25 C
Medan
Saturday, September 28, 2024

PD Pasar dan Badan Pengawas Miskomunikasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Komunikasi antara PD Pasar dengan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Medan tidak berjalan dengan baik. Ini dibuktikan dengan ketidaktahuan Badan Pengawas terhadap kebijakan strategis yang diambil Dirut PD Pasar Medan, Beny Harianto Sihotang khususnya terkait kerja sama yang dijalin dengan Universitas Dharma Agung (UDA).

Ketua Komisi C DPRD Medan, Salman Alfarisi menilai, kebijakan strategis seperti melakukan penandatanganan kerja sama dengan universitas harusn
mendapat persetujuan badan pengawas. Namun yang terjadi, PD Pasar menjalankan kebijakannya sendiri.

Selain itu, politisi PKS ini juga menilai, sebaiknya PD Pasar membatalkan kerja sama itu dan menggantinya dengan pelatihan bagi seluruh karyawan. “Kalau kuliah, butuh biaya dan waktu yang tidak sedikit. Apalagi kurang relevan, jadi lebih baik pelatihan saja,” terang Salman ditemui di ruang Fraksi PKS DPRD Medan, Selasa (31/3).

Menurutnya, penggunaan anggaran khusus PD Pasar guna menguliahkan karyawan lulusan SMA jangan sampai terjadi. “Lebih baik Rp50 juta yang dianggarkan PD Pasar itu dipergunakan untuk melakukan pengembangan pasar,” jelasnya.

Maka dari itu, Salman menilai apa yang dilakukan PD Pasar sudah melebihi kewenangan BUMD Kota Medan itu. “Banyak pekerjaan rumah PD Pasar, terutama soal pembenahan kualitas pasar, makanya Komisi C mendukung revitalisasi,” tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas BUMD Kota Medan Syaiful bahri mengaku belum mengetahui kerja sama yang telah dijalin PD Pasar dengan Unversitas Dharma Agung (UDA) itu. Meski begitu, Syaiful Bahri menilai, kebijakan PD Pasar tersebut cukup baik. Namun dia belum bisa memastikan, apakah anggaran PD Pasar dapat dipergunakan untuk kegiatan tersebut.

“Nanti kita bahas dulu, saya saja belum tahu ada wacana PD Pasar seperti itu,” kata Sayiful kepada Sumut Pos di kantor BPK Sumut Jalan Imam Bonjol, Senin (30/3).

Selain itu, anggota Badan Pengawas BUMD Kota Medan yakni Qamarul Fattah Msi dan Ikhwan Habibi Daulay juga mengaku baru mengatahui adanya kerjasama soal PD Pasar yang akan menyekolahkan karyawan dan stafnya itu.

Di tempat terpisah, Dirut PD Pasar Medan, Beny Harianto Sihotang mengaku saat ini dirinya tengah menjadi primadona. Sebab, apa yang dilakukan PD Pasar selalu menjadi sorotan dari Komisi C DPRD Medan.

Benny menjelaskan, kerja sama itu terjalan karena Universitas Dharma Agung (UDA) yang lebih dulu melayangkan surat penawaran kepada PD Pasar untuk menjalin kerja sama. “Sebenarnya kita buka peluang kepada seluruh universitas, kebetulan UDA yang pertama melihat peluang tersebut. Kalaupun jadi ada karyawan yang mau kuliah, maka baru dapat direalisasikan pada semester berikutnya,” jelasnya saat ditemui di Pasar Induk Kelurahan Lau Cih, Medan Tuntungan, kemarin.

Benny mengaku, pola rekrutmen karyawan PD Pasar sebelum dirinya memimpin BUMD tersebut memang kurang baik. Sebab, penerimaan tidak berdasarkan kebutuhan atau kemampuan karyawan.

