JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Peta pengkubuan terkait pembahasan RUU pilkada mulai menunjukkan arah perubahan. Ini menyusul perubahan sikap Partai Demokrat yang siap mengikuti pernyataan SBY yang pro pilkada langsung.
Sebagai peraih kursi terbanyak di DPR, yakni 148 kursi, sikap Fraksi Demokrat bakal membalikkan peta kekuatan. Jika pengesahan RUU pilkada terpaksa harus divoting, maka kubu yang setuju pilkada tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat, bakal menang.
Hitung-hitungannya, kursi PDIP 94, PKB 28, dan Hanura 17, ditambah 148 kursi Demokrat, maka total 287 suara. Ini sudah mengalahkan kubu Koalisi Merah Putih, yang totalnya mencapai 273 suara.
Pembalikkan kekuatan ini menyusul sikap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan mendkung opsi pilkada tetap dipilih secara langsung oleh rakyat.
Dalam wawancara yang ditayangkan di akun kanal youtube-nya Minggu (14/9) malam, SBY menilai, sistem pemilu langsung yang selama ini digelar, sudah berjalan baik. Masyarakat, kata SBY, juga sudah terbiasa dengan sistem pilkada langsung. Meski demikian, SBY mengaku banyak kekurangan dalam pilkada langsung, antara lain politik uang, PNS yang dimutasi karena tidak mendukung calon, hingga konflik horizontal antarmasyarakat.
Menurut SBY, atas kekurangan itu, maka yang perlu diperbaiki adalah sistem pilkada langsung itu sendiri.
“Demokrat tengah berpikir keras untuk itu, misalnya bagaimana kita masih mempertahankan sistem pemilihan langsung, tetapi penyakit-penyakit tadi itu. Ekses yang tidak sedikit kita cegah dalam undang-undang yang baru. Jadi pasal-pasalnya harus tegas dan mengikat,” kata SBY.
SBY mengatakan, dalam beberapa hari mendatang, partainya akan menentukan sikap. Namun, ada opsi lain, pemilihan gubernur dilaksanakan secara tidak langsung, sedangkan pemilihan bupati dan walikota dilaksanakan secara langsung.
Menyambut pernyataan SBY, Sekretaris DPP Partai Demokrat, Farhan Effendy kemarin mengeluarkan pernyataan resmi yang dikirim ke sejumlah wartawan. Intinya, partainya mendukung penuh pernyataan SBY tersebut.
“Sudah sepantasnya kita tetap dan terus menjaga pilkada langsung sebagai buah dari reformasi dan jalan demokrasi,” kata Farhan Effendy.
Dia juga mendorong agar berbagai kekurangan pilkada langsung, nantinya bisa ditutupi dalam aturan-aturan terbaru di UU pilkada, yang saat ini RUU-nya masih terus digodok.
Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, menilai, pernyataan SBY tersebut bakal mengubah peta pengkubuan dalam pembahasan RUU pilkada. Dia yakin, pernyataan SBY akan diikuti anggota Fraksi Demokrat di DPR.
Ray yakin, jika seluruh anggota Fraksi Demokrat setuju dengan pilkada langsung, maka kubu pendukung pilkada langsung akan memenangkan voting saat paripurna pengesahan RUU pilkada. Jumlah suara PDIP, PKB, Hanura dan PD mencapai 287 suara. Mengalahkan suara partai pendukung pilkada lewat DPRD yang terdiri dari Golkar, PKS, PAN, PPP dan Gerindra yang hanya menghimpun 273 suara.
“Selisihnya mencapai 14 suara. Dengan catatan tidak ada suara yang membelot. Jika melihat tren penolakan yang massif dari masyarakat Indonesia, saya justru khawatir akan ada suara KMP (Koalisi Merah Putih,red) yang membelot jadi mendukung pilkada langsung,” ujar Ray. (sam/jpnn)
