Komitmen membentuk kabinet profesional ditegaskan kalangan PDIP yang merupakan partai utama pengusung presiden-wakil presiden terpilih Jokowi-JK. Dari sekian nama yang masuk bursa, ada tujuh tokoh bermarga Batak yang menjadi kandidat menteri.
JAKARTA- Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo menegaskan, kalau sosok yang dipilih menjadi menteri nantinya semuanya akan memiliki latarbelakang professional. Dia menyatakan, dikotomi berasal dari parpol atau non parpol tidak akan dipakai. “Semua profesional, sesuai dengan bidangnya masing-masing,” tegas Tjahjo di komplek parlemen, Jakarta, kemarin (24/7).
Selain itu, dia menambahkan, bahwa pemilihan anggota kabinet nantinya juga akan memperhitungkan track record masing-masing. Ketua Tim Pemenangan Nasional Jokowi-JK dalam pilpres lalu itu memastikan, personel menteri tidak boleh memiliki sangkutan persoalan di masa lalu. “Kabinet itu kabinet yang bersih seperti yang diharapkan oleh Jokowi. Tapi sekarang belum dibahas apa-apa,” imbuhnya.
Meski demikian, selang tiga hari setelah Jokowi-Jusuf Kalla ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2014, prediksi siapa yang bakal menduduki kabinet Jokowi-JK 2014-2019 bermunculan. Salah satunya, versi Indo Barometer yang menyebut jika ada 41 posisi menteri dan setingkat menteri yang bakal disusun Jokowi-JK.
Di antara sejumlah nama yang muncul di bursa, terdapat 7 nama dengan marga asal Sumatera Utara. Mereka adalah menteri perdagangan di era Presiden Gusdur, Letjen TNI (Purn) Luhut B Panjaitan yang bersama Muhaimin Iskandar masuk bursa menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Maruarar Sirait sebagai calon tunggal Menteri Sekretaris Negara.
Ada pula nama Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (IMI) Juliari Batubara sebagai Menteri Perhubungan, Partogi Pangaribuan yang selama ini menjabat Director General of Foreign Trade di Kemendag untuk posisi Menteri Perdagangan dan ekonom Faisal Basri Batubara untuk Menteri keuangan. Dua nama terakhir mantan calon Gubernur Sumatera Utara Effendi MS Simbolon di posisi Menteri ESDM serta praktisi hukum Todung Mulya Lubis.
Nama-nama lain yang mengisi susunan menteri itu diantaranya, Jend TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu dan Jend TNI (Purn) A.M Hendropriyono yang salah satunya diprediksi akan menduduki Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian diprediksi akan diduduki Rini MS Soewandi atau Faisal Basri.
Lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan diprediksi masih bertengger di posisi yang sama.
Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menuturkan, susunan puluhan menteri dalam kabinet yang dipimpin Jokowi-JK itu dirancang dengan lima asumsi. Yakni, gugatan Prabowo-Hatta tidak membuat perubahan pada hasil pilpres, Struktur kabinet masih sama dengan pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Lalu, lanjut dia, tidak ada partai anggota koalisi pindah kubu, berdasar observasi dan asumsi subyektif, serta dalam satu pos bisa terdapat lebih dari satu nama yang potensial mengisi jabatan tersebut. “Ini yang menjadi dasarnya,” terangnya.
Dia mengatakan bahwa prediksi susunan kabinet tersebut bukan merupakan survei, sehingga belum tentu tepat. Tapi, justru ini momentum untuk memberikan masukan pada presiden dan wakil presiden terpilih 2014-2019. “Kalau masyarakat memberikan masukan sebanyak-banyaknya, tentu diharapkan yang terbaik bisa mendudukinya,” jelasnya.
Terpisah, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menitipkan pesan kepada Jokowi dalam memilih kabinetnya. Dia berharap Jokowi bisa transparan dalam menyusun kabinetnya nanti. Kongkretnya, menghindari pengangkatan pejabat yang tidak layak duduk di kursi pemerintahan. Setidaknya, ada tiga kategori menurut Busyro.
“Hindari pengangkatan pejabat dari politisi busuk, birokrat bermasalah, dan pebisnis gelap,” terang pria asal Jogjakarta itu.
Posisi pemerintah saat ini dinilai Busyro berada dalam kondisi kritis. Kepercayaan menurun karena banyaknya pejabat yang berurusan dengan lembaga antirasuah. Busyro berharap agar Jokowi mempertimbangkan track record calon pejabat yang akan diberi kepercayaan memimpin kementerian atau lembaga.
Citra yang kurang baik akan muncul kalau Jokowi memaksakan nama-nama yang punya track record jelek masuk ke dalam struktur pemerintahan baru. Disamping itu, dia juga berharap agar struktur kepemimpinan Jokowi nanti mendukung agenda pemberantasan korupsi.
“Ada komitmen untuk menata politik legislasi. Kebanyakan yang ditangani KPK adalah korupsi by design yang berkaitan dengan pelaksanaan UU,” urainya. Pesan selanjutnya agar Jokowi tidak terjatuh dalam lubang yang sama adalah dengan mereview kebijakan-kenijakan politik legislasi pemerintahan Susilo Banbang Yudhoyono.
Khusus untuk Ketua KPK Abraham Samad yang disebut-sebut menjadi calon Mendagri dan Kepala Kejagung kabinet Jokowi, Samad menanggapi dingin. Dia mengaku ingin fokus menyelesaikan tugas di KPK lantaran masa tugasnya tinggal setahun. Banyak tugas menjadi alasan utama.
“Saya harus menyelesaikan tugas di KPK bersama teman-teman. Waktu saya tinggal setahun, padahal masih banyak tugas yang belum diselesaikan,” tuturnya. Namun, dia mengaku gembira karena namanya masuk radar Jokowi. Baginya, itu adalah kehormatan karena rakyat menghargai kinerjanya selama ini di KPK.
Sementara itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki imbauan tersendiri untuk presiden dan wakil presiden terpilih 2014-2019, sekaligus soal kabinet. Komisioner KPU Arief Budimen menjelaskan, tentu penyelenggara pemilu meminta semua janji Jokowi-JK selama dalam debat capres-cawapres bisa direalisasikan. “Janji ekonomi hingga masalah kelautan harus benar-benar diperjuangkan,” terangnya.
Untuk itu, dalam waktu dekat KPU bakal merilis berbagai janji tersebut. Daftar janji ini akan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk harapan terhadap presiden yang telah terpilih. “Ada puluhan janji yang sudah didaftar,” terangnya.
Dengan janji-janji ini, maka paling tidak presiden dan wakil presiden selanjutnya bisa diingatkan jika memang belum memenuhi janjinya. “Soal kabinat juga harus merepresentasikan berbagai janji ini,” terangnya.
Saat ditanya soal janji yang paling utama direalisasikan, Arief menuturkan bahwa sebenarnya itu merupakan jatah pengamat. Namun, secara pribadi soal pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi dinilainya menjadi yang paling penting. “Kalau secara pribadi ya soal ekonomi, pertumbuhan ekonomi harus pesat dan memerata, jangan hanya di Jakarta. Daerah-daerah itu harus diperhatikan,” tuturnya. (idr/dyn/dim/gun/jpnn/tom)
