SDA Direncanakan di Rutan

Suryadharma Ali
Suryadharma Ali

BOGOR, SUMUTPOS.CO- Kekuatan politik Bupati Bogor Rachmat Yasin (RY) ternyata tak surut. Meski berada di balik jeruji besi Rutan Kebon Waru Bandung, Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat nonaktif ini rupanya menjadi salah satu sutradara, dalam drama pemecatan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA).

Kabar tersebut dikuatkan dengan aktivitas sejumlah petinggi PPP yang bolak-balik, keluar-masuk Rumah Tahanan (Rutan) Kebonwaru Bandung, sepekan kemarin. Sumber Radar Bogor menyebut, petinggi partai berlambang Kakbah diketahui melakukan rapat tertutupn
dengan RY di dalam rutan.

Selasa (9/9) pagi, RY diketahui menerima Pengurus Dewan Pimpinan Pusat PPP, di antaranya Sekretaris Jenderal DPP PPP Romahurmuziy, serta Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP PPP Emron Pangkapi. “Pertemuan diadakan di ruang pertemuan Rutan Kebonwaru, hadir sekitar 25 orang,” ujar sumber yang enggan dikorankan.

Menurut sumber tersebut, ke-25 orang tamu itu terdiri dari pengurus DPP, pengurus DPW Jabar dan anggota DPRD Kota dan Kabupaten Bogor dari PPP. “Di antaranya ada Ketua DPC PPP Kota Bogor Andi Surya dan Zaenul Mutaqin,” ucapnya.

Dalam kunjungan itu, Plt Ketua Umum DPP PPP Emron Pangkapi menggunakan baju krem dan duduk berdampingan dengan RY, dan Sekjen DPP PPP Romahurmuziy. Rommy -sapaan Romahurmuziy- duduk di sebelah kanan RY, menggunakan kemeja berlengan pendek. “Dalam obrolan mereka, lebih membahas persoalan partai,” ungkap sumber tersebut.

Usai mengunjungi RY, Selasa (9/9) malam, Rommy langsung mengeluarkan surat pemecatan terhadap Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Kepada wartawan, Rommy mengaku surat keputusan itu dibuat melalui rapat harian DPP PPP yang digelar di Jakarta.

“Rapat harian DPP tanggal 9 September 2014 memutuskan untuk memberhentikan Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum DPP PPP karena melanggar ART (anggaran rumah tangga),” kata Rommy, membacakan hasil rapat, di Sekretariat PPP, di bilangan Diponegoro, Jakarta, Rabu (10/9).

Rommy beralasan, status tersangka kasus korupsi yang kini disandang Suryadharma Ali, membuat mantan Kemenag itu tidak layak memimpin sebuah partai. Selain itu, status tersangka Suryadharma Ali juga dinilai juga mengakibatkan nama baik PPP tercoreng. Bahkan Rommy menyebut SDA telah menjatuhkan kehormatan PPP secara nasional. “Karenanya, perlu diambil tindakan yang bersifat sangat segera untuk memutus keterkaitan organisasional,” ucap Rommy.

Lebih lanjut Rommy mengatakan, pemecatan Suryadharma Ali didukung oleh 21 DPW PPP. Sejumlah sesepuh dan senior partai juga telah mengimbau agar SDA segera mundur. Untuk sementara ini, menurut Rommy, tugas ketua umum dibebankan kepada Wakil Ketua, Emron Pangkapi yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (plt). Rencananya, Emron akan didaulat menjadi ketua umum definitif dalam Mukernas PPP yang akan digelar pertengahan bulan ini. “Mukernas PPP akan dilaksanakan 15 hari sejak tanggal ini,” tutupnya.

Peran Rachmat Yasin untuk menentukan nasib Partai Kakbah tak sampai di situ. Kamis (11/9) RY kembali dikunjungi puluhan petinggi PPP di Rutan Kebonwaru Bandung. Kamis itu, giliran 20 Ketua DPW PPP se-Indonesia yang mengadakan rapat dengan RY, di antaranya Ketua DPW PPP Sumatera Utara Fadly Nurzal.