“Itu harus kita akui, makanya saya punya program untuk melakukan pembenahan kondisi yang ada. Tapi, apa yang saya lakukan selalu dinilai negatif oleh orang lain,” cetusnya.(dik/adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Komunikasi antara PD Pasar dengan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Medan tidak berjalan dengan baik. Ini dibuktikan dengan ketidaktahuan Badan Pengawas terhadap kebijakan strategis yang diambil Dirut PD Pasar Medan, Beny Harianto Sihotang khususnya terkait kerja sama yang dijalin dengan Universitas Dharma Agung (UDA).

Ketua Komisi C DPRD Medan, Salman Alfarisi menilai, kebijakan strategis seperti melakukan penandatanganan kerja sama dengan universitas harusn
mendapat persetujuan badan pengawas. Namun yang terjadi, PD Pasar menjalankan kebijakannya sendiri.

Selain itu, politisi PKS ini juga menilai, sebaiknya PD Pasar membatalkan kerja sama itu dan menggantinya dengan pelatihan bagi seluruh karyawan. “Kalau kuliah, butuh biaya dan waktu yang tidak sedikit. Apalagi kurang relevan, jadi lebih baik pelatihan saja,” terang Salman ditemui di ruang Fraksi PKS DPRD Medan, Selasa (31/3).

Menurutnya, penggunaan anggaran khusus PD Pasar guna menguliahkan karyawan lulusan SMA jangan sampai terjadi. “Lebih baik Rp50 juta yang dianggarkan PD Pasar itu dipergunakan untuk melakukan pengembangan pasar,” jelasnya.

Maka dari itu, Salman menilai apa yang dilakukan PD Pasar sudah melebihi kewenangan BUMD Kota Medan itu. “Banyak pekerjaan rumah PD Pasar, terutama soal pembenahan kualitas pasar, makanya Komisi C mendukung revitalisasi,” tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas BUMD Kota Medan Syaiful bahri mengaku belum mengetahui kerja sama yang telah dijalin PD Pasar dengan Unversitas Dharma Agung (UDA) itu. Meski begitu, Syaiful Bahri menilai, kebijakan PD Pasar tersebut cukup baik. Namun dia belum bisa memastikan, apakah anggaran PD Pasar dapat dipergunakan untuk kegiatan tersebut.

“Nanti kita bahas dulu, saya saja belum tahu ada wacana PD Pasar seperti itu,” kata Sayiful kepada Sumut Pos di kantor BPK Sumut Jalan Imam Bonjol, Senin (30/3).

Selain itu, anggota Badan Pengawas BUMD Kota Medan yakni Qamarul Fattah Msi dan Ikhwan Habibi Daulay juga mengaku baru mengatahui adanya kerjasama soal PD Pasar yang akan menyekolahkan karyawan dan stafnya itu.

Di tempat terpisah, Dirut PD Pasar Medan, Beny Harianto Sihotang mengaku saat ini dirinya tengah menjadi primadona. Sebab, apa yang dilakukan PD Pasar selalu menjadi sorotan dari Komisi C DPRD Medan.

Benny menjelaskan, kerja sama itu terjalan karena Universitas Dharma Agung (UDA) yang lebih dulu melayangkan surat penawaran kepada PD Pasar untuk menjalin kerja sama. “Sebenarnya kita buka peluang kepada seluruh universitas, kebetulan UDA yang pertama melihat peluang tersebut. Kalaupun jadi ada karyawan yang mau kuliah, maka baru dapat direalisasikan pada semester berikutnya,” jelasnya saat ditemui di Pasar Induk Kelurahan Lau Cih, Medan Tuntungan, kemarin.

Benny mengaku, pola rekrutmen karyawan PD Pasar sebelum dirinya memimpin BUMD tersebut memang kurang baik. Sebab, penerimaan tidak berdasarkan kebutuhan atau kemampuan karyawan.

“Itu harus kita akui, makanya saya punya program untuk melakukan pembenahan kondisi yang ada. Tapi, apa yang saya lakukan selalu dinilai negatif oleh orang lain,” cetusnya.(dik/adz)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/