MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah menyusun sejumlah rencana aksi (renaksi) sebagai upaya mengantisipasi potensi bencana alam di Sumut pada tahun ini. Termasuk antisipasi dan penanganan longsor yang berulangkali menerjang Jembatan Sidua-dua di Kecamatan Girsang Sipanganbolon, Kabupaten Simalungun.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut, Riadil Akhir Lubis mengatakan, adapun renaksi bencana di Sumut untuk banjir dan longsor Kabupaten Mandailing Natal, sudah selesai dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) Madina dan telah dimulai aksinya sejak Desember 2018. “Dan dilanjutkan tahun ini, misalnya aksi untuk pemberian izin pinjam kawasan hutan untuk perumahan, relokasi 77 unit rumah, pembangunan SMK pertanian, penanganan jalan provinsi dan jalan nasional,” katanya menjawab Sumut Pos, Kamis (31/1).
Kedua renaksi penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung, dimana telah memfinalisasi renaksi tahap III untuk tahun ini dimana kegiatan pembangunan 893 unit rumah di atas lahan 70 hektar di Siosar dan pembangunan Lahan Usaha Tani (LUT) seluas 480 hektar, pembangunan air bersih, daerah terdampak, dan lainnya. “Lalu renaksi bencana di Kabupaten Dairi yang telah menyelesaikan draf final aksi 2019 untuk kegiatan antara lain pipanisasi air bersih, mitigasi struktural ancaman longsor, dampak banjir bandang di Kecamatan Siempatnempu,” katanya.
Selanjutnya tentang renaksi Jembatan Sidua-dua, sambung Riadil, penanganannya melalui dua arah yaitu aksi penanganan di hulu dan di hilirn
Dimana telah dan akan dilakukan dalam jangka pendek dan renaksi jangka panjang, seperti di hulu diperlukan normalisasi sungai, penanaman pohon, pengetatan regulasi, dan kegiatan civil teknis serta lainnya.
“Lalu di hilir berupa kegiatan teknis kebinamargaan seperti; penyemprotan dengan air di kolong jembatan untuk memperlancar arus air dan lumpur, pelebaran daerah genangan di dekat jembatan, membuat barrier/hambatan arus luncuran di dekat jembatan, pelebaran bentangan jembatan sampai dengan 60 meter dan pengendalian lokasinya akan dilakukan dengan memanfaatkan remote sensing untuk mengetahui pergerakan tanah/longsor,” pungkasnya.
Hanya Skenario
Plh Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II, Bambang Pardede mengungkapkan, rencana pembangunan jembatan baru sebagai upaya dan solusi longsor di Jembatan Sidua-dua hanya sebatas skenario pihaknya. Paling terpenting, kata dia, bagaimana penanganan di hulu sungai sehingga kejadian longsor tidak berulang menerjang kawasan tersebut.
“Memang ada beberapa skenario, tapi yang paling utama bukan pada jalan dan jembatan melainkan di hulu. Ini yang paling utama dibahas sama seperti rapat koordinasi di kantor gubernur tempo hari. Dari dulu saya sudah sampaikan bahwa kami (BBPJN) itu cuma terima dampak dan akibatnya,” katanya.
Ia menyebutkan, apapun yang akan dibangun pihaknya nanti sebagai alternatif penanganan longsor Jembatan Sidua-dua, jika hulu sungai tidak dicarikan solusi tepat maka pekerjaan itu akan sia-sia.
“Mau buat jembatan baru ataupun kolam penjebak air, tapi kalau enggak dicarikan apa penyebab dan dampak longsor, ya sama saja. Kita harapkan Instansi lain ikut berperan aktif juga sesuai kewenangan masing-masing,” katanya. (prn)
