Aburizal Bakrie dan Akbar Tanjung beserta sejumlah ketua DPD golkar propinsi, usai kembali terpilih sebagai ketua umum Partai Golkar dalam Munas IX ,di BICC, hotel westin Nusa Dua, Bali.
SUMUTPOS.CO – Aburizal Bakrie alias Ical akhirnya terpilih secara aklamasi menjadi Ketum Partai Golkar periode 2014-2019 seperti yang diprediksi sebelumnya. Doa pun dilayangkan hanya kurang dari lima menit jelang keputusan aklamasi, dalam rapat paripurna yang juga menjatuhkan keputusan tak kalah penting: memecat 17 petinggi Golkar yang tak sejalan dengan kubu Ical.
“Sebelumnya, kita doakan Pak Ical untuk memimpin partai lima tahun,” kata Pimpinan Sidang Munas IX Partai Golkar Nurdin Halid, Rabu (3/12) petang di Westin Hotel, Nusa Dua, Bali.
Doa Nurdin pun langsung dilanjut dengan proses aklamasi yang disambut persetujuan seluruh peserta munas dengan total jumah suara 534 dari 537. “Setuju, setuju?” Dijawab serempak dan Nurdin langsung mengetokkan palu sidang tanda sahnya kepemimpinan Ical untuk lima tahun ke depan.
Suasana riuh pun terjadi, tepukan dan teriakan ‘Hidup ARB’ memenuhi ruangan. Ratusan kader mendekati Ical dan langsung memberikan selamat. Nurdin pun angkat bicara setelah perayaan kecil, yang kemudian meminta agar para peserta memberikan rekomendasi formatur kabinet DPP.
Ical terpilih secara aklamasi dalam sidang penentuan tata tertib pemilihan ketua umum. Dalam sidang tersebut hanya ada satu calon yaitu Ical sehingga otomatis dia terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum Partai Golkar periode 2014-2019.
Nurdin menyatakan dari 537 total suara ada tiga suara yang dianggap tak sah. “Itu dari Kosgoro, AMPI, dan MKGR,” ujar Nurdin. Dengan demikian artinya 534 suara sah.
Nurdin mengatakan semua peserta mencalonkan Aburizal Bakrie. Pasal mengatur pencalonan dilayangkan melalui surat 22 ayat 5. Berdasarkan peraturan bahwa apabila yang dicalonkan lebih dari 50 persen bisa disahkan secara aklamasi.
Munas IX Partai Golkar di Bali menjadi momentum besar dengan diputuskannya sejumlah hal penting, baik yang terkait dengan internal Golkar maupun eksternal. Salah satunya keputusan besar yang menjadi sorotan utama yaitu pemberhentian sejumlah elite Golkar terkait perseteruan antara kubu Ical dengan Agung Laksono.
Sekretaris Steering Committee Munas IX Golkar di Bali, Ula Nukrawati, mengatakan DPP Golkar periode 2014-2019 agar mengukuhkan Agus Gumiwang dan Nusron Wahid diberhentikan sebagai anggota Golkar. “Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan,” kata Ula yang memimpin sidang munas Golkar di Nusa Dua, Rabu (3/12).
Ula, yang membacakan hasil keputusan munas atas instruksi Nurdin Halid sebagai pimpinan sidang, juga mengatakan bahwa munas di Bali menjatuhkan sanksi diberhentikan sebagai anggota Partai Golkar kepada Ace Hasan Syadzily, Lamhot Sinaga, Melchias Markus Mekeng, Agun Gunandjar, Zainuddin Amali, Laurence Siburian, Andi Sinulingga, Leo Nababan, Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Yorrys Raweyai, Ibnu Munzir, Ricky Rahmadi Kusumonegoro, Djasri Marin, dan Juslin Nasution.
Ancaman sanksi tegas juga membayangi kader Golkar lain apabila mendukung munas tandingan yang akan digelar kubu Agung di Jakarta pada Januari 2015.
“Apabila ada Munas tandingan dan ada anggota yang terlibat, dia juga akan dikenai sanksi,” kata Koordinator Bidang Pemberdayaan Perempuan DPP Partai Golkar ini.