“Dalam pertemuan itu, mereka lagi-lagi melakukan rapat dengan RY,” tukas sumber tersebut. Tak hanya itu, banyak agenda rutin partai yang gagal terselenggara sejak RY menyandang status tersangka korupsi.

Dikonfirmasi soal ini, kuasa hukum RY, Sugeng Teguh Santoso enggan berkomentar. “Waduh, soal politik saya tidak tahu apa-apa,” singkatnya. Sementara, mantan Juru Bicara RY, David Rizar Nugroho membenarkan adanya rangkaian kunjungan politik tersebut. “Saya dengar begitu. Tapi saya tidak ada di situ,” cetusnya.

Sedangkan, Ketua DPC PPP Kota Bogor, Andi Surya Wijaya berkilah bahwa kunjungan para kolega RY itu hanya silaturahmi. Tidak ada agenda politik apa pun. Soal pemecatan ketumnya, Andi juga memilih berstatemen landai. “Soal pemecatan SDA itu sudah direncanakan sebelumnya, bukan di situ (Kebon Waru,red). Dalam hal pemecatan SDA, kami PPP Kota Bogor masih menunggu muktamar,” paparnya.

Di sisi lain, kubu Suryadharma Ali kembali melawan pemecatan. Mirip dengan perseteruan jilid pertama, konflik panas di internal PPP menemui babak kedua yang juga diwarnai aksi balas pecat-memecat. Merasa masih sah sebagai Ketua Umum DPP PPP, Suryadharma Ali (SDA) kemarin (12/9) balik memecat sejumlah pengurus DPP yang memberhentikannya.

SDA bahkan tidak hanya mencopot jabatan sejumlah pengurus, namun juga memberhentikan tiga nama dari keanggotaan PPP. Masing-masing Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi, Suharso Monoarfa dan Sekretaris Jenderal PPP, Romahurmuziy.

Sementara nama-nama yang hanya dicopot dari jabatan pengurus DPP masing-masing Wakil Ketua Umum Lukman Hakim Saifuddin. Kemudian Ketua DPP Ermalena Muslim, Reni Marlinawati, Aunur Rofik, Rusli Effendi, Yuroni Yazid dan Hizbiyah Rohim. Nama Wakil Sekjen yang kut dicopot masing-masing Joko Purwanto, Dini Mentari, Siti Nurmila Muslih dan Maryam Thawil. Bendahara umum Mahmud Yunus juga ikut dicopot sebagaimana dimuat dalam surat keputusan bernomor 1358/KPTS/DPP/P/IX/201.

Dalam konferensi pers, SDA mengklaim keputusan diambil karena nama-nama tersebut dinilai nyata-nyata tidak menaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. “Upaya mereka lewat rapat harian memecat saya, inkonstitusional dan makar. Karena saya dipilih lewat mukhtamar. Jangan seenaknya menerjemahkan AD/ART untuk kepentingan pribadi,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung DPP PPP, Jakarta, kemarin.

Menurut SDA, setelah dikeluarkan surat keputusan tersebut, maka selanjutnya nama-nama tersebut tidak lagi berhak dengan dalih apapun mengatasnamakan PPP.

Lalu bagaimana dengan sikap PPP di Bogor? Wakil Ketua Harian PPP Kabupaten Bogor Yuyud Wahyudin menyatakan jika pihaknya tidak mau terlalu jauh menyikapi pemecatan SDA. Namun demikian, secara pribadi ia tetap menilai pemecatan harus sesuai dengan proses pembuktian dan prosedural.  “Intinya daerah akan fatsun pada pusat,” kata dia.

