Keuangan USU Harus Transparan

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Puluhan mahasiswa dari Kelompok Diskusi dan Aksi Sosial (KDAS) dan Gerakan Mahasiswa Pro Demokrasi (Gemaprodem) Universitas Sumatera Utara (USU) meminta pimpinan USU mencabut pemberlakuan uang kuliah tunggal (UKT) dan transparansi keuangan di kampus plat merah tersebut.

Hal itu terungkap dari aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan pintu masuk USU Jl Dr Mansyur Medan, Selasa (21/10) sekira pukul 14.00 WIB. Para mahasiswa menilai sistem UKT yang diterapkan di USU adalah  dampak dari buruknya sistem pendidikan saat ini. “Pendidikan tujuannya adalah untuk memanusiakan manusia. Tapi itu kini hanya tinggal khayalan. Pendidikan kini telah berubah seolah komoditi yang dapat diperjualbelikan oleh para penguasa negeri ini,” beber Koordinator Aksi Imanuel Silaban.

Menurutnya, pemberlakuan UKT telah membuat pendidikan di Indonesia jauh dari kata cerdas. “Padahal sudah jelas disebutkan dalam UUD 1945 bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya adalah setiap orang berhak mendapat pendidikan yang layak,” katanya.

Puluhan mahasiswa dari berbagai fakultas di USU menuding jika sistem yang dibuat pemerintah dan pihak kampus dengan alasan sebagai alat untuk membantu masyarakat miskin justru sangat tidak beralasan.

Buktinya, dengan pembelakuan UKT sejak 2013 lalu, maka secara otomatis uang kuliah mengalami kenaikan. “Hal ini bisa kita lihat dari pengelompokkan pembayaran uang kuliah setiap mahasiswa. Di mana hanya 10 persen dari keseluruhan mahasiswa jurusan yang mendapatkan uang kuliah sebesar Rp500.000 sampai Rp1 juta, dan 90 persen diatas Rp1,5 juta sampai Rp3,5 juta,” ungkap Silaban.

Alhasil, menurut mereka, sejak penerapan sistem UKT di USU, maka transparansi keuangan USU harus dilakukan, sehingga mahasiswa mengetahui perputaran keuangan yang dikelola oleh USU. “Dengan melihat realita yang terjadi, maka kami dari organisasi KDAS dan Gemaprodem menyatakan sikap menolak UKT dan meminta pemerintah untuk mencabut UKT serta lakukan transparansi keuangan di  USU,” ujarnya.

Selain persoalan itu, puluhan massa juga meminta kepada pihak kampus untuk melengkapi fasilitas kampus dengan sarana yang memadai. “Tak lupa, kami juga meminta agar dihentikan pengutan liar di kampus USU, wujudkan pembangunan yang merata di USU, tingkatkan pelayanan perpustakaan serta usut tuntas semua kasus korupsi di kampus ini,” tandasnya.  (prn/ila)

Pantauan Sumut Pos, aksi yang sempat membuat Jalan Dr Mansyur menjadi macet itu hanya berlangsung sebentar saja. Pun begitu, para pedemo sempat memblokir jalan dan membakar ban. Selanjutnya, usai berorasi para mahasiswa membubarkan diri dengan tertib tanpa ada pengawalan dari aparat kepolisian. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Puluhan mahasiswa dari Kelompok Diskusi dan Aksi Sosial (KDAS) dan Gerakan Mahasiswa Pro Demokrasi (Gemaprodem) Universitas Sumatera Utara (USU) meminta pimpinan USU mencabut pemberlakuan uang kuliah tunggal (UKT) dan transparansi keuangan di kampus plat merah tersebut.

Hal itu terungkap dari aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan pintu masuk USU Jl Dr Mansyur Medan, Selasa (21/10) sekira pukul 14.00 WIB. Para mahasiswa menilai sistem UKT yang diterapkan di USU adalah  dampak dari buruknya sistem pendidikan saat ini. “Pendidikan tujuannya adalah untuk memanusiakan manusia. Tapi itu kini hanya tinggal khayalan. Pendidikan kini telah berubah seolah komoditi yang dapat diperjualbelikan oleh para penguasa negeri ini,” beber Koordinator Aksi Imanuel Silaban.

Menurutnya, pemberlakuan UKT telah membuat pendidikan di Indonesia jauh dari kata cerdas. “Padahal sudah jelas disebutkan dalam UUD 1945 bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya adalah setiap orang berhak mendapat pendidikan yang layak,” katanya.

Puluhan mahasiswa dari berbagai fakultas di USU menuding jika sistem yang dibuat pemerintah dan pihak kampus dengan alasan sebagai alat untuk membantu masyarakat miskin justru sangat tidak beralasan.

Buktinya, dengan pembelakuan UKT sejak 2013 lalu, maka secara otomatis uang kuliah mengalami kenaikan. “Hal ini bisa kita lihat dari pengelompokkan pembayaran uang kuliah setiap mahasiswa. Di mana hanya 10 persen dari keseluruhan mahasiswa jurusan yang mendapatkan uang kuliah sebesar Rp500.000 sampai Rp1 juta, dan 90 persen diatas Rp1,5 juta sampai Rp3,5 juta,” ungkap Silaban.

Alhasil, menurut mereka, sejak penerapan sistem UKT di USU, maka transparansi keuangan USU harus dilakukan, sehingga mahasiswa mengetahui perputaran keuangan yang dikelola oleh USU. “Dengan melihat realita yang terjadi, maka kami dari organisasi KDAS dan Gemaprodem menyatakan sikap menolak UKT dan meminta pemerintah untuk mencabut UKT serta lakukan transparansi keuangan di  USU,” ujarnya.

Selain persoalan itu, puluhan massa juga meminta kepada pihak kampus untuk melengkapi fasilitas kampus dengan sarana yang memadai. “Tak lupa, kami juga meminta agar dihentikan pengutan liar di kampus USU, wujudkan pembangunan yang merata di USU, tingkatkan pelayanan perpustakaan serta usut tuntas semua kasus korupsi di kampus ini,” tandasnya.  (prn/ila)

Pantauan Sumut Pos, aksi yang sempat membuat Jalan Dr Mansyur menjadi macet itu hanya berlangsung sebentar saja. Pun begitu, para pedemo sempat memblokir jalan dan membakar ban. Selanjutnya, usai berorasi para mahasiswa membubarkan diri dengan tertib tanpa ada pengawalan dari aparat kepolisian. (prn)