PAKPAK BHARAT, SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pakpak Bharat sampaikan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) Bupati Pakpak Bharat tahun 2019 dalam Rapat Paripurna Istimewa di gedung DPRD setempat, Komplek Perkantoran Panorama Indah Sindeka Salak, Rabu (3/6).
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pakpak Bharat, Sonni P Berutu, S.Th didampingi wakil ketua, Elson Angkat dan Mansehat Manik serta dihadiri Pj.Bupati Pakpak Bharat, Dr. H Asren Nasution, MA Sekda, Sahat Banurea, S.Sos para pimpinan OPD, tokoh masyarakat beserta sejumlah undangan.
Ketua DPRD Pakpak Bharat, Sonni Berutu saat membuka kegiatan mengatakan, Pj Bupati Pakpak Bharat telah menyampaikan nota pengantar tentang laporan pertanggung jawaban pada tanggal 6 Mei 2020.
Selanjutnya, kata Sonni, panitia khusus telah melakukan pembahasan berdasarkan laporan LKPj tersebut dan dilakukan dengan kunjungan lapangan, rapat dengar pendapat (RDP) dan kegiatan lain terkait dengan pembahasan LKPj.
“Panitia khusus telah menyampaikan laporan tersebut pada paripurna DPRD kemarin, dan DPRD telah memutuskan rekomendasi sehingga apa yang telah dibacakan juru bicara bagian dari keputusan DPRD yang telah disepakati,” ungkapnya.
Wakil ketua DPRD Pakpak Bharat, Elson Angkat, juru bicara DPRD Pakpak Bharat, menyampaikan tujuan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Pakpak Bharat tahun anggaran 2019 untuk memberikan rekomendasi perbaikan kinerja kepala daerah dalam menjalankan tugasnya selama tahun anggaran 2019.
Beberapa rekomendasi yang dibacakan juru bicara DPRD Pakpak Bharat Elson Angkat diantaranya, yaitu di bidang pendidikan, mahasiswa yang telah diberikan beasiswa terus diberikan bantuan sampai tamat, namun harus sesuai dengan kriteria sebagaimana ditetapkan melalui peraturan bupati.
Perlunya peningkatan anggaran untuk pembinaan dan pelatihan bagi putra/putri Pakpak Bharat untuk melamar ke TNI/ Polri agar mereka sukses dan berhasil.
Rekomendasi di bidang Kesehatan, distribusi obat dari dinas kesehatan ke Puskesmas di Pakpak Bharat agar lebih di percepat, permasalahnnya ketersediaan obat di puskesmas sering kosong dan tidak siap.
Di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, meningkatkan kualitas perencanaan pengerjaan dan pengawasan dalam pekerjaan fisik dan OPD dapat memprioritaskan perbaikan kerusakan jalan antar desa dan kecamatan.
Sedangkan di bidang Sosial, supaya bantuan kepada masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat agar tepat sasaran kepada masyarakat.
Ketenagakerjaan, supaya rekrutmen tenaga kerja untuk TKI dan pelatihan- pelatihan tenaga kerja dapat lebih di tingkatkan. Pasalnya, minimnya ketersediaan tenaga kerja siap pakai.
Selanjutnya di bidang Komunikasi dan Informatika, agar pemerintah dapat mendorong pihak operator telekomunikasi untuk memasang jaringan ke Desa-Desa serta agar Kominfo membangun jaringan internet di seluruh desa Kabupaten Pakpak Bharat.
Bidang Kepemudaan Dan Olahraga, yaitu meningkatkan anggaran untuk mengikuti kejuaraan di tingkat provinsi dan nasional karena membawa nama kabupaten Pakpak Bharat dan mengalokasikan anggaran pembinaan untuk atlit berprestasi dan pelatih berprestasi.
Kebudayaan, pengadaan alat musik tradisional Pakpak di desa-desa, masalahnya alat musik tradisional belum tersedia dan pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk pelaku adat dan pelaku budaya serta mengalokasikan anggaran kegiatan untuk penghargaan para pelaku seni, seperti pencipta lagu dan arrasement.
Di bidang pertanian, agar bantuan bibit jagung yang berasal dari APBD, Provinsi dan Pusat agara diseleksi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi topografi Pakpak Bharat dan meminta pemerintah untuk melakukan kajian keberlangsungan balai benih ikan cikaok dan kebun inti gambir untuk disampaikan ke DPRD.
Demikian pula bidang Administrasi Pemerintahan mengenai tapal batas agar bagian tata pemerintahan sekretariat daerah agar menuntaskan tapal batas kabupaten Pakpak Bharat dengan kabupaten tetangga.
Sementara itu, Pj. Bupati Pakpak Bharat, Asren Nasution, mengapresiasi pihak DPRD atas penyampaian rekomendasi ini, terkhusus di saat pandemi Corona atau Corona Virus Diseases 19 (COVID 19), yang merupakan amanah dari UU no. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. (tam/han)