Munas juga menyepakati pembentukan posisi baru dalam struktur organisasi Golkar, yakni ketua harian. Jabatan ini akan ada di tingkat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah tingkat I (provinsi), dan Dewan Pimpinan Daerah tingkat II (kabupaten/kota).
Wasekjen Partai Golkar Tantowi Yahya menyatakan, ketua harian dibentuk karena banyak Ketua DPD I dan II Golkar di daerah yang menjadi pejabat, misalnya gubernur atau wali kota.
“Demi efektivitas dan keberlangsungan yang diamanatkan, ada baiknya kepengurusan tidak terputus, dan ketua harian jadi jawabannya,” kata Tantowi di sela-sela Munas Golkar di Nusa Dua, Bali, Rabu (3/12).
Sementara jabatan wakil ketua umum akan diisi oleh lima orang, yang salah satunya fokus untuk mengawal Koalisi Merah Putih. “Wakil Ketua Umum akan diberi tugas masing-masing. Misalnya ada yang konsentrasi untuk KMP, organisasi, dan lain-lain,” kata Tantowi.
Komposisi wakil ketua, menurut Ketua Pelaksana Munas Ahmadi Noor Supit, akan diupayakan mewakili Indonesia bagian timur, tengah, dan barat.
Struktur pengurus Golkar secara umum akan terdiri dari ketua umum, 5 wakil ketua umum, ketua harian, 20 ketua bidang, sekretaris jenderal, bendahara umum, dan wakil bendahara umum.
Sebaliknya, dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, kemarin, tiga organisasi masyarakat pendiri Golkar atau Tri Karya menyatakan dukungan terhadap Munas Jakarta yang diusung Tim Penyelamat Partai Golkar (TPPG).
Ketua TPPG, Agung Laksono, yang kebetulan juga Ketum Kosgoro, menyatakan Tri Karya menolak putusan dan hasil Munas Bali. Mereka menilai Munas Bali inkonstitusional.
“Saya Ketua Umum Kosgoro 1957, Priyo Budi Santoso Ketua Umum Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Pak Suhardiman sebagai salah satu pendiri Soksi menyatakan dukungan penuh terhadap Munas IX Partai Golkar pada Januari 2015, dan mendukung penuh upaya TPPG,” ujar Agung.
Priyo, seperti Agung, juga anggota TPPG dan dipecat dalam Munas Golkar. Ia juga berdiri bersama Agung untuk melawan Ical. “Ini penegasan tiga pucuk pimpinan tertinggi dan tiga ormas pendiri Sekretaris Bersama Golkar,” ujar Priyo.
Ada pun Suhardiman sebagai satu-satunya pendiri SOKSI yang masih hidup, mendukung penuh Agung dan Priyo agar mereka bisa menggelar Munas Januari 2015 dengan lancar. Suhardiman juga mendoakan kedua juniornya itu supaya bisa melalui rintangan yang saat ini menghadang mereka. “Saya ucapkan sukses untuk Munas Januari,” ujarnya.
Ketua Presidium SOKSI Lawrence Siburian menegaskan anggota SOKSI akan menuruti arahan yang diberikan para pendirinya. “Pendiri Soksi mendukung TPPG dan mencari jalan terbaik, yaitu Munas Januari 2015,” kata dia.
Agung dan Priyo adalah dua di antara sembilan kader Golkar yang dipecat dalam Munas. Mereka dianggap melakukan tindakan inkonstitusional yang berpotensi memecah-belah partai. TPPG dinilai Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) merupakan upaya kudeta terhadapnya.
Ditanyai awak media di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) justru enggan mengomentari terpilihnya Ical sebagai ketua umum baru Partai Golkar yang terpilih secara aklamasi. “Ya, kalau sudah terpilih ya, sudah,” ujar JK.
Mantan Ketum Partai Golkar ini juga tidak mau ambil pusing untuk rencana Munas pada Januari 2015 yang diinisiatifkan oleh Agung Cs. “Tanya Pak Agung saja,” ujarnya singkat.
Keengganan JK ini sangat terlihat diawal percakapan dengan media. “Kalau soal Golkar biarlah, terpilih ya sudah,” ujarnya dengan singkat sebelum awak media melontarkan sejumlah pertanyaan. (bbs/val)
