BINJAI- Sempat mengundang kontrovesi karena penonaktifan Ketua DPRD Kota Binjai Haris Harto, akhirnya APBD Binjai sebesar Rp639 miliar disahkan. Rapat paripurna pengesahan APBD Kota Binjai itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Binjai H Bahman Nasution SH dan dihadiri 6 pimpinan fraksi serta seluruh anggota DPRD, serta Wakil Wali Kota Binjai Timbas Tarigan dan sejumlah pimpinan SKPD.
Berdasarkan laporan Panitia Khusus (Pansus) R-APBD 2012, dari Rp639 miliar APBD Binjai, belanja langsung sebanyak Rp 265 miliar dan belanja tidak langsung mencapai Rp370 miliar.
Usai rapat, Sekretaris Dewan (Sekwan) Kumar Tanjung, kepada sejumlah wartawan mengatakan, kalau pengesahan APBD sudah sah meski paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD, “Kalau Ketua DPRD Binjai berhalangan. Maka bisa diwakilkan olah Wakil Ketua. Sebab, Wakil Ketua adalah pimpinan Defenitif. Kalau pimpinan sementara memang tidak bisa,” kata Kumar Tanjung.
Sebelumnya, semua fraksi menyampaikan pandangan akhirnya. Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Rini Sofyanti mendesak Dinas Perhubungan melakukan rekayasa lalulintas guna mengatasi kesemrawutan yang terjadi di Kota Binjai. “Kami harapkan, agar Dinas Perhubungan dapat membuat arus satu arah di Jalan Imam Bonjol. Sebab, jalan itu sangat sempit. Selain itu, jangan berikan truk melintas di Jalan Sultan Hasanuddin, karena dapat membuat kemacatan, seperti di depan RSU dr Djoelahm Binjai,” ujar Rini.
Sementara, pandangan fraksi Partai Demokrat yang dibacakan Harsoyo, megharapkan RSU Djoelham Binjai untuk meningkatkan pelayanan. Sebab menurutnya, mereka masih mendengar pasien Jamkesmas yang dipungut biaya perobatan.
Sedangkan fraksi PDIP yang disampaikan oleh Khairul Sembiring, selain menyetujui pengesahan juga memberikan catatan tentang kinerja Dinas Tarukim Binjai yang dirasa masih kurang dan penempatan SKPD diharapkan harus sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, Pemko diminta mengaudit PD Pembangunan, guna mengetahui aset dari usaha milik Pemko Binjai itu.(dan)
