MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprov Sumut bersama 33 pemda sedang menyiapkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) guna membantu ekonomi masyarakat yang terdampak akibat pandemi global ini.
“Informasi yang kita peroleh, JPS sedang disusun oleh instansi terkait Pemprov Sumut, untuk membantu perekonomian masyarakat yang tidak punya penghasilan tetap,” kata Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut, Aris Yudhariansyah, Rabu (1/4).
Aris mengungkapkan, saat ini Pemprov Sumut melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, masih fokus menyiapkan berbagai fasilitas kesehatan guna mengantisipasi lonjakan pasien Covid-19 di Sumut. Termasuk kesiapan sumber daya manusia di bidang kesehatan dan lainnya, guna membantu operasional fasilitas kesehatan yang akan dioperasikan.
“Setelah RS GL Tobing, dalam waktu dekat ini RS Martha Friska II di Jl. Multatuli Medan juga sedang persiapan operasional. Kita harapkan satu-persatu RS rujukan isolasi pasien Covid ini siap beroperasi berikut kelengkapan alkes bagi tenaga medis kita, guna mengantisipasi eskalasi yang lebih tinggi terhadap wabah ini di Sumut,” katanya.
Informasi yang diperoleh, Bappeda dan Dinas Sosial Sumut sedang mengkaji dan menyusun skema program JPS ini. Regulasi dan ketentuan sebagai pedoman penyusunan anggaran untuk itu juga sudah ada. Hanya saja, dalam penetapan sasaran masyarakat yang akan dibantu dan bentuk bantuan yang diberikan seperti apa, masih dikaji secara komprehensif.
Acuan yang nantinya diterbitkan Pemprov Sumut terkait program ini, diharapkan jadi pedoman pemda se Sumut dalam membantu perekonomian masyarakat di wilayahnya masing-masing.
Gubsu Edy Rahmayadi menegaskan, Sumut belum akan memberlakukan pembatasan sosial dalam skala besar (PSBB) seperti ketentuan pemerintah pusat. Menurutnya, Sumut masih berstatus zona kuning terkait Covid-19 ini.
“Kabupaten dan kota di Sumut belum melakukan status sosial dalam skala besar karena kondisi atau status Sumut saat ini masih kuning walau dari tanggal 16 Februari kita sudah menyatakan gawat darurat,” katanya saat melakukan kunjungan ke RSUD Tarutung, Tapanuli Utara, kemarin.
Disadarinya pula, bahwa langkah karantina wilayah atau sering diistilahkan lockdown tidak mungkin bisa dilakukan, mengingat masih banyak warga yang tetap perlu bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Sehingga langkah yang paling efektif adalah membatasi gerak atau ke luar rumah hanya untuk urusan penting saja.
Edy menjelaskan, protokol kesehatan adalah hal penting yang harus dipatuhi seluruh masyarakat. Sebab, tidak semua mampu menjalankan imbauan untuk tetap di rumah karena alasan mendasar, yakni ekonomi. Karena itu, langkah pencegahan harus dilakukan bukan hanya untuk menghindari diri dari penularan, tetapi juga menjaga agar tidak menularkan ke orang lain, terutama orang terdekat seperti keluarga.
“Jauhi keramaian, jaga kebersihan, jaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter, rajin mencuci tangan dan membersihkan diri serta seluruh pakaian, sebelum berkumpul bersama keluarga. Jika kita bersama, saya yakin kita bisa menghadapi wabah ini,” ujarnya.
Gubernur mengungkap langkah-langkah yang telah diambil pihaknya. Antara lain melengkapi APD di setiap RS, ruangan rujukan dari daerah tempat Pasien Dalam Pengawasan (PDP) serta mobilitas pengangkutan pasien dari daerah.
“Kita punya mobil kedap dengan ambulansnya, walau hanya ada satu yang rencananya akan saya kirim ke Nias. Karena Nias tak ada jalan lain. Saya juga sudah pesan lagi, tapi tak datang-datang, karena gini ya, semua daerah sedang berebut perlengkapan kesehatan ini,” katanya. (ris/prn/kps)
