SUMUTPOS.CO – OMBUDSMAN Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, menyayangkan sistem pengawasan terhadap warga negara asing (WNA), khususnya dari Tiongkok yang dilakukan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Medan di Kualanamu Internastional Airport (KNIA). Pasalnya, pengawasan yang dilakukan KKP terlalu longgar.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, sejatinya sistem koordinasi stakeholder terkait di bandara sudah baik mulai dari KKP, imigrasi, balai karantina, dan pihak Angkasa Pura II. Namun ia menilai, pengawasan yang dilakukan terhadap para penumpang yang baru tiba dari luar negeri, terutama dari Tiongkok, tidak ketat. “Menurut saya, tidak cukup dengan alat thermal scanner kalau kita melihat dari penyebaran virus corona yang sangat cepat,” kata Abyadi, usai sidak pengawasan virus corona di Bandara Kualanamu, Sabtu (1/2).
Disebutkannya, saat sidak itu, ada lima orang warga negara Tiongkok baru tiba, tetapi tidak dilakukan karantina. “Tadi ada lima orang dari Tiongkok, mereka transit di Kualalumpur dan tidak mengerti Bahasa Indonesia. Tapi mereka dibiarkan saja dan hanya dipanggil penjaminnya untuk membuat semacam perjanjian agar mereka tidak keluar terlalu jauh. Memang suhu tubuh mereka normal, tapi kalau kita baca, virus corona inikan ada masa inkubasinya 14 hari, siapa yang bisa bertanggung jawab,” ujar Abyadi.
Untuk itu, kata Abyadi, pihaknya menyarankan kepada KKP agar para pendatang dari Tiongkok yang belum melewati masa inkubasi virus corona berada dalam pengawasan pemerintah. Setelah itu, baru dikeluarkan. “Ini karena penyebaran virus yang sangat cepat. Apalagi, WHO sudah menetapkan status darurat dunia atas wabah virus corona ini,” cetusnya.
Abyadi juga mengkritisi ruang isolasi dan ruang karantina yang tengah dibangun di Bandara Kualanamu. Sebab, tidak dilengkapi dengan toilet. “Kita minta itu (ruang isolasi dan ruang karantina) ada toiletnya. Apabila bergabung juga dengan toilet umum, maka sama saja,” tukasnya.
Sementara, Koordinator Wilayah Kerja Bandara Kualanamu KKP Kelas 1 Medan, Muhammad Sofyan Hendri mengatakan, pihaknya telah mengambil data para WNA tersebut dan memberikan kartu kewaspadaan jika nantinya ditemukan indikasi corona. “Kita catat saja. Biasanya, kalau bukan dari daerah wabah (Wuhan), kita lihat gejalanya. Kalau ada indikasi, kita bawa ke Rumah Sakit Adam Malik. Tapi, kalau tidak ada gejala, kita beri kartu kewaspadaan dan kita ambil datanya karena arahannya begitu,” ujar Hendri.
Tingkatkan Kesiapsiagaan
Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut sejauh ini telah menyatakan kesiapsiagaannya dalam mengantisipasi penyebaran virus corona ini. Namun, kesiapsiagaan ini akan semakin ditingkatkan, menyusul deklarasi darurat global yang dikeluarkan oleh WHO. “Kesiapsiagaan ini akan kita tingkatan menyusul deklarasi darurat WHO itu,” ungkap Kepala Dinkes Sumut dr Alwi Mujahit Hasibuan melalui Sekretaris Dinkes dr Aris Yudhariansyah.
Namun, kata Aris, Kemenkes RI sejauh ini juga belum ada mengeluarkan edaran pasca deklarasi darurat global tersebut. Artinya, dinas kesehatan di daerah, kata dia, masih akan terus berjalan dengan apa yang sudah ditentukan, sembari menunggu sikap dari Kemenkes. “Tapi memang Kemenkes juga belum ada menetapkan ada warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona. Apalagi dari beberapa negara di Asia Tenggara yang sudah terkena, hanya Indonesia yang dilewatkannya,” jelasnya.
Aris mengimbau kepada masyarakat, agar dapat menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dengan cara melakukan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta tidak merokok untuk membuat daya tahan tubuh menjadi lebih kuat. Karena, sebut dia, kalau pun sudah ada vaksinnya, hal itu sifatnya hanya imunisasi pasif. “Tapi mudah-mudahan virus corona ini kedepan ada vaksinnya. Sehingga penyakitnya bisa hilang, seperti pada kasus yang pernah ada sebelumnya,” terangnya.
Ia menambahkan, sebagai langkah antisipasi penyebaran, Sumut juga telah menguatkan pintu masuk terutama di bandara Kualanamu oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). Sedangkan bila ada pasien yang ditemukan terjangkit, maka akan di isolasi ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik. “Untuk di Sumut, RS yang sudah punya ruang isolasi selain RS Adam Malik adalah RS USU. Ini juga sudah sesuai standar WHO, artinya ruangannya sangat steril dan juga tanpa kuman,” tandasnya. (ris)
