MEDAN, SUMUTPOS.CO- Anggota Komisi E bidang Kesejahteraan Dewan Perwakilan Rakyata Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) Iskandar Sakti Batubara mempertanyakan perihal alokasi anggaran belanja langsung di Dinas Kesejahteraan dan Sosial Sumut yang dinilai lebih besar untuk biaya aparatur atau pegawai. Padahal seharusnya anggaran untuk itu masuk di pos belanja tidak langsung.
Menurut Iskandar yang berasal dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, perbandingan antara belanja langsung dan tidak langsung yang tidak begitu jauh berbeda, mencerminkan bahwa progam kegiatan yang direncanakan oleh lembaga tersebut sangat minim. Pasalnya, dapat dikatakan hampir setengah dari total anggaran yakni Rp47,2 miliar diperuntukkan bagi belanja tidak langsung. Sehingga anggaran yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara langsung dinilai sangat minim. “Banyak belanja langsung, ternyata masuk kembali peruntukannya kepada aparatur sendiri,” ujarnya dalam kepada Dinkessos Sumut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi E, Kamis (6/11).
Anggota Komisi E Meilizar Latif dari fraksi Partai Demokrat mengkritik soal pendataan warga kurang mampu atau masuk kategori miskin yang tidak up to date bahkan dinilai tidak valid.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinkessos Alexius Purba berdalih bahwa belanja langsung dimaksud adalah untuk kebutuhan logistik di seluruh Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang ada di Sumut. Sementara untuk keperluan pegawai, disebutkannya sudah dianggarkan dalam pos belanja tidak langsung. Sedangkan soal data PKH di Sumut, ia menyebutkan hanya 17 kabupaten/kota yang mengirimkan data ke mereka, sehingga yang lainnya tidak menerima anggaran dari program nasional itu. (bal/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Anggota Komisi E bidang Kesejahteraan Dewan Perwakilan Rakyata Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) Iskandar Sakti Batubara mempertanyakan perihal alokasi anggaran belanja langsung di Dinas Kesejahteraan dan Sosial Sumut yang dinilai lebih besar untuk biaya aparatur atau pegawai. Padahal seharusnya anggaran untuk itu masuk di pos belanja tidak langsung.
Menurut Iskandar yang berasal dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, perbandingan antara belanja langsung dan tidak langsung yang tidak begitu jauh berbeda, mencerminkan bahwa progam kegiatan yang direncanakan oleh lembaga tersebut sangat minim. Pasalnya, dapat dikatakan hampir setengah dari total anggaran yakni Rp47,2 miliar diperuntukkan bagi belanja tidak langsung. Sehingga anggaran yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara langsung dinilai sangat minim. “Banyak belanja langsung, ternyata masuk kembali peruntukannya kepada aparatur sendiri,” ujarnya dalam kepada Dinkessos Sumut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi E, Kamis (6/11).
Anggota Komisi E Meilizar Latif dari fraksi Partai Demokrat mengkritik soal pendataan warga kurang mampu atau masuk kategori miskin yang tidak up to date bahkan dinilai tidak valid.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinkessos Alexius Purba berdalih bahwa belanja langsung dimaksud adalah untuk kebutuhan logistik di seluruh Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang ada di Sumut. Sementara untuk keperluan pegawai, disebutkannya sudah dianggarkan dalam pos belanja tidak langsung. Sedangkan soal data PKH di Sumut, ia menyebutkan hanya 17 kabupaten/kota yang mengirimkan data ke mereka, sehingga yang lainnya tidak menerima anggaran dari program nasional itu. (bal/ila)
