JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Legislator asal daerah pemilihan I Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Muslim Ayub ikut angkat bicara soal polemik dugaan kepemilihan Pulau Sevelak di Kabupaten Simeulue, Aceh, oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Ditemui JPNN di ruang kerjanya di DPR, Kamis (13/11), Muslim membuka pembicaraan dengan cerita mengenai kesuksesan Susi, yang beternak lobsternya.
“Susi itu kan kayanya dari Simeulue, ternak lobster. Makanya sama Aceh itu harus peduli,” kata Muslim yang berasal dari Dapil Kabupaten Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Selatan, Aceh Singkil, hingga Kabupaten Simeulue, tempat pulau Sevelak yang dikuasai Susi sejak 2007 silam.
Namun terkait kisah bagaimana Susi bisa memiliki pulau tersebut, Muslim tidak mengetahuinya.
Dia menilai sebenarnya tidak ada masalah jika pulau itu dikelola oleh WNI, bukan warga asing. Tapi harus melalui prosedur yang benar.
Apalagi jika pengelolaan pulau yang kini bernama Susi itu bermanfaat untuk masyarakat di sana, seperti membuka peluang kerja bagi warga Simeulue.
“Selama membuat kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat Simeulue, tidak masalah saya rasa,” ujar Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN ini.(fat/jpnn)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Legislator asal daerah pemilihan I Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Muslim Ayub ikut angkat bicara soal polemik dugaan kepemilihan Pulau Sevelak di Kabupaten Simeulue, Aceh, oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Ditemui JPNN di ruang kerjanya di DPR, Kamis (13/11), Muslim membuka pembicaraan dengan cerita mengenai kesuksesan Susi, yang beternak lobsternya.
“Susi itu kan kayanya dari Simeulue, ternak lobster. Makanya sama Aceh itu harus peduli,” kata Muslim yang berasal dari Dapil Kabupaten Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Selatan, Aceh Singkil, hingga Kabupaten Simeulue, tempat pulau Sevelak yang dikuasai Susi sejak 2007 silam.
Namun terkait kisah bagaimana Susi bisa memiliki pulau tersebut, Muslim tidak mengetahuinya.
Dia menilai sebenarnya tidak ada masalah jika pulau itu dikelola oleh WNI, bukan warga asing. Tapi harus melalui prosedur yang benar.
Apalagi jika pengelolaan pulau yang kini bernama Susi itu bermanfaat untuk masyarakat di sana, seperti membuka peluang kerja bagi warga Simeulue.
“Selama membuat kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat Simeulue, tidak masalah saya rasa,” ujar Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN ini.(fat/jpnn)
