Nasib PPP di KMP Kritis

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Keputusan PPP mengalihkan dukungan ke paket pimpinan MPR di luar usulan Koalisi Merah Putih (KMP) memiliki konsekuensi. Keberadaan mereka di koalisi yang saat ini notabene menguasai parlemen itu akan ditentukan para elite partai KMP.

“Untuk PPP, nanti kami serahkan kepada pimpinan, segera dibicarakan,” kata Bendahara Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin (8/10). Menurut dia, hasil pembicaraan para petinggi partai itulah yang menentukan keberadaan PPP di dalam koalisi.

Meski tetap menghargai keputusan PPP yang berbelok mendukung paket pimpinan MPR usulan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), ketua DPR yang baru saja terpilih itu tetap menyiratkan kekecewaannya. Misalnya, dia menceritakan, sejumlah petinggi KMP telah berusaha untuk kembali mengajak PPP berkomunikasi saat last minute.

Setidaknya, lanjut Setya, dirinya bersama Sekjen Golkar Idrus Marham dan Waketum Partai Gerindra Fadli Zon berusaha mengajak PPP untuk tetap satu suara. Namun, upaya itu gagal. “Tapi, karena sudah pilihan PPP sendiri, kami tidak bisa menghalangi,” katanya.

Setya mengaku bersyukur langkah KMP untuk meloloskan paket pimpinan MPR berjalan lancar. Soal kesediaan bahwa langkah tersebut tidak didukung PPP, dia menilai, itu adalah wujud KMP yang tetap menghargai semua pihak.

Setya menambahkan, rasa terima kasih disampaikan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut dia, yang bersangkutan punya kontribusi membuat solid Fraksi Partai Demokrat saat pemilihan. “Saya berterima kasih kepada Pak SBY yang terus berkomunikasi,” katanya.

Sementara itu, Wasekjen DPP PPP Syaifullah Tamliha kembali menyatakan bahwa posisi partainya dalam pemilihan pimpinan MPR hanya ad hoc. Hingga saat ini, PPP masih berada di KMP. “Para petinggi KMP sudah mengetahui langkah kami dalam menentukan sikap dalam pemilihan pimpinan MPR. Bergabung ke KIH itu hanya pada batasan pemilihan pimpinan MPR. Jadi, ketika menetapkan ikut ke KIH tidak asal menyeberang begitu saja,” tegas Tamliha.

Bagaimana kalau KMP menolak kembalinya PPP? Terutama, bagaimana kalau dianggap sudah berkhianat ketika gabung KIH? “Bagi PPP, tidak ada masalah. Sebab, ini politik, siap menerima segala konsekuensi politik yang akan terjadi,” ujarnya.

Hingga kemarin, Tamliha masih menyatakan bahwa posisi partainya dalam pemilihan pimpinan MPR tidak meninggalkan koalisi Merah Putih. Namun, lebih karena ditinggalkan KMP dengan tidak mendapat jatah. “Kami ini ditinggalkan. PPP tidak masuk di paket pimpinan MPR. Nanti bagaimana kami menjawab pertanyaan konstituen tentang kader PPP yang tidak masuk pimpinan MPR itu,” tandasnya.

Sementara itu, Wasekjen DPP PKS Fahri Hamzah mengungkapkan hal berbeda. Tidak masuknya nama PPP dalam paket pimpinan MPR dalam pembicaraan awal telah disepakati sejumlah petinggi PPP. “Kami (PKS) akhirnya bersedia melepas (jatah pimpinan), tapi mereka menolak dengan menyatakan sudah terlambat,” ungkap wakil ketua DPR tersebut. (dyn/c10/fat/jpnn/rbb)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Keputusan PPP mengalihkan dukungan ke paket pimpinan MPR di luar usulan Koalisi Merah Putih (KMP) memiliki konsekuensi. Keberadaan mereka di koalisi yang saat ini notabene menguasai parlemen itu akan ditentukan para elite partai KMP.

“Untuk PPP, nanti kami serahkan kepada pimpinan, segera dibicarakan,” kata Bendahara Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin (8/10). Menurut dia, hasil pembicaraan para petinggi partai itulah yang menentukan keberadaan PPP di dalam koalisi.

Meski tetap menghargai keputusan PPP yang berbelok mendukung paket pimpinan MPR usulan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), ketua DPR yang baru saja terpilih itu tetap menyiratkan kekecewaannya. Misalnya, dia menceritakan, sejumlah petinggi KMP telah berusaha untuk kembali mengajak PPP berkomunikasi saat last minute.

Setidaknya, lanjut Setya, dirinya bersama Sekjen Golkar Idrus Marham dan Waketum Partai Gerindra Fadli Zon berusaha mengajak PPP untuk tetap satu suara. Namun, upaya itu gagal. “Tapi, karena sudah pilihan PPP sendiri, kami tidak bisa menghalangi,” katanya.

Setya mengaku bersyukur langkah KMP untuk meloloskan paket pimpinan MPR berjalan lancar. Soal kesediaan bahwa langkah tersebut tidak didukung PPP, dia menilai, itu adalah wujud KMP yang tetap menghargai semua pihak.

Setya menambahkan, rasa terima kasih disampaikan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut dia, yang bersangkutan punya kontribusi membuat solid Fraksi Partai Demokrat saat pemilihan. “Saya berterima kasih kepada Pak SBY yang terus berkomunikasi,” katanya.

Sementara itu, Wasekjen DPP PPP Syaifullah Tamliha kembali menyatakan bahwa posisi partainya dalam pemilihan pimpinan MPR hanya ad hoc. Hingga saat ini, PPP masih berada di KMP. “Para petinggi KMP sudah mengetahui langkah kami dalam menentukan sikap dalam pemilihan pimpinan MPR. Bergabung ke KIH itu hanya pada batasan pemilihan pimpinan MPR. Jadi, ketika menetapkan ikut ke KIH tidak asal menyeberang begitu saja,” tegas Tamliha.

Bagaimana kalau KMP menolak kembalinya PPP? Terutama, bagaimana kalau dianggap sudah berkhianat ketika gabung KIH? “Bagi PPP, tidak ada masalah. Sebab, ini politik, siap menerima segala konsekuensi politik yang akan terjadi,” ujarnya.

Hingga kemarin, Tamliha masih menyatakan bahwa posisi partainya dalam pemilihan pimpinan MPR tidak meninggalkan koalisi Merah Putih. Namun, lebih karena ditinggalkan KMP dengan tidak mendapat jatah. “Kami ini ditinggalkan. PPP tidak masuk di paket pimpinan MPR. Nanti bagaimana kami menjawab pertanyaan konstituen tentang kader PPP yang tidak masuk pimpinan MPR itu,” tandasnya.

Sementara itu, Wasekjen DPP PKS Fahri Hamzah mengungkapkan hal berbeda. Tidak masuknya nama PPP dalam paket pimpinan MPR dalam pembicaraan awal telah disepakati sejumlah petinggi PPP. “Kami (PKS) akhirnya bersedia melepas (jatah pimpinan), tapi mereka menolak dengan menyatakan sudah terlambat,” ungkap wakil ketua DPR tersebut. (dyn/c10/fat/jpnn/rbb)