JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD merupakan jalan terbaik bangsa untuk memberantas korupsi. Begitu kata Wasekjend DPP Partai Gerindra, Aryo Djojohadikusumo, Minggu (21/9).
Menurutnya, tingkat korupsi yang semakin marak di daerah merupakan imbas dari pemilu secara langsung. Pasalnya, pemilihan langsung memungkinkan terjadinya money politic. Sehingga mengakibatkan kecenderungan calon terpilih untuk menutup modal kampanye dengan cara-cara kotor.
“Untuk itu, agar praktek korupsi di daerah bisa diminimalisir, sebaiknya proses pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD,” kata Aryo.
Partai yang kini berada di parlemen memiliki pandangan berbeda menanggapi isu pilkada lewat DPRD ini. Sejumlah partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), seperti Gerindra, PKS, Golkar, PPP, dan PAN, menghendaki pilkada diselenggarakan melalui DPRD. Sedang PDIP, PKB dan Hanura dengan tegas menolak RUU Pilkada itu. Sementara Demokrat terkesan belum tegas menyatakan penolakan. (rmo/jpnn)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD merupakan jalan terbaik bangsa untuk memberantas korupsi. Begitu kata Wasekjend DPP Partai Gerindra, Aryo Djojohadikusumo, Minggu (21/9).
Menurutnya, tingkat korupsi yang semakin marak di daerah merupakan imbas dari pemilu secara langsung. Pasalnya, pemilihan langsung memungkinkan terjadinya money politic. Sehingga mengakibatkan kecenderungan calon terpilih untuk menutup modal kampanye dengan cara-cara kotor.
“Untuk itu, agar praktek korupsi di daerah bisa diminimalisir, sebaiknya proses pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD,” kata Aryo.
Partai yang kini berada di parlemen memiliki pandangan berbeda menanggapi isu pilkada lewat DPRD ini. Sejumlah partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), seperti Gerindra, PKS, Golkar, PPP, dan PAN, menghendaki pilkada diselenggarakan melalui DPRD. Sedang PDIP, PKB dan Hanura dengan tegas menolak RUU Pilkada itu. Sementara Demokrat terkesan belum tegas menyatakan penolakan. (rmo/jpnn)