Seperti diketahui, pada tanggal 20 April 2014 silam, Suryadharma sempat dipecat. Namun, pemecatan tersebut sifatnya hanya sementara. Selang beberapa hari kemudian, kedua kubu melakukan islah dan SDA pun dikembalikan ke jabatannya semula.(ind/jpnn/c)

Suryadharma Ali
Suryadharma Ali

BOGOR, SUMUTPOS.CO- Kekuatan politik Bupati Bogor Rachmat Yasin (RY) ternyata tak surut. Meski berada di balik jeruji besi Rutan Kebon Waru Bandung, Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat nonaktif ini rupanya menjadi salah satu sutradara, dalam drama pemecatan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA).

Kabar tersebut dikuatkan dengan aktivitas sejumlah petinggi PPP yang bolak-balik, keluar-masuk Rumah Tahanan (Rutan) Kebonwaru Bandung, sepekan kemarin. Sumber Radar Bogor menyebut, petinggi partai berlambang Kakbah diketahui melakukan rapat tertutupn
dengan RY di dalam rutan.

Selasa (9/9) pagi, RY diketahui menerima Pengurus Dewan Pimpinan Pusat PPP, di antaranya Sekretaris Jenderal DPP PPP Romahurmuziy, serta Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP PPP Emron Pangkapi. “Pertemuan diadakan di ruang pertemuan Rutan Kebonwaru, hadir sekitar 25 orang,” ujar sumber yang enggan dikorankan.

Menurut sumber tersebut, ke-25 orang tamu itu terdiri dari pengurus DPP, pengurus DPW Jabar dan anggota DPRD Kota dan Kabupaten Bogor dari PPP. “Di antaranya ada Ketua DPC PPP Kota Bogor Andi Surya dan Zaenul Mutaqin,” ucapnya.

Dalam kunjungan itu, Plt Ketua Umum DPP PPP Emron Pangkapi menggunakan baju krem dan duduk berdampingan dengan RY, dan Sekjen DPP PPP Romahurmuziy. Rommy -sapaan Romahurmuziy- duduk di sebelah kanan RY, menggunakan kemeja berlengan pendek. “Dalam obrolan mereka, lebih membahas persoalan partai,” ungkap sumber tersebut.

Usai mengunjungi RY, Selasa (9/9) malam, Rommy langsung mengeluarkan surat pemecatan terhadap Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Kepada wartawan, Rommy mengaku surat keputusan itu dibuat melalui rapat harian DPP PPP yang digelar di Jakarta.

“Rapat harian DPP tanggal 9 September 2014 memutuskan untuk memberhentikan Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum DPP PPP karena melanggar ART (anggaran rumah tangga),” kata Rommy, membacakan hasil rapat, di Sekretariat PPP, di bilangan Diponegoro, Jakarta, Rabu (10/9).

Rommy beralasan, status tersangka kasus korupsi yang kini disandang Suryadharma Ali, membuat mantan Kemenag itu tidak layak memimpin sebuah partai. Selain itu, status tersangka Suryadharma Ali juga dinilai juga mengakibatkan nama baik PPP tercoreng. Bahkan Rommy menyebut SDA telah menjatuhkan kehormatan PPP secara nasional. “Karenanya, perlu diambil tindakan yang bersifat sangat segera untuk memutus keterkaitan organisasional,” ucap Rommy.

Lebih lanjut Rommy mengatakan, pemecatan Suryadharma Ali didukung oleh 21 DPW PPP. Sejumlah sesepuh dan senior partai juga telah mengimbau agar SDA segera mundur. Untuk sementara ini, menurut Rommy, tugas ketua umum dibebankan kepada Wakil Ketua, Emron Pangkapi yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (plt). Rencananya, Emron akan didaulat menjadi ketua umum definitif dalam Mukernas PPP yang akan digelar pertengahan bulan ini. “Mukernas PPP akan dilaksanakan 15 hari sejak tanggal ini,” tutupnya.

Peran Rachmat Yasin untuk menentukan nasib Partai Kakbah tak sampai di situ. Kamis (11/9) RY kembali dikunjungi puluhan petinggi PPP di Rutan Kebonwaru Bandung. Kamis itu, giliran 20 Ketua DPW PPP se-Indonesia yang mengadakan rapat dengan RY, di antaranya Ketua DPW PPP Sumatera Utara Fadly Nurzal.

