JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presidium Gerakan Trisakti Nusantara (GTN) yang terdiri dari gabungan organisasi Relawan Jokowi, yaitu Laskar Rakyat Jokowi (LRJ), Aliansi Nasionalis Nahdliyin (ANN) dan Sahabat Nusantara (SN), mendesak Presiden Jokowi mencopot Menteri BUMN, Rini Soemarno.
Pasalnya, GTN menilai Rini Soemarno adalah ‘parasit’ di kabinet Jokowi, yang bisa menggerogoti kebijakan pro-rakyat yang diusung oleh Presiden Jokowi.
“Kalau dibiarkan, maka program Trisakti dan Nawa Cita tidak akan berjalan di kementerian BUMN,” kata Riano Oscha, salah satu anggota Presedium GTN, kepada wartawan di Jakara, Sabtu (21/3).
Kekhawatiran program Trisakti dan Nawa Cita akan gagal di kementerian BUMN, lanjut Riano, terlihat dari berbagai kebijakan Menneg BUMN yang pro-neolib. “Yang paling terakhir adalah pengangkatan para direksi dan komisaris BUMN yang kita kenal berpaham neolib,” kata Ketua Umum LRJ ini.
Riano kemudian menyebut beberapa nama seperti Dirut PLN yang mantan Dirut Bank BRI, Sofyan Basyir yang merupakan bendahara di salah satu Yayasan SBY. Kemudian Ahmad Baiquni Dirut Bank BNI yang sebelumnya Direktur Bank BRI. Suprajarto Wapresdir bank BNI sebelumnya direktur Bank BRI.
“Kemudian ada Mustafa Abubakar, mantan Meneg BUMN yang diangkat jadi Komisaris Utama Bank BRI. Daniel T. Sparingga, mantan Staf Khusus Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diangkat sebagai Komisaris Bank BNI. Gatot Suwondo, ipar Presiden SBY sebagai Komisaris Bank BNI yang dulu Dirut BNI. Dan Adhiyaksa Dault, mantan Menpora jadi Komisaris BRI,” tutur Riano.
Belum lagi di BUMN lainnya, yang statusnya ujar Riano dibuat status quo. Yang berarti itu para pejabat lama banyak menempatkan mantan pejabat SBY yang berpaham neolib menjadi ancaman yang serius bagi bagi visi misi trisakti dengan program nawa cita yang akan dijalankan pemerintahan Jokowi-JK.
“Untuk itu, kami minta Presiden Jokowi segera mencopot Rini Soemarno dari posisinya sebagai Menteri BUMN. Karena kalau tidak, akan sangat membahayakan visi misi trisakti pemerintahan Presiden Jokowi. Rini pasti tidak akan pernah bisa menjalankan program-program tersebut,” tukas Riano.
Penegasan serupa diungkapkan anggota Presedium GTN lainnya, Marihot Siahaan. “Seharusnya sejak awal memang Presiden Jokowi tidak mengangkat Rini menjadi salah satu menteri di Kabinet Kerja. Karena sebelumnya nama Rini disebut-sebut termasuk calon menteri yang diberi stabillo merah oleh KPK dan berindikasi tidak bersih di rezim pemerintahan sebelumnya,” kata Marihot yang juga Wakil Ketua ANN ini. (fas/jpnn)