“Dalam pertemuan itu, mereka lagi-lagi melakukan rapat dengan RY,” tukas sumber tersebut. Tak hanya itu, banyak agenda rutin partai yang gagal terselenggara sejak RY menyandang status tersangka korupsi.

Dikonfirmasi soal ini, kuasa hukum RY, Sugeng Teguh Santoso enggan berkomentar. “Waduh, soal politik saya tidak tahu apa-apa,” singkatnya. Sementara, mantan Juru Bicara RY, David Rizar Nugroho membenarkan adanya rangkaian kunjungan politik tersebut. “Saya dengar begitu. Tapi saya tidak ada di situ,” cetusnya.

Sedangkan, Ketua DPC PPP Kota Bogor, Andi Surya Wijaya berkilah bahwa kunjungan para kolega RY itu hanya silaturahmi. Tidak ada agenda politik apa pun. Soal pemecatan ketumnya, Andi juga memilih berstatemen landai. “Soal pemecatan SDA itu sudah direncanakan sebelumnya, bukan di situ (Kebon Waru,red). Dalam hal pemecatan SDA, kami PPP Kota Bogor masih menunggu muktamar,” paparnya.

Di sisi lain, kubu Suryadharma Ali kembali melawan pemecatan. Mirip dengan perseteruan jilid pertama, konflik panas di internal PPP menemui babak kedua yang juga diwarnai aksi balas pecat-memecat. Merasa masih sah sebagai Ketua Umum DPP PPP, Suryadharma Ali (SDA) kemarin (12/9) balik memecat sejumlah pengurus DPP yang memberhentikannya.

SDA bahkan tidak hanya mencopot jabatan sejumlah pengurus, namun juga memberhentikan tiga nama dari keanggotaan PPP. Masing-masing Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi, Suharso Monoarfa dan Sekretaris Jenderal PPP, Romahurmuziy.

Sementara nama-nama yang hanya dicopot dari jabatan pengurus DPP masing-masing Wakil Ketua Umum Lukman Hakim Saifuddin. Kemudian Ketua DPP Ermalena Muslim, Reni Marlinawati, Aunur Rofik, Rusli Effendi, Yuroni Yazid dan Hizbiyah Rohim. Nama Wakil Sekjen yang kut dicopot masing-masing Joko Purwanto, Dini Mentari, Siti Nurmila Muslih dan Maryam Thawil. Bendahara umum Mahmud Yunus juga ikut dicopot sebagaimana dimuat dalam surat keputusan bernomor 1358/KPTS/DPP/P/IX/201.

Dalam konferensi pers, SDA mengklaim keputusan diambil karena nama-nama tersebut dinilai nyata-nyata tidak menaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. “Upaya mereka lewat rapat harian memecat saya, inkonstitusional dan makar. Karena saya dipilih lewat mukhtamar. Jangan seenaknya menerjemahkan AD/ART untuk kepentingan pribadi,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung DPP PPP, Jakarta, kemarin.

Menurut SDA, setelah dikeluarkan surat keputusan tersebut, maka selanjutnya nama-nama tersebut tidak lagi berhak dengan dalih apapun mengatasnamakan PPP.

Lalu bagaimana dengan sikap PPP di Bogor? Wakil Ketua Harian PPP Kabupaten Bogor Yuyud Wahyudin menyatakan jika pihaknya tidak mau terlalu jauh menyikapi pemecatan SDA. Namun demikian, secara pribadi ia tetap menilai pemecatan harus sesuai dengan proses pembuktian dan prosedural.  “Intinya daerah akan fatsun pada pusat,” kata dia.

Seperti diketahui, pada tanggal 20 April 2014 silam, Suryadharma sempat dipecat. Namun, pemecatan tersebut sifatnya hanya sementara. Selang beberapa hari kemudian, kedua kubu melakukan islah dan SDA pun dikembalikan ke jabatannya semula.(ind/jpnn/c)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/